Sejarah Bantul sebelum 1945

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau yang dikenal juga sebagai Kasultanan Yogyakarta, dimana Bantul berada di dalamnya, sebelum 1945 merupakan sebuah kerajaan merdeka. Di dalam khasanah pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Yogyakarta disebut sebagai Vorstenlanden untuk membedakan daerah lain yang menjadi jajahannya yang disebut sebagai wilayah Gubernemen. Kemerdekaan Kerajaan Yogyakarta sering membuat kekuasaan kolonial Belanda kerepotan, sehingga mereka menempatkan seorang residen yang bertugas untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan Sultan, meskipun secara kewilayahan hanya kecil.

Pembagian wilayah Kasultanan Yogyakarta, secara turun temurun sejak Mataram Kotagede, berbentuk lingkaran konsentris dengan istana sebagai pusat. Istana kasultanan dan wilayah sekeliling benteng disebut sebagai kuta negara atau dikenal juga sebagai kutagara. Di dalam wilayah ini tinggal raja beserta keluarganya yang secara bersama-sama disebut bangsawan tinggi atau priyayi agung (priyagung). Biasanya para bangsawan tinggi itu membantu melaksanakan pemerintahan kasultanan, terutama ketika menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang sangat penting. Adapun untuk pemerintahan sehari-hari, Sultan dibantu oleh para pejabat tinggi yang biasanya bukan dari kalangan priyagung.

Di luar wiayah kutagara, terdapat daerah yang dinamakan sebagai negara agung atau dikenal juga sebagai negaragung. Kabupaten Bantul, dalam konteks Kasultanan Yogyakarta, termasuk sebagai wilayah negaragung. Wilayah ini sangat penting bagi keberlangsungan kasultanan, karena menjadi penyangga utama, baik secara politik dan terutama ekonomi. Secara politik, daerah negaragung merupakan penyedia tenaga untuk kepentingan kasultanan, seperti prajurit dan pekerja lainnya. Secara ekonomi, penghasilan kasultanan Yogyakarta dan gaji untuk para bangsawan serta petinggi kerajaan terutama dari wilayah negaragung, yaitu berupa upeti (pajak) dan tanah lungguh, juga sangat tergantung pada wilayah negaragung.

Di luar negaragung masih terdapat dua wilayah lagi, yaitu mancanegara dan pasisiran. Akan tetapi, Kasultanan Yogyakarta tidak lagi memiliki kedua wilayah itu. Ketika Kerajaan Mataram Kotagede masih jaya, wilayah yang termasuk mancanegara mencakup Jawa Tengah (mancanegara kulon) dan Jawa Timur (mancanegara wetan). Begitu juga dengan wilayah pasisiran, kekuasaan Mataram Kotagede mencapai sampai pantai utara Jawa tengah sampai pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur. Akan tetapi, secara bertahap wilayah-wilayah itu hilang oleh tekanan VOC dan kemudian berubah statusnya menjadi daerah gubernemen.

Sebagai wilayah negaragung, daerah yang nantinya menjadi Kabupaten Bantul terbagi-bagi ke dalam kesatuan-kesatuan tanah lungguh milik pejabat dan bangsawan Kerajaan Yogyakarta. Para pejabat dan bangsawan itu memperoleh tanah lungguh sebagai gaji dengan hak anggadhuh. Biasanya mereka tinggal di wilayah ibukota kerajaan atau kutagara. Pengurusan tanah lungguh diserahkan kepada bekel dan demang. Bekel adalah pejabat terendah yang secara langsung berurusan dengan rakyat, baik dalam hal menarik upeti (pajak) atas panen, mengatur kerja bakti maupun urusan-urusan lain yang terkait dengan kepentingan kerajaan, pemilik tanah lungguh dan masyarakat setempat. Di atas bekel adalah demang yang tugasnya mengumpulkan upeti dari para bekel dan kemudian memilahkannya: sebagian untuk kas kerajaan dan sebagian untuk pemilik tanah lungguh. Bagian untuk kas kerajaan oleh demang diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pada tahun 1831 Sri Sultan Hamengku Buwono ke V melakukan pembaharuan dalam penataan wilayah negaragung, dengan membentuk kesatuan wilayah yang dikenal sebagai kabupaten. Oleh Sultan, daerah negaragung dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu

  1. Kabupaten Bantulkarang dibagian selatan .
  2. Kabupaten Denggung dibagian utara.
  3. Kabupaten Kalasan dibagian timur.
https://goblokku.files.wordpress.com/2011/11/hamengkubuwonov.jpg

Gambar 1 Sri Sultan Hamenku Buwono V

 

Pembagian wilayah ini diikuti dengan pengangkatan atau wisudan Bupati sebagai Kepala Daerah, serta pengangkatan Kepala Distrik di daerah, masing-masing dengan gelar Mantri, Tumenggung atau Rangga. Sultan Hamengkubuwono V dalam pasewakan Agung, pada hari Rabu Kliwon, tanggal 20 Juli 1831 mengumumkan dan menetapkan pembentukan pemerintahan Kabupaten Bantul sebagai satu kesatuan wilayah administrasi baru, sekaligus dengan mewisuda Tumenggung Mangunegoro sebagai Bupati Kepala Daerah pertama untuk Kabupaten Bantulkarang.

Pentingnya posisi Kabupaten Bantulkarang dalam konstalasi politik dan ekonomi Kasultanan Yogyakarta menjadikan perkembangan yang terjadi di istana dan kutaraga berpengaruh besar terhadap dinamika masyarakat di Kabupaten Bantulkarang. Seperti misalnya ketika para priyagung menyewakan tanah lungguh mereka kepada para pengusaha swasta Barat, masyarakat Bantul menjadi berkenalan dengan berbagai tanaman perdagangan internasional dan teknologi pengolahannya. Di berbagai wilayah Bantul berdiri onderneming (pabrik gula dan perkebunan tebu), seperti di:

1. Wonocatur (Onderneming Wonotjatoer),

Eksterior dari bangunan eks PG Wonotjatoer

Gambar 2 Bekas bangunan pabrik gula Wonocatur yang sekarang dijadikan museum dirgantara AU

 

2. Kedaton Pleret (Onderneming Kedaton Pleret),

http://1.bp.blogspot.com/_fWJS5pHHFoI/TK6bKoMWFlI/AAAAAAAAAC4/0v_i_exiN0s/s1600/KLV001075853.jpg

Gambar 3 Pabrik Gula Kedaton Pleret tahun 1926. Bangunan sekarang sudah tidak berbekas

 

3. Barongan (Onderneming Barongan),

pg-barongan

Gambar 4 Pabrik gula Barongan. Sekarang bangunan sudah tidak berbekas

 

4. Pundong (Onderneming Poendoeng),

F:\Bantul\Pabrik gula Pundong.jpg

Gambar 5 Pekerjaan bagian pengepakan gula dalam karung di Pabrik gula Pundong

 

5. Padokan (Onderneming Padokan),

F:\Bantul\COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Suikerfabriek_Padokan_Jogjakarta_TMnr_10011674.jpg

Gambar 6 Pabrik gula Padokan

 

http://www.njogja.co.id/wp-content/uploads/2014/07/wisata_madukismo_jogja.jpg

Gambar 7 Pabrik gula Madukismo sebagai pembangunan kembali pabrik gula Padokan

 

6. Ganjuran (Onderneming Gondanglipoero),

Sisa peninggalan pabrik gula Gondang Lipoera (Ganjuran):

 

Bangunan pabrik berada di sebelah timur Gereja Paroki Ganjuran, tetapi sekarang sudah tidak berbekas.

Saluran Air Pajangan di Dusun Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul, difoto: Jumat, 16 Mei 2014, foto: a.sartono

Gambar 8. Saluran Air Pajangan di Dusun Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul, difoto: Jumat, 16 Mei 2014, foto: a.sartono diunduh dari www.tembi.net

 

F:\Film\Schmutzer2.jpg

Gambar 9: Pemilik Pabrik Gondang Lipuro, J. Schmutzer, sedang memulai pembangunan candi Ganjuran yang terkenal sampai sekarang

 

7. Gesikan (Onderneming Gesikan).

F:\Bantul\COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Oogst_van_suikerriet_dat_verwerkt_zal_worden_in_de_suikerfabriek_Gesiekan_bij_Jogjakarta_TMnr_10028320.jpg

Gambar 10 Penebangan tebu di Onderneming Gesikan

 

8. Jebugan (Onderneming Bantoel)

F:\Bantul\penggilingan tebu jebugan.jpg

Gambar 10 Penggilingan tebu di Pabrik gula Bantul (Jebugan)

 

9. Sedayu (Onderneming Sedajoe)

http://i407.photobucket.com/albums/pp157/tegarz/Zuckerfabrik/IMG_0235.jpg

Gambar 12 Pabrik gula Sedayu

 

Perkenalan dengan usaha swasta Barat menjadikan masyarakat Bantul sejak akhir abad XIX mengenal uang sebagai alat tukar, selain sistem barter yang telah turun temurun. Bahkan masyarakat pun kemudian paham akan berbagai strategi licik pengusaha Barat dalam mengembangkan usahanya. Ketika pencarian keuntungan oleh pengusaha Barat itu terlalu menyengsarakan, masyarakat Bantul dengan berani bangkit melawan. Pada bulan tahun 1882, buruh dari onderneming Barongan, Bantul dan Padokan melakukan aksi pemogokan dan pembakaran lahan perkebunan tebu milik pengusaha Barat. Aksi itu sangat monumental dan menginspirasi masyarakat Yogyakarta pada umumnya, sehingga dibuatkan diorama di museum Benteng Vredenberg.

About Sastro Sukamiskin