(Ilmu) Pendidikan Sejarah dan (Ilmu) Sejarah

Suatu realitas yang selama ini terjadi adalah bahwa banyak mata kuliah di program studi Pendidikan Sejarah sama atau mirip dengan mata kuliah di program studi Sejarah (Ilmu). Tidak sedikit mahasiswa yang mempertanyakan kesamaan itu, terutama pada perguruan tinggi yang memiliki kedua program studi. Pertanyaan yang berkembang adalah apakah kesamaan itu memang karena secara filosofis keduanya merupakan cabang ilmu yang memiliki kesamaan atau kesamaan antar keduanya karena salah satu diantara mereka ada yang salah jalan?

Pemerintah nampaknya berpandangan pada kemungkinan yang pertama, yaitu bahwa pada hakekatnya kedua program studi, Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, adalah sama atau paling tidak memiliki banyak kesamaan. Asumsi tersebut juga berlaku untuk semua prodi yang terdapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hal itu tercermin dari kebijakannya untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Asumsi yang menarik dari kebijakan tersebut adalah bahwa lulusan prodi kependidikan dan non kependidikan memiliki kesederajadan kemampuan. Direktorat Pendidikan Tinggi pada tanggal 24 Oktober 2008 melakukan rilis berita sebagai berikut:

Pemerintah menyediakan tempat 40.000 kursi bagi sarjana jurusan apa pun untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Berbekal sertifikat pendidikan profesi inilah, sarjana bisa melamar menjadi guru pegawai negeri sipil maupun guru swasta.

”Nantinya, yang bisa menjadi guru hanyalah mereka yang memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (22/10). Penetapan kuota 40.000 calon guru itu sudah mendekati kebutuhan riil guru untuk menggantikan guru yang pensiun dan permintaan tenaga pendidik baru.

Menurut Fasli, sarjana nonpendidikan yang bisa mengikuti pendidikan ini adalah para sarjana yang ingin menjadi guru mata pelajaran di tingkat SMP, SMA dan SMK. Adapun untuk menjadi guru TK dan SD, hanya bisa diikuti sarjana pendidikan TK dan SD. Pendidikan Profesi Guru, lanjut Fasli, untuk sarjana nonpendidikan berlangsung selama enam bulan, sementara untuk sarjana pendidikan TK dan SD selama satu tahun. (http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=54)

Banyak kritik muncul terhadap kebijakan penyelenggaraan PPG, terutama dari para pakar pendidikan. Salah satu kritik yang muncul adalah bahwa jiwa pendidik tidak dapat ditanamkan dalam waktu singkat. Proses itu berlangsung dari sejak mahasiswa masuk pada semester pertama sampai dengan saat ujian tugas akhir. Taruhlah pandangan itu benar, pertanyaannya adalah bagaimana “jiwa pendidik” itu ditanamkan? Jawabannya tentu tidak dapat dengan alasan bahwa Pendidikan Belajar-Mengajar (PBM) disebar dari semester awal sampai akhir, karena berarti “jiwa pendidik” berada dalam mata kuliah-mata kuliah PBM, sehingga hasilnya akan relatif sama antara disatukan menjadi 1 tahun atau disebar dalam banyak semester. Kritik itu akan kuat apabila mampu ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mata kuliah-mata kuliah Bidang Studi (BS) di Pendidikan Sejarah dengan yang diajarkan di Ilmu Sejarah. Dengan kata lain, alasan yang dapat digunakan adalah bahwa pendidikan guru berlangsung integratif dengan semua perkuliahan atau yang dikenal sebagai model concurrent dan bukan consecutive. Diperlukan bukti yang kuat untuk mendukung pendapat bahwa pendidikan guru di Indonesia dewasa ini menggunakan model concurrent. Maksudnya, meskipun seandainya nama mata kuliah adalah sama, Pendidikan Sejarah harus membuktikan diri bahwa isi atau rohnya sungguh berbeda dengan yang terdapat pada (Ilmu) Sejarah.

Apabila tidak dapat membuktikan adanya perbedaan yang signifikan, maka dapat diambil pemahaman bahwa Pendidikan Sejarah menanamkan jiwa kependidikannya menggunakan model consecutive, yaitu dimulai dengan penguasaan disiplin ilmu tertentu sesuai mata pelajaran di sekolah menengah, lalu ditambah (plug-in) penguasaan kemampuan ilmu kependidikan. Dalam kondisi semacam itu, Pendidikan Sejarah akan selalu berada dalam posisi tergantung atau bahkan terhanyut dalam dinamika perkembangan Ilmu Sejarah. Contoh yang paling mudah untuk melihat keterhanyutan itu adalah terdapatnya mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah. Mata kuliah itu sangat penting bagi mahasiswa Ilmu Sejarah, karena di dalamnya dikaji tentang hakekat dan kedudukan ilmu sejarah diantara ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya. Akan tetapi, akan menyedihkan apabila mata kuliah tersebut menjadi kurikulum inti Pendidikan Sejarah. Lebih menyedihkan lagi di Pendidikan Sejarah tidak ada mata kuliah Pengantar Pendidikan Sejarah. Akibatnya, peserta didik pada Pendidikan Sejarah akan memahami dengan sangat baik hakekat dan kedudukan Ilmu Sejarah, sebaliknya sama sekali buta tentang hakekat dan kedudukan Pendidikan Sejarah dalam peta perkembangan ilmu pengetahuan.

Ketergantungan dan keterhanyutan akan menjadikan Pendidikan Sejarah selalu berada dalam krisis, terutama adalah krisis identitas keilmuan. Dia tidak tahu siapa dirinya dan apa tanggungjawab atau tugasnya. Hal itu antara lain tampak dari tetap berlangsungnya PPG, meskipun berarti mencoreng muka dunia keguruan. Kondisi ini sangat membahayakan, tidak hanya bagi keberlangsungan Pendidikan Sejarah sendiri, tetapi juga bagi generasi muda Indonesia pada umumnya. Mereka merasa Pendidikan Sejarah sebagai mata pelajaran yang tidak bermanfaat untuk mengembangkan kehidupan di masa sekarang.

komentar

About Sastro Sukamiskin