Tokugawa: Struktur Masyarakat

YR Subakti

A. Pendahuluan

Keshogunan Tokugawa (徳川幕府 Tokugawa bakufu, 1603—1868) atau Keshogunan Edo (Edo bakufu) adalah pemerintahan diktator militer feodalisme di Jepang yang didirikan oleh Tokugawa Ieyasu dan secara turun temurun dipimpin oleh shogun keluarga Tokugawa. Dalam periode historis Jepang, masa pemerintahan Keshogunan Tokugawa disebut zaman Edo, karena ibu kota terletak di Edo yang sekarang disebut Tokyo. Keshogunan Tokugawa memerintah dari Istana Edo hingga Restorasi Meiji.

Keshogunan Tokugawa adalah pemerintahan diktator militer ketiga dan terakhir di Jepang setelah Keshogunan Kamakura dan Keshogunan Muromachi. Keshogunan Tokugawa dimulai pada tanggal 24 Maret 1603 dengan pengangkatan Tokugawa Ieyasu sebagai Sei-i Taishōgun dan berakhir ketika Tokugawa Yoshinobu mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar (Taisei Hōkan) pada 9 November 1867.

Pemerintahan keshogunan Tokugawa selama 264 tahun disebut sebagai zaman Edo atau zaman Tokugawa. Periode terakhir Keshogunan Tokugawa yang diwarnai dengan maraknya gerakan untuk menggulingkan keshogunan Tokugawa dikenal dengan sebutan Bakumatsu.

Di masa Keshogunan Tokugawa, rakyat Jepang dibagi-bagi menurut sistem kelas berdasarkan pembagian kelas yang diciptakan Toyotomi Hideyoshi. Kelas samurai berada di hirarki paling atas, diikuti petani, pengrajin dan pedagang. Pemberontakan sering terjadi akibat pembagian sistem kelas yang kaku dan tidak memungkinkan orang untuk berpindah kelas. Pajak yang dikenakan terhadap petani selalu berjumlah tetap dengan tidak memperhitungkan inflasi. Samurai yang menguasai tanah harus menanggung akibatnya, karena jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan semakin hari nilainya semakin berkurang. Perselisihan soal pajak sering menyulut pertikaian antara petani kaya dan kalangan samurai yang terhormat tapi kurang makmur. Pertikaian sering memicu kerusuhan lokal hingga pemberontakan berskala besar yang umumnya dapat segera dipadamkan. Kelompok anti keshogunan Tokugawa justru semakin bertambah kuat setelah keshogunan Tokugawa mengambil kebijakan untuk bersekutu dengan kekuatan asing.

Setelah kalah dalam Perang Boshin yang berpuncak pada Restorasi Meiji, keshogunan Tokugawa berhasil ditumbangkan oleh persekutuan Tenno dengan sejumlah daimyo yang berpengaruh dan berpihak kepada Tenno. Keshogunan Tokugawa secara resmi berakhir setelah Shogun Tokugawa ke-15 yang bernama Tokugawa Yoshinobu mundur dan kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar (Taisei Hōkan).

Selama berada di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa selama 264 tahun, Jepang menghalami masa perdamaian yang panjang. Salah satu penyebab masa perdamaian ini adalah penerapan politik isolasi atau politik menutup diri yang dilakukan oleh Shogun Tokugawa. Dengan politik isolasi ini, justru Jepang mengalami kemandirian untuk memenuhi segala kebutuhan hidup bangsa Jepang tanpa tergantung bangsa lain. Salah satu perkembangan yang mencolok pada masa ini adalah bidang perdagangan.

Politik isolasi tersebut sebenarnya bertujuan melakukan stabilisasi keadaan untuk mencegah kemungkinan timbulnya revolusi dari dalam dan juga untuk mencegah masuknya ide-ide baru dari luar, khususnya dari Barat, yang dapat menggoncangkan stabilitas negara. Oleh karena itu, setiap kemungkinan yang akan menimbulkan destabilitas negara selalu dicegah oleh Shogunat Tokugawa.

Dalam struktur atau susunan masyarakat Jepang, khususnya pada awal-awal kekuasaan Shogun Tokugawa, kedudukan golongan pedagang/pengusaha berada pada posisi paling bawah. Dibandingkan dengan golongan petani dan golongan tukang (termasuk pandai besi), golongan pedagang kurang mendapat kehormatan. Hal ini terjadi karena masyarakat Jepang lebih menuntut adanya etika ksatria, sedangkan pada golongan pedagang etika ini sangat kurang. Di samping itu masyarakat Jepang melihat bahwa golongan pedagang dalam menjalankan perdagangan terlalu banyak mengambil untung, sehingga merugikan rakyat kebanyakan (Hane, 1972).

Dalam perjalanan politik lebih lanjut, ternyata golongan pedagang mampu memperbaiki citra dirinya, yaitu eksistensinya dari golongan yang rendah akhirnya memiliki kedudukan yang cukup terpandang di Jepang pada masa-masa akhir kekuasaan Shogun Tokugawa. Pada saat-saat keruntuhan Shogun Tokugawa dari panggung kekuasaannya, golongan pedagang justru memiliki posisi yang menentukan terhadap jalannya roda pemerintahan. Mereka, di samping ada juga peranan dari golongan lain, secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam menumbangkan cengkeraman kekuasaan Tokugawa dan yang kemudian diikuti Restorasi Meiji (Dasuki, 1963a).

Tumbuh dan berkembang serta berubahnya eksistensi golongan pedagang, dari kelompok dalam posisi rendah pada susunan masyarakat Jepang dan akhirnya mampu mengangkat citranya, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Inilah yang akan menjadi masalah dalam uraian singkat ini. Kalau dieksplisitkan maka permasalahan tersebut adalah : 1) bagaimana perkembangan perekonomian di Jepang pada masa kekuasaan Shogun Tokugawa ? 2) Mengapa golongan pedagang pada masa Shogunat Tokugawa mampu mengadakan perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan citra dirinya ?

Dalam membahas permasalahan di atas, maka tidak akan terlepas dari kehidupan masyarakat Jepang dan situasi politik pemerintahan pada masa Shogun Tokugawa. Hal ini disebabkan posisi golongan pedagang tidak akan dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jepang pada keseluruhannya.

B. Struktur Masyarakat Jepang Era Tokugawa

Tokugawa Struktur

 

Rakyat Jepang pada masa kekuasaan Tokugawa tersebar dalam strata sosial-ekonomi atas, menengah dan bawah. Dalam perspektif psikososial dan keberagaman status sosial-ekonomi, mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan psikologis dan norma sosial serta prioritas dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang relatif berbeda.

Bagi kelompok masyarakat yang hidupnya berhasil dan masuk dalam kategori strata sosial ekonomi menengah-atas, menata dan mengelola hidup secara tertib, teratur bahkan estetis (indah) sudah menjadi kebutuhan pokok atau primer. Bagi mereka hidup dengan beragam persoalannya tidak dapat lagi diatasi dengan cara-cara naluriah atau instingtif. Mereka sudah memaksimalkan peran logika atau rasio. Kemampuan akal pikir dimanfaatkan untuk memandu dan memecahkan persoalan hidup. Hidup harus tertib dan tertib harus operasional atau terukur, demikian juga arti teratur bahkan indah juga harus dedefinisikan secara operasional, yakni dihitung, diuji dan dibuktikan secara empiris. Dan ukuran utama keberhasilan dalam memandu dan memecahkan persoalan hidup adalah bersifat kuantitatif dan material. Dengan kata lain, kemajuan atau progres dan keuntungan fisik, material dan empiris menjadi parameter utama keberhasilan hidup.

Bagi kelompok masyarakat dengan kategori strata sosial ekonomi bawah atau orang miskin, kehidupan sehari-hari mereka diwarnai dengan perjuangan keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, yakni; pangan, papan dan sandang. Persoalan utama bagi mereka adalah mempertahankan diri agar tetap bisa bertahan hidup. Sudah pasti kebiasaan-kebiasaan hidup kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah-atas (orang kaya) sulit untuk dapat mereka tiru. Hidup tertib, teratur apalagi penuh dengan nuansa estetis jauh dari benak mereka. Hidup disikapi dan dimaknai dengan kaca mata miliknya, yakni kesederhanaan, ketidakteraturan, ketidakdisiplinan atau dengan kata lain semau gue. Ini bukan berarti mereka tidak memiliki keinginan atau impian hidup sejahtera dengan ciri tertib, teratur dan indah, namun tenaga dan pikiran sudah terkuras habis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Ketidakberdayaan ini mendorong mereka menyerahkan hidup pada garis nasib, sehingga akal pikir tidak dapat berperan maksimal atau kurang fungsional.

Ada jurang pemisah cukup besar antara orang kaya dengan orang miskin. Secara psikososial-ekonomi mereka terpisahkan. Masing-masing memiliki sikap, pola pikir, pola perilaku, orientasi kebutuhan hidup dan parameter keberhasilan hidup yang berbeda. Dalam konteks modernitas dengan kridonya efisiensi, efektifitas, daya guna dan kemajuan ekonomi maka orang kaya sudah pasti menjadi kelompok yang sangat representatif untuk mewakili kekuasaan pada masa Tokugawa. Status dan peran mereka ada pada level pembuat kebijakan. Sebagai pembuat dan penentu kebijakan, maka cara pandang orang kaya yang termanifestasikan dalam beragam peraturan sudah pasti akan diarahkan dan diprioritaskan untuk mendukung dan mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka. Sementara kaum miskin hanya tinggal di pinggir menyaksikan dan menerima dirinya digusur sesewaktu demi ketertiban dan keindahan yang dipersepsikan pengambil keputusan yang jelas-jelas beda statusnya dengan mereka.

Berdasarkan kajian di atas, pada masa kekuasaan Shogunat Tokugawa, ditinjau dari aspek sosial, masyarakat Jepang dapat dibagi berdasarkan suatu sistem kelas yang turun-temurun. Kerangka utamanya adalah berdasarkan pada sistem nilai yang berlaku, yaitu prestise yang berhubungan secara langsung dengan kekuasaan yang menjadi sarana untuk menentukan status sosial seseorang atau kelompok, bukan kekayaan (Bellah, 1992:35). Berdasarkan struktur kekuasaan yang ada di Jepang, maka hirarki kemasyarakatan di Jepang dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok penguasa, sedangkan kelompok kedua adalah rakyat biasa. Kelompok penguasa masih dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti susunan piramidal.

Menurut tradisi dan stratifikasi sosial politik di Jepang, puncak tertinggi dari kelompok penguasa diduduki oleh Tenno beserta keluarganya serta bangsawan istana. Mereka dipercaya oleh rakyat biasa sebagai keturunan Dewi Amaterasu Omikami yang diturunkan untuk memerintah Jepang. Meskipun rakyat mempercayai bahwa Tenno merupakan penguasa tertinggi, namun dalam praktik kehidupan politik sehari-hari di Jepang, kekuasaan Tenno ini sangat kecil. Termasuk di dalam kelompok ini adalah kelompok kuge. Kelompok ini dihormati karena keturunan kebangsawanannya, tetapi tidak berpengaruh dalam bidang politik dan ekonomi. Hal ini disebabkan kekuasaan politik dipegang oleh shogun dan juga oleh kelompok buke (kelompok bangsawan militer). Tenno hanya bertugas dalam hal-hal yang bersifat seremonial dan yang berkaitan dengan aspek religius atau ritual yang berkaitan dengan kepercayaan Shintoisme (Dasuki, 1963a).

Posisi kedua di bawah Tenno dan kuge adalah kelompok buke yang terdiri dari shogun, para daimyo dan keluarganya. Namun para daimyo adalah penguasa daerah, sedangkan shogun Tokugawa adalah penguasa dalam bidang politik, sosial dan ekonomi di pusat kerajaan. Kelompok ini memegang kekuasaan pemerintahan sejak tahun 1600, yaitu ketika Perang Sekigara berakhir dengan kemenangan keluarga Tokugawa Ieyashu yang kemudian menjadi shogun pertama dari keluarga Tokugawa. Pusat pemerintahan Shogun Tokugawa adalah di Yedo yang sekarang bernama Tokyo (Latourette, 1957a : 235-236).

Posisi ketiga dari struktur kekuasaan di Jepang ditempati oleh para daimyo sebagai penguasa daerah. Oleh Shogunat Tokugawa mereka diberi wewenang untuk membantu kelancaran pemerintahan pusat di Yedo. Kelompok ini diberi wilayah kekuasaan dan juga apanage yang disebut dengan Han. Para daimyo diberi hak otonomi yang luas oleh Shogunat Tokugawa. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak memilih para pembantu pemerintahan daerah, hak menentukan besarnya pajak, hak untuk memiliki kekuatan tentara sendiri, serta hak-hak untuk menentukan kebijakan politik lainnya (Hackett, 1972:13-14).

Kelompok daimyo juga masih dibagi menjadi tiga strata, yaitu daimyo shimpan, daimyo fudai dan daimyo tozama (Hane, 1972:23). Daimyo shimpan adalah daimyo yang berasal dari keturunan langsung atau mempunyai hubungan langsung dengan keluarga Tokugawa. Sedangkan daimyo fudai adalah daimyo bawahan yang setia kepada keluarga Tokugawa, terutama sewaktu terjadinya Perang Sekigara. Dengan kata lain, daimyo fudai ikut secara langsung membantu shogun Tokugawa dalam merebut kekuasaan. Kemudian untuk daimyo tozama adalah daimyo bekas bawahan Toyotomo Hideyoshi yang menjadi musuh sekaligus bawahan Tokugawa. Daimyo ini tidak ikut membantu shogun dalam merebut kekuasaan. Daimyo-daimyo Tozama terdiri dari beberapa keluarga, yaitu Chosu, Satsuma, Hizen dan Tosa. Oleh karena belum dapat dipercaya sepenuhnya oleh Shogun, maka berbagai pembatasan dikenakan kepada mereka antara lain tidak boleh menghadap Tenno secara langsung; menduduki jabatan-jabatan penting di Yedo; memiliki kekayaan yang berlebih-lebihan (Beasley, 1990:4).

Struktur paling bawah dalam hirarki kekuasaan feodal Jepang adalah kelompok samurai atau bushi. Kelompok ini secara tradisi merupakan anggota prajurit atau pasukan perang. Namun pada masa kekuasaan Shogunat Tokugawa, mereka merangkap manjadi birokrat. Kehidupan kelompok ini sangat tergantung pada upah atau gaji yang diberikan oleh tuan mereka, yaitu para daimyo atau shogun. Para daimyo di Jepang jumlahnya sekitar 450.000 (Waltz, 1950: 214-215). Dalam pandangan masyarakat Jepang, terutama pada masa kekuasaan shogunat Tokugawa, kelas samurai merupakan kelas elit yang eksklusif. Kemana pun mereka pergi, selalu menyandang pedang panjang. Kehidupan kelas samuari sangat diwarnai oleh ajaran Bushido (Jalan Kesatria). Penekanan kesetiaan kepada tuannya menjadikan kematian bukan sesuatu yang menakutkan, apalagi kalau membela sesuatu yang benar. Mereka rela mati demi kesetiaan dengan cara harakiri atau seppuku (Bellah, 1992:121-134).

Kelas kedua dalam struktur sosial masyarakat Jepang adalah rakyat biasa. Berdasarkan mata pencahariannya, kelas rakyat ini dapat distratifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah petani (Nomin), merupakan kelompok terbesar dan tingkatannya langsung berada di bawah golongan Bushi. Mereka hidup dari mengolah tanah yang secara hukum adalah milik Tenno yang dipinjamkan kepada para daimyo. Dengan demikian pada musim panen, para petani harus menyerahkan sebagian dari hasil panen kepada para daimyo yang kemudian menyerahkan sebagian lagi kepada Tenno (Waltz, 1950:215). Dalam sistem feodal yang dikembangkan pada masa Tokugawa, petani menjadi tumpuan utama, karena kehidupan para bakufu sangat tergantung pada produksi pertanian (Hane, 1972:31-32). Para petani harus menjamin hidup golongan kuge, buke dan samurai.

Posisi golongan petani memegang peranan penting karena mereka merupakan penghasil beras. Beras dipergunakan sebagai satu-satunya ukuran, baik dalam menentukan besarnya pajak dan juga sebagai alat pembayaran dalam sistem perdagangan ketika Jepang belum mengenal sistem uang. Beras juga menjadi standar kekayaan. Status seorang daimyo diukur dalam batas penilaian pemilikan dan tingkat penghasil beras di wilayah kekuasaannya (Storry, 1963 : 73)

Kelompok kedua dalam kelas masyarakat biasa adalah golongan pekerja atau pengrajin (Shokuin). Kelompok ini adalah strata di bawah petani, karena mereka juga bekerja secara langsung untuk golongan penguasa (bakufu). Mereka tinggal di pusat pemerintahan di Yedo. Oleh sebab itu, kelompok pengrajin merupakan kelompok rakyat biasa yang paling dekat dengan kelompok penguasa (Bellah, 1992:35; Waltz, 1950:215).

Golongan di bawah pengrajin adalah golongan pedagang (Waltz, 1950:215). Pada awalnya mereka dipandang sebagai pihak yang tidak pernah menyumbangkan jasa kepada bakufu dan dianggap kurang produktif. Pekerjaan pedagang dianggap pekerjaan yang hina, karena hanya mencari keuntungan pribadi saja. Meskipun secara sosial golongan pedagang dianggap rendah, namun dalam aspek ekonomi kelompok ini merupakan kelompok yang paling makmur di antara kelompok-kelompok yang lain. Bahkan pada abad XVIII sampai abad XIX kelompok ini ada yang melebihi kekayaan para daimyo. Hal ini mendorong kedudukan golongan ini dalam strata sosial masyarakat naik dengan cepat (Hane, 1972:31-32; Bellah, 1992:36).

Dari golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat Jepang, terdapat suatu golongan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari golongan atau kelas di atas. Golongan ini disebut dengan Senmin yang berarti tidak boleh disentuh. Mereka adalah lapisan yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang paling kotor. Golongan Senmin dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hinin atau pengemis dan eta atau jagal, penyamak kulit. Senmin adalah golongan masyarakat yang disamakan dengan kelas binatang (Dasuki, 1963a).

Shogunat Tokugawa menerapkan struktur sosial masyarakat yang tertutup yang tidak memungkinkan adanya mobilitas status sosial dalam masyarakat. Misalnya, kelas petani tidak akan beralih status sosialnya ke kelas di atasnya seperti kelas samurai. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian ras yang ada, serta menjaga agar mobilitas rakyat agak terhambat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat tidak akan begitu kritis dalam melihat suatu ketimpangan politik. Di samping itu juga dipergunakan untuk mempertahankan prestise kekuasaan. Sebab kekuasaan yang menentukan status sosial seseorang, bukannya kekayaan seseorang (Bellah, 1992:35).

Dari struktur masyarakat tersebut di atas, terlihat bahwa tanpa adanya suatu dorongan yang mampu memunculkan suatu perubahan, terutama dalam sektor perekonomian, maka tidak akan terjadi suatu mobilitas sosial suatu golongan, terutama mobilitas ke atas. Namun, struktur masyarakat Jepang era Tokugawa tersebut justru mengalami suatu perubahan yang didorong oleh perubahan dalam sektor perekonomian, terutama melalui perdagangan. Hal inilah yang kelak akan mendorong mobilitas sosial golongan pedagang ke status sosial yang lebih tinggi.

sastrosukamiskin@yahoo.com'

About Mbah Sastro