Dinamika Sastra Indonesia 1945 – 1965

Wayang

A. 1945 – 1950

Perang Dunia II yang berlangsung antara tahun 1939 – 1945 membawa pengaruh besar pada bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia runtuh dan digantikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Situasi perang yang melingkupi Indonesia selama pendudukan Jepang menjadikan berbagai aspek kehidupan diarahkan untuk memperkuat pertahanan dan memenangkan pertempuran.

Di bawah pimpinan para panglima perang, bangsa Indonesia dipaksa oleh pendudukan Jepang untuk mendukung Perang Asia Timur Raya yang sedang dilaksanakannya. Rakyat Indonesia dipaksa masuk ke dalam berbagai organisasi bentukan Jepang, seperti Heiho, Putera, Peta dan bahkan Romusha.

Pendudukan Jepang berlangsung dalam waktu 3 tahun 6 bulan. Pada bulan Agustus 1945 Jepang diliputi krisis, yaitu kepanikan setelah Nagasaki dan Hiroshima di jatuhi bom atom oleh pasukan Sekutu. Melihat itu, kaum pergerakan segera memanfaatkan peluang emas itu untuk merebut kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Proklamasi itu disambut gembira oleh semua lapisan penduduk. Pekik merdeka menjadi salam masyarakat. Kemerdekaan mengubah penderitaan tak terperikan selama pendudukan Jepang menjadi kebahagiaan. Kemerdekaan itu pula yang menjadi fokus perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1945-an. Kemerdekaan dan kebebasan berekspresi menjadi ciri khas generasi baru sastrawan Indonesia, sehingga tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam kelompok Pujangga Baru.

Kelahiran generasi baru dalam dunia sastra periode ini ditandai dengan kumpulan puisi berjudul Tiga Menguak Takdir karangan Chairil Anwar, Rivai Apin dan Asrul Sani. Salah satu ciri khas generasi sastrawan awal kemerdekaan terletak pada gaya bahasa yang digunakan dalam menuangkan ide, yaitu lugas dan ekspresif.

Kekuatan karya-karya Angkatan 45, terutama puisi, terdapat pada pemilihan kata yang mampu dengan tajam menyampaikan pesan atau menggambarkan suasana. Selain itu, ciri lain yang cukup menonjol adalah sumber inspirasi karya-karya mereka merupakan eksplorasi yang mendalam terhadap kenyataan hidup yang dihadapi sehari-hari.

Kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu sedang diliputi oleh perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Tentara Belanda dengan membonceng pasukan Sekutu berusaha kembali menjajah Indonesia. Ambisi itu memaksa rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala upaya. Ketika tentara Belanda memaksakan jalan kekerasan, bangsa Indonesia pun menghadapinya dengan tanpa kenal menyerah.

Kerasnya perang kemerdekaan menjadi tema paling banyak ditulis. Dengan ekspresif para sastrawan menggambarkan betapa berharganya sebuah kemerdekaan.

Ketika perang kemerdekaan telah berakhir, permasalahan yang kemudian menjadi perhatian para pemimpin bangsa dan budayawan Indonesia adalah bagaimana membangkitkan kebanggaan diri sebagai bangsa merdeka. Kebanggan diri secara psikologis dapat diperoleh dari dua aspek, yaitu keturunan dan prestasi. Sebagai bangsa yang baru merdeka, aspek prestasi tentu belum dapat banyak diperoleh. Kesuksesan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan menjadi salah satu dari sedikit prestasi membanggakan tersebut.

Dengan terbatasnya prestasi, usaha untuk memperoleh kebanggaan diri sebagian besar diarahkan pada aspek keturunan atau glorifikasi masa lampau. Pertanyaan yang hendak dijawab oleh para pemimpin bangsa pada saat itu adalah, keturunan siapakah bangsa Indonesia? Siapakah nenek moyang kita? Jawaban atas pertanyaan tersebut dalam pemerintahan kemudian melahirkan politik identitas. Salah satu tokoh yang terkenal sebagai penggagas politik identitas adalah Mohammad Yamin. Melalui buku sejarah yang ditulisnya Mohammad Yamin berusaha meyakinkan bahwa bangsa Indonesia memiliki nenek moyang yang hebat, khususnya masa Majapahit dan Sriwijaya.

Usaha Muhammad Yamin memperoleh tanggapan dari sastrawan. Melalui majalah Siasat terbitan tanggal 22 Oktober 1950, sekelompok sastrawan yang tergabung dalam sanggar Gelanggang menerbitkan sebuah hasil permenungan yang terkenal sebagai Surat Kepercayaan Gelanggang seperti di bawah ini:

SURAT KEPERCAYAAN GELANGGANG

Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur-baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan.

Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami.

Kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara yang dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai.

Dari surat kepercayaan tersebut, salah satu pesan penting yang hendak disampaikan adalah bahwa sastrawan Indonesia merupakan pewaris dari kebudayaan dunia. Identitas Indonesia tidak akan diambil dari jaman keemasan masa lampau, tetapi dari nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, tanpa mempertimbangkan dari mana asal usul nilai-nilai tersebut.

B. 1951 – 1955

Sejak dipublikasikan Surat Kepercayaan Gelanggang, dunia sastra berkembang dengan dinamis. Generasi baru sastrawan tidak sedikit yang justru menolak pandangan Chairil Anwar dan kawan-kawan. Penolakan itu dengan jelas dapat disimak pada lahirnya majalah sastra Kisah pada tahun 1953 yang dibidani oleh Ajip Rosidi. Dalam sebuah seminar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1960 dia menyatakan bahwa terbitnya majalah Kisah merupakan representasi dari kebutuhan akan “Angkatan Terbaru” dalam dunia sastra. Selanjutnya Ajib Rosidi menjelaskan bahwa dalam pemahamannya angkatan Pujangga Baru dan Angkatan 45 tidak banyak memiliki perbedaan. Hal itu dikarenakan keduanya menempatkan Barat sebagai tanah air rohani mereka.

Berbeda dari Angkatan 45, Ajib Rosidi menempatkan sebagai generasi terbaru yang sungguh-sungguh Indonesia sejati dan dalam berkarya berusaha untuk memadukan berbagai kebudayaan daerah Indonesia yang merupakan akar dari jiwa mereka. Seandainya terdapat berbagai kebudayaan dunia yang baik, mereka akan menempatkannya sebagai pelengkap kebudayaan Indonesia, sehingga menjadi lebih indah. Generasi baru itu mengklaim diri sebagai yang pertama sadar dan mantap menerima kenyataan di sekelilingnya sebagai bagian penting dari identitas Indonesia. Diantara generasi baru sastra terdapat nama-nama seperti Nugroho Notosusanto, Subagio Sastrowardoyo, Bujung Saleh, Bakri Siregar, Umar Junus dan tentu saja H.B. Jassin.

Perjuangan untuk mengembangkan kebudayaan asli sebagai identitas nasional bangsa yang baru tidaklah selesai dengan lahirnya generasi kedua angkatan 45 yang dimotori oleh Ajib Rosidi. Gerakan itu memperoleh tantangan yang berat berupa tekanan opini dari dunia Barat. Belanda pada tahun 1953 berusaha melakukan intervensi atas perkembangan pemikiran kebudayaan Indonesia, khususnya melalui kesusasteraan, dengan menggunakan Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking) yang mengadakan Simposium Sastra Modern Indonesia pertama di Nederland (Belanda). Pada simposium yang dihadiri oleh sastrawan internasional dari Inggris, Australia, Amerika Serikat, Belanda tersebut mengundang tokoh sastrawan Indonesia yang dipandang mampu mewakili kehendak Belanda terhadap Indonesia. Simposium itu mengundang S.T. Alisjahbana yang dalam presentasinya menyatakan: ”Revolusi telah menjebabkan manusia modern Indonesia menginsafi, bahwa kemerdekaan jang telah diperdjuangkannja dengan bersemangat itu pada hakikatnja membuatnja lebih melarat, karena ia telah kehilangan segala-galanja…”

Pandangan yang bernada kecewa atas proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu menyinggung perasaan nasionalisme bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan reaksi yang ramai di tanah air. Salah satu reaksi keras disampaikan oleh Pramudya Ananta Toer sebagai salah satu generasi kedua Angkatan 45, melalui rubrik asuhannya pada Bintang Timur. Dia nyatakan bahwa sejak awal S.T. Alisjahbana memimpikan agar bangsa Indonesia mampu dengan cepat meraih kemajuan. Untuk itu, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah dengan mengambil budaya Barat. Selanjutnya Pramudya menjelaskan bahwa kesalahan utama S.T. Alisjabana adalah tidak sungguh-sungguh mengenal kebudayaan bangsanya sendiri, sehingga dengan mudahnya menganjurkan untuk “gunting putus” sejarah. Lebih lanjut, kesimpulannya pun menjadi tidak valid, dalam kenyataannya tidak ada satu bangsapun yang mampu sepenuhnya menghayati kebudayaan bangsa lain.

Tarik menarik antara keinginan untuk mempertahankan identitas kultural bangsa Indonesia dengan tekanan untuk mengadopsi kebudayaan Barat mewarnai dunia sastra, khususnya karya prosa. Salah satu gambaran konflik psikologis dalam mengikuti dua alur kebudayaan tersebut terceritakan oleh Dua Dunia karya NH Dini yang terbit tahun 1956 (novel dan kumpulan cerita pendek). Sesuai dengan judul kumpulan cerpennya, konflik psikologis itu dapat disimak dari cerpen Dua Dunia.

Silahkan KLIK      aaaaaaa  untuk membaca kajian tentang cerpen Dua Dunia.

Selain konflik budaya, pertempuran selama revolusi fisik (1945 – 1949) menjadi bahan yang tak pernah habis diekplorasi. Nugroho Notosusanto yang memiliki pengalaman berperang dan berkarir dalam ketentaraan, banyak melahirkan cerita-cerita pendek yang berlatar masa revolusi, baik dalam kumpulan cerita pendek Hudjan Kepagian (1958), Tiga Kota (1959) maupun Rasa Sajange (1961). Hal yang sama juga tampak novelet Pulangi karya Toha Mochtar.

C. 1956 – 1965

Pada tahun 1955 terjadi peristiwa politik yang sangat berkesan bagi bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru pertama kali dilaksanakan sejak kemerdekaan diproklamasikan. Peristiwa itu menjadi kenangan indah karena meski berlangsung untuk pertama dan diikuti oleh banyak partai politik, Pemilu 1955 berjalan dengan aman dan demokratis. Kuatnya rasa persaudaraan dan tingginya nilai persatuan menjadikan perbedaan ideologi dan keyakinan politik ditanggapi dengan wajar. Penghargaan terhadap kebhinekaan dalam arti seluas-luasnya dengan tetap dibingkai ke-Ika-an (persatuan) menjadi keyakinan bersama.

Kesan mendalam tentang Pemilu 1955 menjadikan berbagai lapisan masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi ke dalam perpolitikan. Kegairahan yang tinggi untuk berpolitik juga terasa dalam dunia sastra. Para sastrawan bergabung ke dalam berbagai partai politik sesuai dengan pilihan akal budi masing-masing. Interaksi seniman dan sastrawan dengan partai politik melahirkan keunikan. Dalam partai politik, pengaruh seniman dan sastrawan mengembangkan departemen seni dan budaya dalam organisasinya. Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) milik PNI, LESBUMI milik NU, LEKRA milik PKI dan LKK merupakan contoh nama departemen seni yang dimiliki oleh partai politik. Sebaliknya pengaruh politik terhadap seniman dan sastrawan adalah munculnya karya-karya yang berlandas ideologi politik.

Penempatan sastra sebagai ajang perjuangan politik disebut aliran realisme. Meskipun para sastrawan bekerja sendiri-sendiri sesuai partai politik yang diikutinya, tetapi dari segi estetika karya-karya mereka memiliki kesamaan, yaitu antara lain lebih menonjolkan kepentingan politik. Kualitas sebuah karya, baik dalam bentuk seni pada umumnya maupun karya sastra pada khususnya, diukur semata dari ideologi partai politik. Akibatnya, wajah apresiasi sastra Indonesia pada periode ini sering diwarnai oleh tulisan-tulisan yang mencurigai, mengkritik dan bahkan mengecam kelompok atau partai lain, terutama kecurigaan terhadap kemungkinan adanya ideologi imperialisme dan kolonialisme yang menyusup dalam karya seni dengan label yang lebih subtil, semisal ekspresionisme, impresionisme, surealisme, atau abstrak.

Kuatnya ideologi politik dalam kehidupan masyarakat, mengakibatkan segala sesuatu dipolitisasi. Kebebasan yang menjadi jiwa dari kebudayaan hilang demi mengabdi kepentingan politik. Kebhinekaan menjadi dihayati dengan sempit, yaitu sebatas pada kesamaan ideologi politik. Pembatasan kebebasan itu sangat kuat dipesankan oleh D.N. Aidit pada Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner tanggal 28 Agustus 1964. Dalam pandangannya, ada tiga kekuatan yang hidup di Indonesia, yaitu kekuatan kepala batu, tengah dan progresif. Kaum kepala batu adalah mereka yang menyebarkan dan membela sastra serta seni imperialis, terutama Amerika Serikat. Kaum tengah adalah kaum borjuis Indonesia yang berdiri dengan satu kaki di atas eksploatasi feodal, sedang kaki yang lain ikut dalam kegiatan progresif. Kaum progresif adalah sastrawan dan seniman Komunis yang berusaha meruntuhkan kebudayaan imperialis dan feodal. Dari ketiga kelompok itu, D.N. Aidit lebih lanjut menjelaskan bahwa kaum progresif merupakan kekuatan yang paling konsekuen, karena melakukan pemihakan sepenuhnya kepada perjuangan kaum buruh, petani miskin dan buruh tani.

Penyebutan kelompok yang berseberangan pendapat sebagai kaum “kepala batu” merupakan manifestasi dari ketidakbersediaan PKI untuk menghargai kebhinekaan. Hal yang hampir sama dinyatakan oleh tokoh LEKRA terkenal, yaitu Pramudya Ananta Toer. Dia menyatakan bahwa basis sastra Indonesia adalah masyarakat dan manusia Indonesia yang sedang berkelahi dan berjuang memenangkan keadilan dan kemakmuran. Landasan yang di luar itu dipandang sebagai kuriosita atau keanehan belaka. Selanjutnya dia menjelaskan, “Memang ada segolongan orang jang menilai sastra dari keanehannja, dari ketidak-samaannja dengan jang umum. Tapi bila jang demikian djadi ukuran, atau salah satu ukuran, objek2 penulisan sangat mudah didapatkan di rumah sakit2 gila.” (Bintang Timur, 7 September 1962)

Tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh PKI dan anggotanya terhadap kebebasan berkreasi menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk Wiratmo Soekito. Pada tanggal 17 Agustus 1963 dia menyusun teks yang nantinya dikenal sebagai Manifes Kebudayaan. Teks itu kemudian menjadi bahan diskusi 13 seniman sehati pada tanggal 23 Agustus. Naskah kemudian disempurnakan oleh enam orang sebagai perumus hasil diskusi dan ditandatangani oleh 12 anggota kelompok yang hadir pada pertemuan tanggal 24 Agustus, yaitu H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasusut, Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, Soe Hok Djin, D.S. Moeljanto, Ras Siregar, Djufri Tanissan, dan A. Bastari Asnin. Naskah manifes kebudayaan itu dipublikasikan pada suratkabar harian Berita Republik tanggal 19 Oktober 1963.

MENIFESTO KEBUDAYAAN

KAMI para seniman dan cendekiawan Indonesia, dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik Kebudayaan Nasional kami.

Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk tujuan kebudayaan itu sesuai denga kodratnya.

Dalam melaksanakan kebudayaan Nasional kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa

Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami.

Humanisme universal yang disuarakan oleh Manifes Kebudayaan (Manikebu) merupakan pukulan terhadap Lekra yang menonjolkan paham realisme sosial, yaitu segala bentuk kesenian harus mengabdi pada kepentingan rakyat. Akibatnya berbagai penerbitan yang merasa tidak sepaham dengan PKI mengulas manifes itu secara mendalam, seakan beramai-ramai mendukung. Meskipun demikian, penerbitan PKI sendiri tidak banyak membahasnya, dengan alasan untuk mencegah agar pengaruhnya tidak semakin meluas. Bahkan Lesbumi mengambil sikap untuk tidak mau ikut campur tangan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Soedjatmoko dan kawan-kawannya.

Manikebu menjadi permasalahan nasional yang penting setelah terjadi politisasi terhadapnya. Melalui Konferensi Karyawan Pengarang se Indonesia (KKPI) yang diadakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 1964, Angkatan Darat sebagai rival politik PKI berusaha menggalang kekuatan anti gerakan komunis di bidang kebudayaan. Konferensi yang dihadiri oleh sekitar 2 000 orang itu menjadi lebih banyak bernuansa politik dari pada humanisme universal seperti yang dicita-citakan oleh para penggagas Manikebu.

Dukungan Angkatan Darat mengakibatkan para pendukung Manikebu menjadi target utama berbagai aksi yang dilakukan PKI, khususnya para anggota LEKRA. Ungkapan sebagai imperialis, kapitalis, kontra-revolusi menjadi sangat biasa diucapkan oleh anggota LEKRA terhadap pedukung Manikebu. Konflik semakin tidak terkendali dan mencapai puncaknya pada 8 Mei 1964, yaitu dengan diumumkannya Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa Manifes Kebudayaan sebagai ilegal. Dekrit ini merupakan simbol kelabu dunia sastra Indonesia, karena kebebasan berpikir, berkreasi dan berkarya yang menjadi roh dari perkembangan sastra telah mati.

Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno, dunia sastra memperlihatkan dinamikanya. Tidak sedikit sastrawan yang muncul dan ikut melibatkan diri dalam pergerakan mahasiswa untuk menentang Orde Lama. Taufiq Ismail, Slamet Sukirnanto, Mansur Samin, adalah sebagian kecil dari barisan penyair yang tampil membakar semangat juang para mahasiswa dalam menumbangkan tirani Orde Lama. Kumpulan sajak Taufiq Ismail, seperti Benteng dan Tirani menjadi penyemarak pada puncak gerakan massa mahasiswa anti Orde Lama dan Soekarno, tahun 1966.

sastrosukamiskin@yahoo.com'

About Mbah Sastro