Perdana Menteri Sutan Syahrir

Oleh Bernarda Prihartanti

Menjadi Perdana Menteri

Pada tanggal 11 November 1945, BPKNIP mengusulkan penyesuaian sistem kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden (Soebadio, 1987: 97). Pada tanggal 14 November dikeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, yang berisi disetujuinya perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi parlementer. Sjahrir ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan segera membentuk Kabinet Sjahrir I (Ibid, 1987: 98). Ia dianggap sebagai orang yang tepat untuk menjadi pemimpin karena dianggap mampu menghadapi diplomasi dengan negara Barat. Kabinet Sjahrir I sebagian besar anggotanya terdiri atas tenaga pemerintahan dan tenaga ahli, bukan politisi dan merupakan orang-orang yang tidak bekerjasama dengan Jepang.

Usaha-usaha Sjahrir sebagai Perdana Menteri ialah: pertama, mengadakan konsolidasi dengan pimpinan negara yakni Soekarno-Hatta. Selain itu, dalam menghadapi pergolakan di daerah-daerah ia bekerjasama dengan KNI-Daerah agar pergolakan-pergolakan itu dapat dikendalikan. Sjahrir juga menetapkan program kerja kabinet ke dalam, yang terdiri atas empat pasal (Departemen Penerangan, 1970: 4):

  1. Menyempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
  2. Mencapai koordinasi semua tenaga rakyat dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
  3. Berusaha memperbaiki kemakmuran rakyat.
  4. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.

Kedua, Sjahrir menjalankan politik diplomasi untuk menghadapi Sekutu dan Belanda. Perundingan pertama diadakan pada tanggal 17 November 1945, dan menghasilkan usulan-usulan dari pihak Belanda yang intinya berisi mengenai keamanan di Indonesia. Akan tetapi akhirnya perundingan ini tidak menghasilkan apa-apa, Sjahrir tidak sempat memberi jawaban atas usul-usul Belanda karena kabinetnya sedang sibuk mengadakan rapat bersama KNIP. Selain itu timbul kejengkelan dan keprihatinan di pihak Indonesia akibat insiden penembakan Mr. M. Roem oleh serdadu Belanda pada tanggal 21 November 1945 (Agung, 1995: 40-41).

Syahrir linggar

Perundingan selanjutnya diadakan pada tanggal 10 Februari 1946, yang menghasilkan pernyataan politik pemerintah Belanda, bahwa Indonesia akan dijadikan sebagai negara persemakmuran di bawah Kerajaan Belanda (Raliby, 1953: 232). Perundingan ini juga tidak menghasilkan apa-apa, karena sebelum sempat menjawab pernyataan Belanda, Kabinet Sjahrir jatuh akibat pertentangan oleh pihak oposisi di dalam negeri.

Sjahrir sebagai Perdana Menteri untuk yang Kedua kalinya. Sjahrir ditunjuk kembali untuk membentuk kabinet baru setelah pihak oposisi, yaitu Persatuan Perjuangan, tidak mampu membentuk kabinet baru. KNIP yang masih berada dalam masa sidang segera menyetujui tindakan ini, dan akhirnya Kabinet Sjahrir II dilantik pada tanggal 12 Maret 1946 (Departemen Penerangan, 1970: 5).

Dalam kabinetnya yang kedua, Sjahrir tetap melanjutkan perundingan sebagai usaha untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Setelah kabinet baru terbentuk, Sjahrir menyusun usul balasan kepada van Mook, meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia dengan wilayah bekas Hindia Belanda dan tidak berbentuk sebagai negara persemakmuran seperti yang diusulkan sebelumnya. Pihak Belanda menolak menerima usul tersebut, van Mook mengusulkan pembentukan negara Indonesia yang berbentuk federasi dalam suatu Uni dengan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sjahrir memberikan jawaban dengan isi pokok supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera, selain itu ia juga menyetujui pembentukan RIS yang berada dalam ikatan Kerajaan Belanda.

Usul balasan tersebut, mampu memberi pendekatan antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya Sjahrir menyusun rancangan perundingan yang lebih tinggi tingkatannya. Pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 diadakan Perundingan Hoge Veluwe di Negeri Belanda (Basuki, 1999: 217). Perundingan ini mengalami kegagalan, karena pihak Belanda menolak hasil perundingan Sjahrir dan van Mook sebelumnya. Pihak Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja, dan itupun dikurangi oleh daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan Sekutu. Sementara itu RI harus menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Meskipun demikian, perundingan ini merupakan tahapan dalam peletakan dasar untuk perundingan selanjutnya.

Pada tanggal 2 Mei 1946 van Mook kembali membawa usul pemerintahannya. Usulan tersebut berisi pengakuan Belanda terhadap Republik Indonesia yang berbentuk Serikat, serta merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Selain itu, Pemerintah Belanda mengakui de facto kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera, dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda (Notosusanto, 1993: 127). Usul Belanda tidak diterima oleh Sjahrir, karena tidak mengandung sesuatu yang baru.

Di dalam negeri, posisi Sjahrir semakin sulit akibat serangan pihak oposisi yang semakin kuat. Puncak tindakan oposisi ialah penculikan terhadap Sjahrir beserta rombongannya pada 28 Juni 1946 di Solo (Loebis, 1992: 161). Presiden Soekarno menyatakan keadaan darurat dan mengambil alih pemerintahan, serta mendesak pihak oposisi agar segera membebaskan Sjahrir beserta pejabat lainnya. Dengan pengambil-alihan pemerintahan oleh Presiden Soekarno tersebut, maka berakhirlah Kabinet Sjahrir II (Kahin, 1995: 238).

Sjahrir sebagai Perdana Menteri untuk yang Ketiga kalinya. Setelah masalah penculikan selesai, Presiden Soekarno kembali menunjuk Sjahrir sebagai Perdana Menteri dan untuk segera membentuk kabinet baru. Sesudah kabinetnya dilantik, Sjahrir melanjutkan kembali perundingan dengan pihak Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 diadakan perundingan atas dasar program politik pemerintah yang menekankan pada perundingan atas dasar pengakuan merdeka 100%, dan persiapan rakyat serta negara dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan RI. Perundingan ini menghasilkan usul-usul dari pihak Belanda yang tidak dapat diterima oleh Sjahrir. Belanda menginginkan agar Indonesia menjadi negara bagian dari Kerajaan Belanda.

Perundingan selanjutnya diadakan di Linggarjati, pada tanggal 15 November 1946; delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Sjahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dengan 17 pasal ketentuan. Isi yang paling penting ialah diakuinya Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera, serta pembentukan Negara Indonesia Serikat. Setelah Belanda memberikan pengakuan kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera, negara-negara lain kemudian mengikutinya, seperti Inggris, AS, Mesir, Libanon, Suria, Afganistan, Burma, Saudi Arabia, Yaman, Rusia, serta India dan Pakistan (Tobing, 1986: 2-10).

Banyak pihak menganggap Sjahrir terlalu banyak memberi konsesi pada Belanda dan banyak ketidakjelasan dalam Persetujuan yang dapat menimbulkan perbedaan tafsiran. Sjahrir mengalami kesulitan berhubungan dengan pihak Belanda, sehingga banyak yang menarik dukungan terhadapnya, termasuk partainya sendiri, yaitu Partai Sosialis. Akibat banyaknya penentangan kebijakan Sjahrir, maka ia kemudian mengundurkan diri pada tanggal 27 Juni 1947 (Kahin, 1995: 261-262).

Apabila dilihat lebih lanjut, Persetujuan Linggarjati memiliki kelebihan, Sjahrir mencantumkan pasal mengenai arbitrase yang memungkinkan untuk meningkatkan masalah Indonesia menjadi masalah internasional apabila terjadi pelanggaran. Hal ini terbukti ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama, karena adanya pasal mengenai arbitrase maka masalah Indonesia dapat diajukan ke badan internasional (PBB). Pada 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Australia untuk penyelesai pertikaian Indonesia-Belanda (Deplu, 2004: 582). Pada 14 Agustus 1947, Sjahrir memimpin delegasi Indonesia ke sidang Dewan Keamanan PBB (Salam,1990: 52-53). Dalam sidang ini Sjahrir diberi kesempatan berpidato dan momen ini membuat Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Sejak saat itu pertikaian Indonesia-Belanda tidak pernah luput dari perhatian PBB.

Tantangan

Oposisi Persatuan Perjuangan. Selama menjabat sebagai perdana menteri, Sjahrir mendapat tantangan-tantangan dari dalam negeri. Tantangan pertama berasal dari pihak oposisi yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin oleh Tan Malaka. Organisasi ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat, badan-badan perjuangan, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang menentang kebijakan Sjahrir dan kabinetnya, terutama dalam hal diplomasi.

Persatuan Perjuangan menginginkan Indonesia merdeka 100%, dan lebih mengutamakan perlawanan fisik terhadap Belanda dan sekutu, hal ini sesuai dengan Minimum Program yang dicetuskan oleh Tan Malaka, yaitu (Anderson, 1988: 320-321):

  1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.

  2. Pemerintahan rakyat (artinya haluan pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat).

  3. Tentara rakyat (artinya haluan Tentara sesuai dengan kehendak rakyat).

  4. Melucuti senjata Jepang.

  5. Mengurus tawanan bangsa Eropa.

  6. Menyita perkebunan musuh dan menyelenggarakannya.

  7. Menyita dan menyelenggarakan perindustrian (pabrik, bengkel, tambang, dll) milik musuh.

Kehadiran Tan Malaka serta Minimum Programnya memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang dan organisasi yang pada saat itu tidak puas terhadap kinerja Sjahrir dan kabinetnya. Sejak terbentuknya Persatuan Perjuangan, wibawa Sjahrir dan kabinetnya semakin menurun dan mengalami kesulitan-kesulitan baik dalam bidang politik maupun militer. Perundingan-perundingan yang dilakukan tidak membuahkan hasil maksimal. Di kalangan partai pendukung kabinet juga terdapat ketidakpuasan. Pemuda menyerang Kabinet Sjahrir dan menuduh sejumlah menteri dicap berbau Belanda, akibatnya pada bulan Desember 1945 kabinet terpaksa direshuffle (Moedjanto, 1988: 153).

Selain itu pemindahan ibukota ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 juga menimbulkan masalah sendiri (Anderson, 1988: 331). Untuk mengatasi masalah, pemerintah berusaha mendekati Persatuan Perjuangan, akan tetapi mereka tidak bersedia menerima selama pemerintah masih menjalankan politik lunak (diplomasi). Pimpinan Masyumi menyatakan kepada Presiden bahwa kepercayaan kepada Kabinet Sjahrir hilang, akibat tidak adanya tindakan dari kabinet ketika terjadi serangan pasukan Inggris di Tangerang, Jakarta, Bogor, dll. Pada tanggal 10 Februari pemerintah mengumumkan usul-usul Belanda, hal ini membuat ketegangan semakin bertambah.

Parlemen/KNIP. Dalam sidang tanggal 11-13 Februari 1946, Masyumi meminta agar dibentuk kabinet baru yang sungguh-sungguh bercorak nasional. Hal serupa diikuti oleh PNI dan PKI. Selanjutnya BPKNIP mengadakan sidang istimewa pada tanggal 16 Februari, dan menghasilkan resolusi yang intinya berisi desakan kepada Presiden agar merombak susunan kabinet dan mereorganisasi KNIP. Sjahrir menyadari bahwa resolusi BPKNIP tersebut menginginkan agar ia mengundurkan diri. Pada tanggal 23 Februari ia mengajukan surat pengunduran diri dan disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Februari (Moedjanto, 1988: 156).

Setelah Kabinet Sjahrir I jatuh, Sjahrir ditunjuk kembali sebagai Perdana Menteri. Pada waktu ini, kekuatan Persatuan Perjuangan sudah berkurang karena banyak organisasi yang keluar. Program kerja Kabinet Sjahrir II dianggap cukup progresif dan tidak jauh berbeda dengan Minimum Program. Pada bulan Maret terjadi penangkapan-penangkapan terhadap para pimpinan Persatuan Perjuangan, yang semakin memperlemah kekuatan organisasi tersebut. Anggota Persatuan Perjuangan yang masih tersisa memutuskan untuk membubarkan diri dan membentuk organisasi baru, yakni Konsentrasi Nasional (Nasution, 1977: 105). Namun organisasi ini tidak dapat bertahan lama karena tidak memiliki kekuatan seperti Persatuan Perjuangan dulu.

Pertentangan dengan militer. Pernyataan Sjahrir mengenai kolaborator Jepang yang ditulisnya dalam buku Perjuangan Kita merupakan awal pertentangan Sudirman terhadap Sjahrir. Sudirman tersinggung karena pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang dipimpinnya merupakan bentukan Jepang (Malik, 1978: 155). Jenderal Sudirman kemudian bergabung bersama oposisi Persatuan Perjuangan dan menyatakan pertentangannya terhadap kebijakan Sjahrir. Garis politik Persatuan Perjuangan yang keras lebih menarik perhatiannya daripada diplomasi yang diperjuangkan oleh Sjahrir.

Pertentangan dengan anggota militer lainnya bermula dari pembagian jabatan dalam divisi-divisi oleh Kabinet Sjahrir. Mayjen Sudarsono menolak pengangkatan Letkol Sarbini sebagai Kepala Stafnya. Kolonel Sutarto menolak kebijakan Menteri Pertahanan mengangkat Mayjen Sudiro sebagai komandan divisi IV (Nasution, 1977: 127-129). Penolakan tersebut berlatar belakang politis, keduanya ingin mempertahankan jabatan masing-masing. Hal ini menyebabkan mereka mendekati oposisi dan bergabung untuk menentang kebijakan Sjahrir. Puncak kekesalan pihak oposisi terhadap kebijakan Sjahrir ialah terjadinya penculikan Sjahrir dan rombongan di Solo pada 25 Juni 1946, yang melibatkan beberapa perwira militer.

Akibat dari peristiwa tadi pemerintahan diambil alih oleh Presiden dan Kabinet Sjahrir yang kedua berakhir. Untuk membersihkan nama militer, Jenderal Sudirman memberi pernyataan bahwa anggota militer yang terlibat penculikan terlepas dari perintah Markas Besar dan setelah itu ia berbalik mendukung pemerintah. Setelah masalah penculikan selesai, Presiden Soekarno kembali menunjuk Sjahrir untuk membentuk kabinetnya yang ketiga dan melanjutkan diplomasi.

Masalah Persetujuan Linggarjati. Perundingan Linggarjati yang dilakukan Sjahrir dengan Belanda, menghasilkan persetujuan. Namun, tercapainya persetujuan tidak berarti bahwa persetujuan dapat langsung dilaksanakan. Persetujuan dapat dilaksanakan apabila mendapat ratifikasi dari parlemen masing-masing. Proses ratifikasi menyita waktu sekitar satu setengah bulan, persetujuan yang telah dicapai oleh Sjahrir dianggap terlalu menguntungkan Belanda dan tidak sesuai dengan tuntutan perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki kemerdekaan 100% (Kahin, 1995: 250).

Golongan oposisi penentang Persetujuan Linggarjati membentuk koalisi dengan nama Benteng Republik Indonesia (BRI). Sebaliknya, pendukung Persetujuan Linggarjati tergabung dalam fraksi “Sayap Kiri” (Departemen Luar Negeri, 2004: 539-540). Perwakilan partai-partai penentang Persetujuan Linggarjati dalam KNIP mempunyai jumlah yang lebih besar, mungkin sekali persetujuan itu tidak mendapat dukungan dari KNIP. Oleh karena itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta terpaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah.
Pada 29 Desember 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 tentang perubahan keanggotaan KNIP dari 200 menjadi 514 orang. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit dalam sidang KNIP, Masyumi dan PNI menganggap Peraturan Presiden tersebut akan menguntungkan pihak tertentu. Untuk menyelesaikan masalah, Wakil Presiden menyatakan akan mengundurkan diri apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan. Partai-partai yang menentang Persetujuan Linggarjati akhirnya mengalah karena tidak ada pemimpin lain yang lebih baik daripada Soekarno-Hatta dan tanggal 28 Februari 1947 anggota baru KNIP dilantik.. Sidang KNIP ditutup dengan memberikan kepercayaan kepada Kabinet Sjahrir untuk menandatangani Persetujuan Linggarjati dan melanjutkan perundingan dengan Belanda (Deplu, 2004: 541-543).

Di Belanda, proses ratifikasi Persetujuan Linggarjati oleh parlemennya juga mengalami kesulitan. Suara pro dan kontra saling bertentangan sehingga pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk memberikan tafsiran-tafsiran sendiri terhadap Persetujuan Linggarjati. Kebijakan ini diambil agar dapat melunakkan suara kontra dari pihak oposisi. Parlemen Belanda memberikan persetujuannya setelah diyakini bahwa persetujuan itu bersifat sementara dan akan diadakan pengaturan lebih lanjut menyangkut hubungan Belanda-Indonesia.

Menyerahkan Kembali Mandat

Persetujuan Linggarjati memiliki banyak ketidakjelasan, sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara Indonesia dan Belanda. Misalnya dalam hal status RI dalam hukum dan hubungan internasional. Belanda mengecam tindakan Indonesia ketika melakukan hubungan luar negeri dengan India dan negara-negara Timur Tengah. Sementara itu, RI mengeluh atas aksi-aksi separatisme Belanda, misalnya dalam pemberian bantuan kepada Partai Rakyat Pasundan yang mempelopori berdirinya Negara Pasundan. Belanda juga terus memperkuat tentaranya, padahal harus dikurangi dan segera ditarik dari wilayah RI. Ini berarti Belanda telah melakukan pelanggaran terhadap Persetujuan Linggarjati (Moedjanto, 1988: 185). Persetujuan ini mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya sehinggga menimbulkan perang nota antara RI dan Belanda. Dalam nota-notanya, Sjahrir dinilai terlalu lemah dan memberikan banyak konsesi kepada pihak Belanda. Banyak partai menentang konsesi-konsesinya baik oposisi maupun partai pendukungnya, sehingga ia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri.

Mundurnya Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Konsesi-konsesi yang dibuat oleh Sjahrir untuk menyelesaikan masalah Persetujuan Linggarjati mengurangi dukungan politik terhadapnya. Sebelum membuat usul balasan pada 20 Juni 1947 ia masih mendapat dukungan dari anggota kabinetnya. Sjahrir mengutus Abdul Majid dan Setiadjit untuk memberikan penjelasan kepada partai-partai di Yogyakarta yang menuduhnya telah bertindak terlalu jauh dalam menghadapi Belanda. Akan tetapi, penjelasan yang diberikan oleh keduanya di Yogyakarta berbeda dengan tujuan awal, di depan kabinet dan rapat golongan Sayap Kiri keduanya berbalik menentang dan menyerang Sjahrir. Keesokan harinya Amir Sjariffudin tiba di Yogyakarta, ia juga ikut menyerang Sjahrir dan konsesi-konsesinya karena melihat beberapa pemimpin tinggi Sayap Kiri termasuk Tan Ling Djie dan Wikana memihak Abdul Majid. Ketika Sjahrir tiba di Yogyakarta dan langsung menghadiri rapat dengan para pemimpin Sayap Kiri, ia diserang keras oleh Tan Ling Djie, Abdul Madjid dan Amir Sjarifuddin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gejala perpecahan dalam tubuh Partai Sosialis. Wakil-wakil Sayap Kiri menunjukkan ketidakpercayaan kepada Sjahrir dan bergabung bersama oposisi yang dipimpin oleh PNI. Dalam kondisi yang semakin terjepit Sjahrir mengajukan pengunduran diri pada 27 Juni 1947 (Algadri, 1991: 11).

Setelah Sjahrir mengajukan pengunduran dirinya, para pemimpin Sayap Kiri mengubah kedudukan dan menyetujui kembali konsesi-konsesi yang dibuat oleh Sjahrir. Mereka juga menginginkan agar Sjahrir memegang kembali jabatannya sebagai perdana menteri. Presiden Soekarno juga mendesaknya agar menerima usulan tersebut, namun Sjahrir menolak. Penolakannya tersebut berlandaskan atas keyakinannya terhadap sikap Belanda yang tidak menentu dan perundingan-perundingan lebih lanjut tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya Presiden Soekarno menyatakan pengambilalihan kekuasaan pemerintahan.

Artikel terkait Kehidupan Sutan Syahrir

 

Daftar Pustaka

Agung, I.A.A.G. (1995). Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama-Sebelas Maret University Press.

Algadri, Hamid. (1991). Suka Duka Masa Revolusi. Jakarta: UI Press.

Anderson, Ben. (1988). Revoloesi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Anwar, Rosihan .(Ed). (1980). Mengenang Sjahrir. Jakarta: PT Gramedia.

Departemen Penerangan. (1970). Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia 1945-1970. Jakarta: Penerbit Pradnja Paramita.

Hatta, Mohammad. (1978). Memoir, Jakarta: Tintamas.

Kahin, G. McTurnan. (1995). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Yogyakarta: UNS Press-Pustaka Sinar Harapan.

Legge, J.D. (1993). Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Sjahrir. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Loebis, Aboe. B. (1992). Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Saksi. Jakarta: UI Press.

Malik, Adam. (1978). Mengabdi Republik Jilid II: Angkatan 45. Jakarta: Gunung Agung.

Mandaralam, Syahbudin. (1987). Apa dan Siapa Sutan Syahrir. Jakarta: PT. Rosda Jayaputra.

Moedjanto, G. (1988). Indonesia Abad ke-20 (I) Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati. Jogjakarta: Kanisius.

Moehamad, Djoeir. (1997). Memoar Seorang Sosialis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mrazek, Rudolf. (1996). Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nasution, A.H. (1977). Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III: Diplomasi sambil Bertempur. Bandung: DISJARAH-AD & Angkasa.

Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi RI. (2004). Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1945-1950. Jakarta: Departemen Luar Negeri.

Poesponegoro, M. D. & Notosusanto, Nugroho. (1993). Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka.

Raliby, Osman. (1953). Documenta Historica Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.

Ricklefts, M.C. (2001). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.

Salam, Solichin. (1990). Wajah Seorang Diplomat. Jakarta: CISR.

Sastrosatomo, Soebadio. (1987). Perjuangan Revolusi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sjahrir, Sutan. (1990). Renungan dan Perjuangan. Jakarta: Djambatan.

Suwarno, Basuki. (1999). Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950. Jakarta: PT. Setyo Acness.

Tempo Edisi Khusus. 100 tahun Sjahrir (Edisi 9-15 Maret 2009).

Tobing, K.M.L. (1986). Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati. Jakarta: Gunung Agung.

Zara, M. Yuanda. (2009). Peristiwa 3 Juli 1946. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).

 

Sumber: Historia Vitae Vol. 24, No. 1, April 2010

sastrosukamiskin@yahoo.com'

About Mbah Sastro