Tokugawa: Mobilitas Sosial Kaum Pedagang

YR Subakti

Dari struktur sosial masyarakat Jepang terlihat bahwa kelas samurai menduduki kelas yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena Shogunat Tokugawa merupakan penguasa dari kalangan militer. Dengan demikian menjadi logis bila penguasa ini menempatkan posisi samurai sebagai kekuatan utama dan ditempatkan pada posisi yang tinggi. Dengan posisi ini hampir seluruh peranan dalam segala bidang kehidupan dipegang oleh kelompok militer di bawah pimpinan shogun. Tidak mengherankan juga bahwa Jepang di bawah pimpinan Shogunat Tokugawa, Jepang mengalami masa kedamaian yang sangat panjang. Dengan demikian tujuan Shogunat Tokugawa untuk menegakkan ketertiban dan kedamaian di Jepang telah tercapai.

Untuk menegakkan ketertiban dan kedamaian itu, Shogun memerlukan sarana legitimasi untuk melestarikan kekuasaannya. Sarana legitimasinya adalah Tenno sendiri. Shogun tidak berani menyingkirkan atau membunuh Tenno, sebab takut terhadap kemarahan rakyat Jepang yang akhirnya bermuara pada tersingkirnya Tokugawa itu sendiri. Oleh sebab itu dengan sarana legitimasi tersebut diharapkan masyarakat Jepang tetap menerima Shogunat Tokugawa sebagai penguasa yang sah dalam mewakili kekuasaan Tenno. Memang sarana legitimasi ini pada awal kekuasaan Shogunat Tokugawa diterima oleh rakyat, karena pada masa-masa itu Jepang sedang dilanda perang saudara (sengoku).

Ketika Jepang mengalami masa perdamaian yang panjang dan kehidupan masyarakat menjadi normal, sarana legitimasi yang diajukan oleh Shogunat Tokugawa tersebut akhirnya juga menimbulkan masalah. Sebenarnya, kedamaian yang diciptakan oleh Shoghunat Tokugawa justru membuat Tokugawa kehilangan sarana legitimasinya untuk tetap berkuasa. Tujuan untuk memulihkan kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan memang cukup memadai untuk masa-masa tersebut. Namun akhirnya Tokugawa cenderung tenggelam dalam stagnasi konservatisme yang kuat. Jelas akan dengan mudah bagi kelompok-kelompok yang anti bakufu untuk menggulingkan Shogunat Tokugawa, karena mereka lebih dinamis dan mempunyai tujuan yang jelas yaitu memulihkan kekuasaan Tenno (Bellah, 1992:32).

Hilangnya legitimasi dirasakan menjadi masalah berat ketika terjadi kemerosotan ekonomi sebagai pendukung utama lembaga Bakufu. Kemerosotan ekonomi itu terutama melanda kelas daimyo dan samurai. Salah satu penyebabnya adalah pemberlakuan kontrol yang ketat terhadap daimyo. Cara pengawasan ketat tersebut dilakukan dengan cara pergantian tempat tinggal bagi para daimyo (sankin kotai). Para daimyo diwajibkan berada di Yedo selama enam bulan setiap tahunnya. Sewaktu para daimyo berada di daerahnya masing-masing, maka keluarga mereka harus ditempatkan di Yedo sebagai jaminan (Beasley, 1990:5). Mereka diwajibkan membayar pembiayaan perbaikan istana bakufu di Yedo dan pekerjaan umum lainnya (Ishii, 1990:86). Dengan demikian para daimyo harus menanggung pengeluaran sangat besar dan sangat memberatkan ekonomi rumah tangga para daimyo. Hal ini menjadi faktor pendorong terjadinya pemiskinan para daimyo itu sendiri yang akhirnya memunculkan dampak rantai kemiskinan terhadap kelompok di bawahnya.

Proses pemiskinan para daimyo itu berdampak secara langsung pada para samurai. Hal ini disebabkan kehidupan para samurai bergantung secara langsung kepada kehidupan para daimyo, karena mereka digaji oleh para daimyo. Dengan demikian menjadi logis, bila para daimyo mengalami proses pemiskinan, maka gaji para samurai tidak akan terbayar yang akhirnya bermuara pada kemiskinan para samurai.

Dalam masa kekuasaan Shogunat Tokugawa Jepang mengalami kemajuan yang pesat dalam sektor ekonomi. Ekonomi lama yang mendasarkan diri pada nilai tukar padi atau beras, diganti dengan sistem ekonomi uang. Hal ini sangat menguntungkan kelompok pedagang daripada kelompok militer yang penghasilannya diperoleh dari pasokan para petani yang berupa hasil bumi atau dalam bentuk in natura. Para pedagang kemudian menguasai perdagangan beras dan semakin besar pengaruhnya dalam bidang politik. Akibatnya golongan militer dalam hal ini adalah para daimyo dan samurai semakin tenggelam dalam lilitan hutang kepada para pedagang. Akibat dari situasi ini adalah adanya percampuran kelas yang mengakibatkan mobilitas status sosial pedagang meningkat. Dalam kondisi demikian, nasib petani adalah yang paling menyedihkan karena kondisinya justru semakin buruk. Pajak yang dipungut oleh para daimyo semakin bertambah berat dan kebutuhan golongan kuge dan buke akan uang akhirnya tetap dibebankan kepada golongan petani (Dasuki, 1963a:59).

Status sosial para pedagang kian meningkat manakala bakufu mengalami kemerosotan perekonomian. Bahkan kebanyakan penguasa Han juga menghadapi masalah-masalah ekonomi yang sama buruknya dengan bakufu. Meskipun dasar perekonomian Han terletak dalam sistem perkonomian agraris, namun tidak terelakkan karena pengaruh masuknya ekonomi uang dan perekonomian barang dagangan yang akhirnya mendorong mereka mengalami kesulitan ekonomi yang besar sesudah tahap akhir abad XVII (Beasley, 1990: 9-10).

Kelompok daimyo juga mengalami kesulitan keuangan. Mereka akhirnya mencari jalan pemecahannya dengan cara meminjam uang kepada para pedagang di kota-kota pasar yang besar yang disebut dengan kakeya dan kuramoto. Pinjaman uang tersebut dikenakan bunga yang sangat tinggi. Hal ini akhirnya menjebak para daimyo terjerat hutang dan tidak mampu membayar. Hal ini mendorong para pedagang melakukan tuntutan kepada para daimyo agar mereka diperlakukan sebagai samurai. Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor naiknya status pedagang dalam hirarki masyarakat Jepang (Ishii, 1988).

Proses pemiskinan para daimyo dan samurai akhirnya menyebabkan mereka kehilangan status sosialnya sebagai daimyo dan samurai. Kemiskinan ini mendorong golongan ini menjual statusnya kepada golongan pedagang demi mempertahankan hidupnya. Hal ini justru terjadi sebaliknya terhadap golongan pedagang. Mereka justru semakin kaya dan status sosialnya meningkat. Bahkan mereka justru menyandang status sebagai kelompok elite, yaitu kelompok samurai.

Sebenarnya naiknya status para pedagang ke kelas kesatria itu tidak hanya berdasarkan pada jual beli status antara para daimyo dan samurai saja, melainkan ada suatu sarana legitimasi yang lebih kuat. Sarana legitimasi tersebut adalah perkawinan antara anak-anak para daimyo dan samurai dengan para pedagang. Para daimyo dan samurai yang benar-benar tidak mampu membayar hutang-hutang mereka kepada para pedagang, dengan terpaksa merelakan anak-anak puterinya untuk dikawinkan dengan para pedagang tersebut. Di sini sebenarnya terlihat suatu hal yang bersifat simbiose mutualistis. Di sisi para daimyo dan samurai, mereka tidak akan kehilangan status kesatrianya dan hutangnya kepada para pedagang menjadi lunas. Perkawinan tersebut menjadikan pedagang yang memberi kredit kepadanya sekarang menjadi anak menantunya. Di sisi lain, pedagang tersebut menjadi menantu para daimyo dan samurai dengan sendirinya meningkatkan statusnya masuk ke kelas kesatria. Dengan demikian, perkawinan menjadi salah satu sarana pelunasan hutang dan peningkatan status bagi kalangan pedagang.

Akhirnya para pedagang, secara kebanyakan mampu mengubah status mereka, ketika banyak para samurai yang menjadi miskin karena para daimyo juga miskin. Para samurai banyak yang menjual statusnya kepada para pedagang, atau juga para pedagang banyak yang mengawini anak-anak kaum samurai. Dengan demikian, status mereka sekarang di mata rakyat Jepang meningkat, tidak lagi menjadi pedagang murni, namun menjadi golongan samurai yang pedagang.

Refleksi

Perubahan-perubahan dalam bidang perdagangan di Jepang pada masa kekuasaan Tokugawa, terjadi suatu hubungan yang erat antara para pedagang dengan para penguasa feodal. Sebenarnya hubungan ini dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Namun, hubungan yang bersifat simbosis mutualistis ini sangat erat dengan perkembangan perdagangan di Jepang sebagai dampak dari politik isolasi yang diterapkan oleh Shogun Tokugawa.

Perkembangan perdagangan pada masa kekuasaan Shogun Tokugawa sangat baik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penerapan politik isolasi yang justru mendorong Jepang untuk mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Komoditas perdagangan utama pada awal-awal kekuasaan Shogun Tokugawa adalah beras. Bahkan komoditas ini dijadikan standar suatu harga barang dan juga besarnya kekayaan seseorang (dalam hal ini terutama para daimyo).

Ketika standar pembayaran dengan beras diganti dengan uang sebagai alat penukar dalam perdagangan, maka para pedagang kian mampu menunjukkan dirinya untuk mampu menguasai sektor perekonomian Jepang. Banyak di antara mereka beralih menjadi para bankir yang justru mampu memberi kredit (pinjaman) kepada Shogunat ataupun para daimyo yang membutuhkan uang. Apalagi ketika Shogun Tokugawa menerapkan politik sankin kotai, maka justru banyak para daimyo yang sangat tergantung pada kemurahan hati para pedagang ini. Kondisi yang demikian ini mendorong naiknya posisi status sosial para pedagang yang muncul sebagai elite tersendiri yang secara tidak langsung menentukan arah roda pemerintahan.

Perkembangan perdagangan pada masa Tokugawa yang sangat pesat tersebut akhirnya mampu mengubah status sosial mereka. Perubahan ini sebenarnya didorong oleh berbagai politik yang dilakukan oleh Shogunat Tokugawa dengan tujuan untuk melestarikan atau menjaga ekesistensi kekuasaannya. Hal ini terbukti ketika Shogunat Tokugawa menerapkan politik sankin kotai yang mewajibkan para daimyo berada di Yedo selama enam bulan setiap tahunnya. Politik ini berdampak pada para daimyo yang harus menanggung pengeluaran sangat besar dan sangat memberatkan ekonomi rumah tangga para daimyo. Hal ini menjadi faktor pendorong terjadinya pemiskinan para daimyo itu sendiri yang akhirnya memunculkan dampak rantai kemiskinan terhadap kelompok di bawahnya yaitu kelompok Samurai.

Faktor lain yang mendorong meningkatnya status sosial para pedagang adalah manakala bakufu mengalami kemerosotan perekonomian. Bahkan kebanyakan penguasa Han juga menghadapi masalah-masalah ekonomi yang sama buruknya dengan bakufu. Untuk menutup defisit keuangan, akhirnya mencari jalan pemecahannya dengan cara meminjam uang kepada para pedagang di kota-kota pasar yang besar yang disebut dengan kakeya dan kuramoto. Pinjaman uang tersebut dikenakan bunga yang sangat tinggi. Hal ini akhirnya menjebak para daimyo terjerat hutang dan tidak mampu membayar. Hal ini mendorong para pedagang melakukan tuntutan kepada para daimyo agar mereka diperlakukan sebagai samurai. Tuntutan ini diperkuat dengan adanya perkawinan antara anak-anak daimyo dan samurai dengan para pedagang sebagai sarana pelunasan hutang. Dengan demikian mereka justru semakin kaya dan status sosialnya meningkat. Bahkan mereka justru menyandang status sebagai kelompok elite, yaitu kelompok samurai.

Daftar Pustaka

Beasley, W.G. 1990. The Rise of Modern Japan. New York : St. Martin’s Press.

Bellah, R.N. 1992. Religi Tokugawa. Akar-akar Budaya Jepang. Jakarta : Karti Sarana dan Gramedia Pustaka Sarana.

Clyde, P.H. 1958. The Far East. New York : Englewood Cliffs.

Crawcour, E.S. 1972. Changes in Japanese Commerce in the Tokugawa Period, dalam John a. Harrison (ed.) Japan dalam The Journal of Asian Studies 1941-1971, Vol. II.

Dasuki, A. 1963a. Sedjarah Djepang. Djilid I. Bandung : Balai Penerbitan Guru.

Flershem, R.G. 1964. Some Aspects of Japan Sea Trade in the Tokugawa Period, dalam The Journal of Asian Studies, Vol. XXIII.

Hackett, R.F. 1972. Nishi Amane – A Tokugawa Meiji Bureucrat. Dalam John A. Harrison (ed.) Japan. Tucson, Arizona: The University of Arizona Press.

Hane, M. 1986. Modern Japan. A Historical Survey. Boulder, Colorado : Westview Press.

Ishii, R. 1988. Sejarah Institusi Jepang. Jakarta : Yayasan Kartisarana dan Gramedia.

Latourette, K.S. 1957a. A Short History of the Far East. New York: The Macmillan Company.

Storry, R. A. 1963. A History of Japan. London : Penguins Books.

Sumber: Historia Vitae Vol. 23, No. 1, April 2009

sastrosukamiskin@yahoo.com'

About Mbah Sastro