Film Senyap dan Masa Depan Rekonsiliasi

senyap

Senyap atau The Look of Silence adalah film dokumenter kedua karya sutradara Amerika Serikat Joshua Oppenheimer. Film ini menjadi kontroversial karena berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Komnas HAM mendorong masyarakat untuk menyaksikannya, tetapi Badan Sensor tidak meloloskan film itu sebagai layak tonton. Polisi dalam berbagai kesempatan menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pemutaran film itu, tetapi media massa memberitakan tentara (TNI AD) justru menonton bersama. Di dalam masyarakat sendiri, pandangan juga terbelah. Mahasiswa dan dunia akademik pada umumnya ingin menonton, tetapi ada Ormas Islam tertentu yang datang membubarkannya dan Polisi tidak mencegahnya.

Bagi pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dengan peristiwa tragedi 1965, terutama generasi muda, menyaksikan film Senyap merupakan pengalaman emosional, karena membuka lembaran sejarah bangsanya yang selama ini penuh kegelapan. Bagaikan terwakili oleh tokoh utamanya, Adi Syukur, generasi muda yang penuh keingintahuan diajak untuk menelusuri jejak bagaimana dan dimana para algojo membantai jutaan korban yang dinamai sebagai orang komunis. Di pihak lain, generasi muda juga diajak untuk mengetahui senyatanya seperti apakah keluarga dari pihak korban yang selama ini digambarkan sebagai komunis yang “menakutkan”. Mereka senyatanya adalah sama seperti masyarakat pada umumnya, bahkan kehidupannya jauh lebih miskin dari keluarga para algojo.

Fenomena yang menarik adalah ketika Adi Syukur, si tokoh utama film Senyap, menemui para algojo yang membantai Ramli, kakaknya. Adi Syukur merasa bahwa kakaknya tidak pantas dibunuh, sehingga dia menemui para algojo dan berharap para algojo menjadi sadar, bertobat serta bila mungkin minta maaf. Di pihak lain, para algojo tidak ada satupun yang menyesal, apalagi minta maaf. Bahkan sampai saat film itu dibuat, mereka merasa bahwa tindakan membunuh ribuan orang PKI itu sebagai langkah yang benar.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa kedua pihak tidak dapat membangun rekonsiliasi seperti selama ini diperjuangkan oleh berbagai kalangan masyarakat? Salah satu penyebabnya adalah friksi politik di tahun 1960-an itu telah dimasak dan ditambah bumbu-bumbu yang menjadikannya sebagai konflik ideologi. Dari pihak pelaku (algojo, ormas pendukung AD dan Orde Baru) memproduksi wacana bahwa anggota komunis adalah sebagai orang-orang yang atheis (tidak percaya Tuhan), kejam dan menggunakan jalan jahat untuk mengalahkan lawannya. Wacana itu telah merasuk menjadi keyakinan yang tidak lagi dapat digoyah dengan fakta-fakta, seberapapun besarnya. Hampir sama dengan itu, pihak korban (PKI dan ormas pendukungnya) memandang pihak pelaku sebagai kejam, tidak berperikemanusiaan dan melanggar hukum.

Apabila sedikit menengok sejarah, melalui sebuah bukunya, Aidit memprovokasi anggota PKI untuk menghabisi kelompok masyarakat yang disebut sebagai “Tujuh Setan Desa”. Dapat dibayangkan betapa panasnya friksi politik antara tujuh kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai “setan desa” tersebut dengan pihak PKI dan ormas-ormasnya. “Dibilang kafir saja sakit hati, apalagi disebut setan”.

Wacana kedua belah pihak terus direproduksi sampai sekarang, sehingga menutup ruang untuk rekonsiliasi. Oleh karena itu, membayangkan Indonesia akan menempuh jalan sukses rekonsiliasi seperti Afrika Selatan terhadap politik apartheidnya adalah hampir tidak mungkin, kecuali mampu mengembalikan friksi 1960-an sebagai friksi politik dan bukan ideologis. Penelitian historis tentang friksi itu menjadi jalan yang penting untuk ditempuh agar generasi baru Indonesia dapat memahaminya lebih obyektif. Tema penelitian tentang Undang Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) beserta penerapannya diberbagai daerah merupakan salah satu pintu masuk yang dapat digunakan untuk mengurai keruwetan dan panasnya friksi tahun 1960-an.

komentar

About Sastro Sukamiskin