Supersemar dan Keabsahan Kekuasaan Orde Baru

Supersemar 

Supersemar adalah Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Surat itu selalu menjadi perbincangan masyarakat, karena selama ini digunakan oleh Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaannya, tetapi sampai sekarang tidak jelas dimana aslinya. Secara historis keberadaan dokumen itu penting, tetapi pertanyaannya apabila dokumen aslinya tidak ditemukan, apakah Orde Baru tidak jadi berkuasa? Tentu saja tetap berkuasa bukan? Artinya peristiwa sejarah naiknya Jendral Suharto menggantikan Presiden Soekarno tetap terjadi dan hal itu tidak dapat diubah.

Permasalahannya barangkali bergeser pada penilaian tentang pergantian kekuasaan itu sah atau tidak. Apabila pergantian kekuasaan dikatakan sah kalau sesuai dengan konstitusi (UUD), maka ada atau tidak Supersemar, peristiwa itu tetap tidak sah. Dalam UUD 1945 kita tidak ada pasal atau ayat yang menyatakan bahwa pergantian presiden dapat dilakukan dengan menggunakan surat perintah. Dengan kata lain, pergantian kekuasaan dari Pak Karno ke Pak Harto tidak sesuai dengan UUD 1945, atau dalam bahasa ilmu politik disebut sebagai kekuasaan tanpa persetujuan.

Apabila tidak sah, kenapa diterima masyarakat dan bisa bertahan sampai 32 tahun? Pertanyaan ini juga masalah lain, karena sama sekali tidak terkait dengan sah atau tidaknya kekuasaan, tetapi urusannya pada percaya atau tidak terhadap alat legitimasi yang digunakan penguasa. Pada zaman kuno kita sering mendengar seseorang yang menjadi nabi menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Tuhan atau malaikat. Begitu juga dengan cerita bahwa raja atau kaisar adalah keturunan dewa atau mendapat mandat dari Tuhan. Di Jepang satu misal, kaisar dikisahkan sebagai keturunan dewi matahari atau amaterasi o mi kami. Begitu juga dengan kaisar Cina yang dikatakan sebagai memperoleh mandat dari Thian. Kalau masyarakat percaya, maka kekuasaannya dapat dipertahankan, tetapi kalau tidak percaya maka akan terjadi pemberontakan atau kudeta.

Presiden Suharto dapat berkuasa dalam waktu lama, karena banyak faktor, salah satunya adalah rakyat percaya terhadap legitimasi yang digunakan atau paling tidak tidak berani melakukan perlawanan/pemberontakan. Rakyat percaya bahwa Pak Harto memang “hebat”, baik pada masa perang mempertahankan kemerdekaan maupun tragedi 1965, sehingga menganggap layak dan pantas menjadi presiden. Nyatanya sampai sekarang peringatan Serangan Umum 1 Maret masih dilakukan oleh masyarakat, meski Pak Harto sudah meninggal. Itu merupakan bukti bahwa masyarakat percaya terhadap cerita tentang kehebatan beliau.

Namun sekali-kali jangan menganggap bahwa kebertahanan Pak Harto dalam kedudukannya sebagai presiden semata-mata bergantung pada alat legitimasi yang dia “ciptakan”. Banyak faktor lain yang ikut mendukung, antara lain penciptaan militer, terutama Angkatan Darat sebagai aktor terpenting dalam “mengamankan” dan janji kemakmuran melalui pembangunan. Meskipun banyak penelitian menyatakan bahwa developmentalisme itu secara teoritis tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dalam praktek pasti gagal, sampai sekarang kata pembangunan masih bermakna positif dan tetap sering digunakan, baik oleh masyarakat biasa maupun kaum intelektualnya.

Intinya, Pak Harto dapat lama berkuasa karena memiliki dua kekuatan utama:

  1. mampu mengeliminasi musuh dan

  2. memperbanyak pendukung

baik melalui jalan normal maupun abnormal.

Pelarangan PKI beserta organisasi onderbouwnya dan kemudian dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran merupakan salah satu langkah pengurangan musuh. Orang-orang PKI terkenal cerdas dan ulet, sehingga menjadi lawan yang cukup tangguh bagi Orde Baru yang baru saja lahir. Oleh karena itu, menggunakan segala kekuatan dan jalan untuk menghancurkannya dipandang sebagai satu satunya jalan yang mungkin ditempuh.

Sebagai penutup, meskipun Supersemar itu sangat penting sebagai dokumen historis surat perintah atau surat tugas, tetapi tidak perlu dijadikan determinan dalam mengkaji pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Suharto. Ada atau tidak ada Supersemar, pergantian itu tetap terjadi dan secara konstitusional (UUD 1945) tidak sah. Meskipun demikian, secara politik pergantian itu menjadi sah ketika MPRS menetapkan Suharto sebagai pejabat presiden melalui TAP MPRS  No.XXXIII/ MPRS/1967. Selengkapnya pada pasal 3 dan 4 TAP tersebut dituliskan:

Pasal 3

Melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

komentar

Foto Sumber: https://www.facebook.com/KOMPAScom/photos/pb.17353926534.-2207520000.1426267585./10153253989986535/?type=3&theater
Untuk kesimpang siuran Supersemar dapat disimak pada  http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/15060091/Arsip.Supersemar.1966

About Sastro Sukamiskin