Pembentukan Landasan Perekonomian Nasional: Indonesia 1950 – 1959

MASA DEMOKRASI LIBERAL SEBAGAI MASA PEMBENTUKAN LANDASAN EKONOMI INDONESIA

Rahmad Fauzan/114314008

1950hayamwuruk

Jakarta tahun 1950

Latar Belakang

Tahun 1950, Indonesia merupakan negara yang berbentuk NKRI atau Negara Kesatuan dengan 10 propinsi dan memiliki Perdana menteri. Penjelasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dapat dicermati dalam kutipan berikut ini,

NKRI diatur oleh UUDS 1945 yang menganut sistem kabinet parlementer. Dalam kabinet parlementer, setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen. Dengan kata lain, kedudukan kabinet tergantung dari dukungan dalam parlemen (DPR Pusat). Bila mayoritas dalam parlemen tidak memercayai atau tidak mendukung kabinet, maka kabinet harus mengembalikan mandat kepada presiden (kabinet krisis), untuk kemudian dibentuk kabinet baru. Presiden hanya merupakan kepala Negara dan tidak bertanggung jawab atas pemerintahan…. Kegiatan negara dalam ekonomi juga terbatas. Persaingan dalam perdagangan dan usaha berlangsung secara bebas.”[1]

Dari kutipan di atas, dapat diterangkan kembali bahwa aktivitas politik pada masa itu terpisah dari aktivitas ekonomi. Perdagangan bebas berlaku pada masa tersebut. Kembali mengutip G. Moedjanto mengenai kehidupan sosial politik Indonesia pada masa itu,

“Minat menjadi pegawai, sebagai abdi negara yang dianggap juga abdi kemajuan, besar sekali. Pegawai negeri berarti orang terhormat…. Kelas pengusaha tidak berkembang. Menjadi pengusaha kurang menarik. Pengusaha-pengusaha di Eropa mampu menyusun kekuatan guna mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sebaliknyalah kedudukan pengusaha Indonesia. Mereka kebanyakan merupakan kelanjutan pengusaha sebelum perang: perak – batik – rokok kretek, karet, kopra, tembakau, sayur-sayuran yang hampir semua berukuran mini. Umumnya pendidikannya rendah hingga kemajuan mengembangkan perusahaan kurang. Mereka tidak mampu menghadapi kekuatan pengusaha-pengusaha Barat yang modalnya besar dan organisasinya modern. Tidak mustahil bahwa keselamatan mereka amat tergantung kepada perlindungan dan bantuan pemerintah.”[2]

Paradigma masyarakat yang terbangun pada masa Demokrasi Liberal atau masa Parlementer bukanlah paradigma ekonomi, melainkan negarawan. Namun, perlu dihayati pula bahwa ada kesan barat-sentris dari kutipan di atas. G. Moedjanto terang sekali membandingkan antara pengusaha Indonesia yang tertinggal dari pengusaha di Eropa. Sehingga, perlu dikaji dan dihadirkan kembali mengenai fakta sejarah yang mengungkapkan tentang aktivitas ekonomi di Indonesia secara lebih terinci demi sedikit memudarkan subjektivitas dari tulisan ini.

Salah satu fakta yang dapat diterangkan mengenai pembangunan ekonomi Indonesia pada masa awal Demokrasi Liberal adalah program-program yang disusun oleh Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951), antara lain;

  1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante dalam waktu singkat.
  2. Memajukan perekonomian, kesehatan, dan kecerdasan rakyat.
  3. Menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer.
  4. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
  5. Memulihkan keamanan dan ketertiban.[3]

Penting sekali untuk diingat, bahwa Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memiliki corak ekonomi yang sangat condong kepada sosialis. Ditarik lagi lebih jauh, Soekarno pernah mengatakan dalam pamfletnya pada tahun 30-an tentang corak perekonomian Bangsa Indonesia yang ia junjung tinggi. Dalam bukunya yang berjudul History of Indonesia in The Twentieth Century, Bernhard Dahm menuliskan,

Back in the early thirties, in his pamphlet For an Independent Indonesia, he had describe independence as the ‘golden bridge’ at the other end of which his people fate would be decided, and had called on the marhaen – peasants, traders, clerks, labourers, fisher-folk, craftsmen, pedicab drivers and ‘little men’ of all kinds – to see to it that the Indonesian state did not become a tool of capitalism.[4]

Setidaknya, begitulah corak perekonomian yang dibayangkan oleh Indonesia sebagai Negara pada masa Soekarno. Indonesia tidak akan menjadi bagian atau alat dari kapitalisme. Pada masa itu, penolakan Soekarno terhadap sistem kapitalisme berarti sama dengan penolakannya terhadap intervensi Barat, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda.

Pada bahasan ini, kemudian akan dijelaskan juga aktivitas perekonomian (kebijakan pemerintah yang terkait dan aktivitas perekonomian itu sendiri) secara lebih lanjut dan bertahap berdasarkan kabinet yang memerintah pada masa Parlementer. Maka, akhirnya akan tampak apakah terdapat kesesuaian atau bahkan kenyataan yang berlawanan dari fenomena ekonomi di Indonesia dengan imajinasi Negara pada era Soekarno selama masa Demokrasi Liberal. Pada akhirnya, segala kebijakan ekonomi akan bergantung pada golongan mana yang memegang kuasa, Administrator atau Penganjur Persatuan (Kooperatif atau Non-kooperatif).

Kebijakan Ekonomi Kabinet Syahrir (1950-1951)

Di atas telah dijelaskan sedikit tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah atas misi ekonomi, bahwa perihal perekonomian ialah azas fundamental dalam membangun suatu negara. Lain dari itu, setiap orang harus memahami juga, bagaimana tindakan-tindakan serta hubungan antara negara dan perekonomian, yang acap kali berubah-ubah pada tiap kabinet yang berkuasa.

Dalam kasus ini, adalah sangat terkait, bahkan setiap kata yang ditulis dalam kalimat yang tersusun dalam suatu kebijakan, dengan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi di setiap negara, dalam hal ini Indonesia pada era Demokrasi Liberal (1950-1959).

Mengutip G. Moedjanto, terkait dengan kebijakan ekonomi pada masa Kabinet Syahrir, dituliskan sebagai berikut,

Palang pertama telah dipasang oleh parlemen ketika pemerintah mengeluarkan uu (undang-undang) darurat tentang pajak penghasilan perusahaan. Meski dengan uu darurat itu pemerintah diuntungkan sehingga 1/3 defisit AB (Anggaran Belanja) dapat ditutup, tetapi banyak anggota parlemen menyatakan bahwa uu itu akan menakutkan para penanam modal mendirikan usaha di Indonesia.[5]

Dikeluarkannya undang-undang darurat tentang pajak seperti yang dikutip di atas memperlihatkan bahwa telah terjadi kontradiksi dari keterangan sejarah yang sudah tercatat pada masa awal Sistem Parlementer. Pada bagian latar belakang tulisan ini yang mengutip buku G. Moedjanto, dituliskan bahwa peran negara dalam kegiatan ekonomi terbatas dan persaingan ekonomi berlangsung secara bebas. Namun, ini berlawanan dengan dikeluarkannya undang-undang darurat masih oleh kabinet yang sama dimana campur tangan negara yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi serta minimnya persaingan dagang akibat ketakutan-ketakutan yang dialami investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Tentu saja kebijakan ekonomi tersebut di atas adalah suatu kebijakan ekonomi ke dalam (nasional). Kabinet Syahrir lebih memprioritaskan kepentingan anggaran belanja pemerintah daripada masuknya investasi asing. Sehingga, penanam-penanam modal dari luar negeri berada dalam posisi yang tidak diuntungkan pada masa tersebut. Di sisi lain, faktor-faktor berikutnya seperti kondisi keamanan negara yang masih belum terlepas dari ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri, turut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia pada masa Kabinet Syahrir secara langsung maupun tidak langsung.

Seperti yang ditulis dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, dalam salah satu bahasannya tertulis bahwa pada masa kabinet Syahrir masih ada ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas negara seperti RMS di Maluku, Darul Islam (DI) di Jawa Barat, jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh, serta bantuan dari negara asing (Belanda) yang membantu pemberontakan Darul Islam dengan memasok perlengkapan dan senjata.[6]

Namun, secara umum kehidupan ekonomi pada era Kabinet Natsir cukup baik karena tertutupi oleh pendapatan dari Perang Korea yang berakibat pada hasil produksi Indonesia, terutama karet yang mendapat pasaran baik.[7]

Kabinet Sukiman (26 Maret-18 April 1951)

Kabinet Sukiman merupakan kabinet dengan masa pemerintahan yang sangat pendek. Namun, terdapat satu momen ekonomi yang cukup penting dan mempengaruhi perkembangan perekonomian Bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari program-program Kabinet Sukiman yang berpegang pada politik bebas-aktif dan kecenderungan politik yang condong kepada Amerika Serikat.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa program Kabinet Sukiman, diantaranya adalah seperti kutipan di bawah ini;

2. Sosial ekonomi: mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.[8]

Kemudian, mengenai kebijakan politik bebas-aktif pada masa Kabinet Sukiman, dikutip sebagai berikut, “Politik luar negeri: menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.”[9]

Politik luar negeri pada era Kabinet Sukiman sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dalam salah satu catatan sejarah nasional, Indonesia pernah memperoleh persetujuan dari Amerika Serikat tentang bantuan ekonomi dan teknik seharga $ 50 juta.[10] Ini adalah langkah luar biasa yang pernah dicapai oleh suatu masa pemerintahan yang sangat pendek.

Kabinet yang tidak bertahan lama ini kemudian jatuh dengan kondisi perekonomian bangsa yang tidak terlalu baik dimana harga beras menunjukkan tanda-tanda kenaikan.[11]

Kabinet Wilopo (1952-Juni 1953)

Dikembalikannya kepada Presiden oleh Kabinet Sukiman mengakhiri masa memerintah kabinet tersebut dengan kondisi perekonomian bangsa yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Sayangnya, masih pada tahun yang sama dengan saat kabinet ini dibentuk, terjadi sebuah kekacauan pemerintahan akibat persoalan-persoalan militer yang diawali oleh penurunan jumlah penerimaan devisa negara yang tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan hasil ekspor Indonesia. Kekacauan juga juga dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober (1952) yang berakhir dengan diadakannya pemilihan umum dan Golongan Administrator keluar sebagai pemenang.[12]

Kabinet ini kemudian berakhir setelah kabinet mengembalikan mandate kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953 akibat persoalan di perkebunan asing di Tanjung Morawa, Sumatra Timur. Sesuai dengan hasil persetujuan KMB, tanah yang pernah dimiliki oleh para kontraktor – dalam hal ini yang menjadi kontraktor adalah pihak asing – pada masa penjajahan Jepang, diambil alih kembali oleh mereka. Keputusan ini disambut dengan protes oleh para petani sekitar dan terjadi peristiwa penembakan oleh polisi yang memakan korban jiwa.[13]

Sekitar dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 31 Juli 1953, dibentuk Kabinet Ali I. Pergolakan bangsa yang lebih banyak terjadi pada segmen politik luar dan dalam negeri terkait masalah diplomasi dalam konferensi-konferensi membuat kurangnya pembacaan terhadap masalah ekonomi. Seperti yang dikatakan dalam sejarah bahwa Konferensi Asia-Afrika merupakan puncak dari Kabinet Ali I.

Namun, dibalik kesuksesan diplomatif tersebut, tersimpan berbagai persoalan seperti inflasi melaju dan korupsi yang meluas. Selain itu terjadi skandal lisensi istimewa (untuk impor barang), dan nepotisme, seperti yang dikatakan oleh G. Moedjanto, semua hal tersebut memicu terjadinya kekacauan ekonomi.[14] Sampai pada tanggal 27 Juni 1955, Kabinet Ali I masih berada diambang jurang kejatuhannya; hidup rakyat melarat, korupsi meluas. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden sementara Presiden sedang melaksanakan ibadah haji.[15]

Kabinet Burhanudin Harahap

Permasalahan ekonomi negara menjadi perhatian utama dari kabinet ini dalam rangka membangun landasan perekonomian Indonesia. Kabinet Burhanudian Harahap mencurahkan perhatiannya pada masalah inflasi yang sudah terjadi pada masa Kabinet Ali I. Hasilnya cukup memuaskan, karena harga-harga barang impor pada masa Burhanudin Harahap memang murah.[16]

Dalam hal politik luar negeri, pada tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanudin Harahap berhasil mencapai kesepakatan bantuan kredit pangan dari Amerika Serikat oleh Menlu Anak Agung dan Duta Besar Amerika Serikat yang bernilai $ 96. 700. 000 dan akan diserahkan dalam dua tahun. Sehari kemudian Kabinet Burhanudin Harahap mengembalikan mandatnya kepaada Presiden Soekarno.

Kabinet Ali II

Presiden Soekarno kembali menunjuk Ali Sastroamijoyo sebagai formatur setelah turunnya Burhanudin Harahap dari Parlementer. Satu hal yang cukup menarik dari dunia politik pada kabinet baru ini adalah tidak adanya PKI dalam parlemen. Dikatakan bahwa Kabinet Ali II melarang PKI masuk ke dalam parlemen, namun PKI justru berhasil mendominasi DPRD dan jauh meninggalkan PNI.[17]

Perencanaan ekonomi dari Kabinet Ali II juga lebih sistematis dan serius daripada sebelumnya. Dalam programnya, persoalan ekonomi mendapatkan perhatian yang lebih banyak dan lebih spesifik, yaitu “3) Memulihkan keamanan dan ketertiban; pembangunan ekonomi, keuangan, industri, pertanian, perhubungan, pendidikan, pertahanan;”

Namun, langkah yang kelihatannya serius ini justru mendapatkan protes dari anggota partai tidak lama setelah pemilu karena dianggap tidak menguntungkan. Kemudian kurang tampaknya tanda-tanda membaiknya perekonomian di daerah menimbulkan protes kepada pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.

Pada 1956 protes yang tidak langsung itu dicarikan sebagai sasarannya orang Cina. Penggerak protes ini ada Asaat, bekas Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir dan Pejabat Presiden RI ketika Soekarno menjabat Presiden RIS, dengan bantuan pengusaha-pengusaha nasional (pribumi). Mereka menuduh orang-orang Cina (sukar dibedakan WNI atau WNA) dalam segala situassi hanya mau untung sendiri di bumi orang lain (Indonesia). Group anti Cina menganggap orang-orang Cina bertanggung jawab atas segala kegagalan pembangunan ekonomi.[18]

Kutipan di atas jelas sekali menggambarkan kekacauan situasi ekonomi Indonesia pada masa Ali II yang mengancam keutuhan dan persatuan serta mengarah kepada aksi rasisme.

Namun, pada kenyataannya, meskipun situasi masyarakat terkait masalah ekonomi dikatakan kacau, namun harga-harga barang pada masa Kabinet Ali II justru tidak begitu mengalami kegoncangan akibat impor surplus hasil bumi dari Amerika Serikat. Kabinet Ali II akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden karena ketidakmampuannya menyelasaikan masalah politik yang kian memburuk.[19]

Kabinet Karya

Kabinet Karya adalah kabinet terakhir yang dibentuk pada masa Demokrasi Liberal. Banyak perdebatan setelah terbentuknya kabinet ini, termasuk salah satunya dari Hatta, yang menganggap tindakan Soekarno yang membentuk kabinet atas namanya sendiri sebagai tindakan yang inkonstitusional.

Pada tanggal 9 April 1957, Kabinet Karya dibentuk dengan Djuanda sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini menunjukkan tanda-tanda bahwa Soekarno mulai beralih menjadi seorang diktator. Salah satu akibatnya adalah terjadinya percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957.[20]

Terkait dengan program pembangunan, Kabinet Karya mengalami banyak kesukaran pada masalah pembiayaan yang disebabkan oleh beberapa hal berikut;

  1. Biaya menumpas pemberontakan PRRI-PERMESTA begitu besar (sampai pertengahan 1958 mencapai lebih dari Rp 5000 juta)
  2. Kekurangan penerimaan karena barter dan penyelundupan
  3. Penerimaan yang kurang berarti defisit; defisit ini begitu besar; tahun 1958 ± Rp 9.500 juta, tahun 1959 Rp 7.911 juta, sehingga berakibat inflasi karena pemerintah hanya mampu menutupnya dengan uang muka (pinjaman) dari Bank Indonesia.
  4. Disiplin ekonomi masyarakat memang masih kurang.[21]

Kondisi perekonomian yang masih belum stabil seperti yang terjadi pada setiap kabinet bentukan era Demokrasi Liberal tidak kunjung membaik hingga akhirnya era tersebut berakhir. Ditambah lagi dengan banyaknya pergolakan-pergolakan yang mengancam stabilitas negara yang memakan banyak biaya, menambah kacaunya kehidupan perekonomian bangsa. Meskipun, pada beberapa kabinet, misalnya Kabinet Ali II dikatakan bahwa harga barang tidak terlalu tinggi, namun secara ummum kondisi kehidupan ekonomi masyarakat tidak begitu baik.

Akhirnya, dapatlah dinilai bahwa masa-masa Indonesia membangun landasan perekonomian, karena faktor-faktor lainnya juga, pemerintah belum mampu mematangkan aturannya terkait masalah fondasi ekonomi. Ada beberapa hal kontradiktif yang dinilai menjadi penyebab kegagalan tersebut;

  1. Prinsip perdagangan bebas yang diusung pada masa Demokrasi Liberal bertentangan dengan aksi Kabinet Natsir lewat undang-undang darurat yang merugikan para penanam modal akibat pajak yang tinggi.
  2. Prinsip anti kapitalisme Soekarno kontradiksi dengan adanya pinjaman-pinjaman dana bantuan dari Amerika Serikat yang jelas-jelas merupakan negara kapitalisme.
  3. Kontradiksi tersebut menandakan adanya ketidaksesuaian antara Presiden sebagai kepala negara dengan Parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Moedjanto, G. Drs. M.A., Indonesia Abad Ke- 20 Jilid 2: Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai PELITA III, Kanisius, Yogyakarta, 1988.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Nasional Indonesia, 1975. Jakarta: Balai Pustaka.

Dahm, Berhard, History of Indonesia in the Twentieth Century, Praeger Publisher, United States, 1971.

  1. Drs. G. Moedjanto M. A. dalam bukunya Indonesia Abad ke-20 Jilid 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III, hal. 77-78.
  2. idem, hal. 78.
  3. Idem, hal. 81.
  4. Bernhard Dahm, History of Indonesia in the Twentieth Century, hal. 149-150.
  5. G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Jilid 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III, hal. 82.
  6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, hal. 82.
  7. G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Jilid 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III, hal. 84.
  8. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, hal. 86.
  9. Idem.
  10. G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Jilid 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III, hal. 85-86.
  11. Idem.
  12. Idem. Hal, 88.
  13. Idem. Hal. 89.
  14. Idem. Hal. 91.
  15. Idem. Hal. 93.
  16. Idem.
  17. Idem. Hal, 97.
  18. Idem. Hal. 97.
  19. Idem. Hal. 101.
  20. Idem. Hal. 105.
  21. Idem. Hal. 110-111.

psukamiskin@yahoo.co.id'

About Ki Ageng Sendayu