Potret Agraria dan Pertanian Indonesia Abad XIX

cangkul

MATERI 1

Menuju Abad XIX:
Potret Agraria dan Pertanian Indonesia sebelum Abad XIX

 

Pertama-tama, dalam tulisan ini saya akan membatasi pembahasan pada periode sejarah ekonomi pertanian hingga akhir abad ke-18. Sehingga diharapkan, penjelasan singkat ini dapat mengantarkan pembahasan ekonomi pertanian pada abad ke-19.
Pertanyaan kunci yang diajukan adalah bagaimana dan segi-segi perkembangan yang seperti apa masyarakat Indonesia pra kolonial berproduksi dalam pertanian.

******

Kita mengerti bahwa perkembangan peradaban manusia bisa ditilik dari kehidupan manusia purba. Manusia purba hidup dari food gathering yakni berburu dan meramu, masa berladang pindah-pindah (dalam bahasa sunda yakni huma atau ngahuma), dan selanjutnya bertani menetap. Perkiraan Kuntjaraningrat (1967: 31-32), bahwa peralihan dari food gathering ke perladangan bisa diimajinasikan dengan spekulasi-spekulasi bahwa usaha bercocok tanam yang pertama dimulai dengan aktivitas mempertahankan tumbuh-tumbuhan dari serangan binatang buas. Dalam proses aktivitas itu, sangat mungkin terjadi pengamatan bagaimana misalnya biji jatuh ke tanah kemudian tumbuh, ataupun batang singkong yang tertancap di tanah lalu tumbuh. Demikianlah, kemudian dapat dibuat berbagai teori yang mencoba menjawab soal bagaimanakah manusia pertama kali bercocok tanam.

Melewati masa purba, menuju awal masehi, perkembangan perekonomian Indonesia didominasi oleh tradisi maritim ketimbang agraris. Sentra-sentra kerajaan berawal dari kota-kota pesisir yang ramai. Kondisi ini setidaknya sampai pada era Mataram atau mundur lagi—dengan toleransi tertentu—pada era Majapahit. Majapahit telah mengekspor beras ke Tiongkok, meski hal itu tidak menjadi hal signifikan dalam perekonomian ketimbang transaksi politik di perairan (perang) dan upeti-upeti yang dijemput langsung ke daerah taklukan ataupun yang diantarkan oleh delegasi daerah kekuasaannya. Yang agak jelas, Indonesia menjadi agraris ketika Mataram menjadi kerajaan Jawa pedalam yang muncul pada pertengahan abad ke-16.

Pertama-tama perlu dipahami soal sistem pemilikan tanah di Jawa terutama pada menjelang kedatangan Kolonialisme Belanda. Berikut ini beberapa catatan tersebut:

Pertama, Tanah dan penduduk di wilayah kekuasaan adalah milik Raja. Raja dipandang sebagai pusat kosmologi yang artinya raja merupakan utusan Tuhan serta pelindung bagi keamanan lahir batin bagi rakyatnya. Dalam pekerjaannya, raja dibantu oleh priyayi atau birokrasi atau pangreh praja di bawahnya. Sebagai imbalan jasa, pangreh praja mendapat tanah lungguh (apanage). Tanah tersebut merupakan tanah sebagai ganti dari gaji. Jadi, ketika priyayi meninggal maka tanah dikembalikan kepada raja. Namun ada juga yang diserahkan kepada para pangrehpraja sebagai dana pensiun. (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:21).

Kedua, Komposisi tanah Lungguh dimasing-masing jenjang kedudukan priyayi tidak berdasar luasan tanah, melainkan berdasarkan jumlah cacah atau sikep atau keluarga petani. Wedana (5.000 cacah) hingga Demang (200 cacah). Oleh karena itu, kekuasaan raja ataupun priyayi di bawahnya pada dasarnya bukanlah ditentukan oleh melulu luasan wilayah kekuasaan. Namun, melampaui itu, bahwa komposisi cacah atau dalam hal ini, keluarga petani dalam lingkup wilayah kekuasaanya tersebut menjadi hal yang utama. Oleh karenanya, posisi keluarga petani dalam kerajaan agraris semacam Mataram di Jawa menjadi amat sangat penting. Yang diharapkan dari keluarga petani adalah pasokan beras dan tanaman-tanaman lain yang menjadi sumber pajak natura serta petaninya sebagai sumber daya bagi kerja wajib-kerja wajib bagi raja dan kerajaan.

Ketiga, Cacah atau keluarga petani sering disebut juga sebagai Sikep. Sikep oleh karena diberikan hak pengelolaan atas sebidang atau biasanya beberapa bidang tanah mempunyai kewajiban mengusahakan tanah pertanian serta membayar pajak dan menyerahkan tenaga bagi keperluan kerajaan. Dalam prakteknya, masyarakat pedesaan di luar sikep, dalam arti masyarakat pedasaan yang tidak memiliki hak pengusahaan tanah ikut membantu sikep dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Golongan terendah dalam masyarakat pedesaan tersebut sering disebut numpang. Sebagaimana arti dari kata numpang, bahwa keluarga sikep merupakan tempat para numpang untuk menumpang bertempat tinggal, mencari nafkah dengan mengerjakan sawah, serta menjadi garda depan jika ada keharusan kerja wajib bagi kerajaan.

Keempat, Golongan numpang kalau masih belum memiliki keluarga (atau belum menikah) biasanya disebut bujang. Jikalau sudah menikah, terkadang ada kesepakatan dari para sikep di desa serta berkomunikasi dengan pemerintah desa, bahwa numpang diberikan hak pengusahaan tanah kas desa. Namun, kewajiban untuk mengabdi kepada sikep awal, tetap harus dilaksanakan.

Figure 1. Kuasa Tanah di Jawa

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai jenis tanah di Jawa pada menjelang kedatangan kolonial Belanda. Berdasarkan sifatnya.

1. Tanah pusaka: merupakan tanah warisan yang didapatkan dari leluhur masing-masing keluarga. Tanah pusaka merupakan cerminan betapa pentingnya kedudukan tanah bagi masyarakat pedesaan Jawa, terutama bagi keluarga petani yang sering kita sebut Sikep. Hal yang agak beda, misalnya bagi para priyayi, tanah sebenarnya tidak memiliki ikatan mendalam dengan priyayi. Karena priyayi tidak berhubungan langsung dengan produksi petanian di tanah. Priyayi hanya melihat jumlah cacah yang menjadi bawahannya.

2. Tanah yasa: merupakan tanah yang diusahakan secara awal melalui proses membuka lahan (babat alas). Tanah yasa pada akhirnya dapat diwariskan kepada keturunan dari keluarga petani masing-masing.

Berikut beberapa pengertian mengenai pembagian tanah berdasarkan kepemilikannya.

1. Tanah individual (erfelijk individueel bezit): yakni tanah milik yang didapat atau dipergunakan secara turun temurun. Pada dasarnya pengertian ini tidak merujuk pada pengertian hak milik mutlak sepertihalnya pengertian modern dewasa ini. Sekurang-kurangnya hal ini disebabkan oleh: pertama sering terdapat kekangan-kekangan komunal dari masyarakat desa, untuk mencapai pengertian hak milik mutlak. Kedua ada peraturan-peraturan ketat dari komunitas sikep yang terkadang penjualan tanah kepada pihak lain. Ketiga hak si pemilik itu biasanya mendapat pengakuan dari keseluruhan masyarakat dalam sebuah desa hanya apabila ia benar-benar mengerjakan tanah itu atau berminat untuk menggarapnya.

2. Tanah komunal (gemeen bezit) yakni bentuk penguasaan di mana seseorang atau sebuah keluarga memanfaatkan tanah tertentu yang hanya merupakan bagian dari tanah komunal desa. Orang tersebut tidak diberi hak untuk memindahtangankan atau menjualnya. Biasanya tanah-tanah komunal dilimpahkan secara berkala dan bergilir di ataranya keluarga petani dalam satu desa tersebut. Terdapat persyaratan untuk boleh mengerjakan tanah komunal antara lain: (1) harus mampu dan mau melakukan kerja wajib, , (2) sudah kawin, (3) memiliki rumah dan pekarangan. Setelah ketiga syarat tersebut terlampaui, masih ada satu syarat lagi yaitu telah disepakati oleh penggarap tanah komunal yang lainnya.

3. Tanah bengkok (ambtsvelden): diperuntukan bagi penguasa lokal maupun para bupati. Tanah bengkok merupakan tanah sebagai pengganti upah atau gaji para pangreh praja tersebut.

Agraris—Maritim—Agraris

Sedikit memberikan penjelasan bahwa secara umum, perbedaan negara maritim dan negara agraris yakni negara maritim membangun ke luar dan negara agraris membangun ke dalam. Ke luar dan ke dalam merujuk pada posisi pusat pemerintahan serta model pengembangan ekonomi kerajaan.

Masyarakat purba hingga menjelang abad Masehi, memiliki tradisi agraris yang kuat. Namun, tradisi agraris sulit ditemukan dalam abad awal masehi hingga abad ke-15 masehi. Tercatat misalnya pada abad ke-2, masyarakat Indonesia lebih banyak berdagang di laut. Abad itu, Indonesia sudah memiliki hubungan dagang dengan India. Abad ke-5 dan ke-6, Indonesia berhubungan baik dengan Tiongkok, mengirim utusan-utusan ke negari tersebut. Abad ke-7 Indonesia menjadi jalur perdagangan India dan Tiongkok melalui selat Malaka dan laut Jawa.

Meurut Van Leur—sebagaimana dijelaskan ulang oleh Burger (1957)—bahwa perdagangan Indonesia di jaman kuno ini diselenggarakan oleh saudagar-saudagar di bawah kekuasaan raja-raja. Jadi, kedudukan raja dan penguasa-penguasa wilayah di bawahnya tidak bisa diabaiakan perannya sebagai segi-segi pengamanan dagang. Kita juga mengenal kejayaan Sriwijaya (abad ke-7-8) dan Majapahit dalam sistem perdagangan laut dilingkup Asia. Antony Reid misalnya berani menyatakan bahwa pada abad ke-15 hingga abad ke-17, banyak kesatuan politik maritim yang disebut kesultanan tidak mengenal lapisan masyarakat yang disebut petani (kecuali Mataram yang sejak awal abad ke-17 telah mengekspor beras).

Pada dasarnya, tanda-tanda kejatuhan perdagangan laut Indonesia telah dimulai ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Bagi kerajaan-kerajaan yang merasa dirugikan atas monopoli Portugis di Malaka, mereka memindahkan pusat perdagangan di Aceh dan Banten. Pada akhir abad ke-17, semua pusat perdagangan yang penting meliputi Malaka, Aceh, Banten, Jawa Timur, dan Makasar runtuh. Agaknya pada akhir abad ke-17, seluruh perdagangan laut Indonesia telah hancur. Keruntuhan tradisi pelayaran tersebut setidaknya memiliki tiga sebab: pertama Portugis dan VOC yang masuk ke nusantara pada abad ke-16 dan abad ke-17. Kedua semakin kuatnya kota dagang atau kota pelabuhan di Makasar dan Banten. Ketiga kebijakan kerajaan Mataram yang berkonsentrasi pada pertanian beras serta melarang penduduk untuk berdagang dan memusatkan kegiatan ekonomi di kota pesisir.
Dari periode mataram inilah, pembahasan soal ekonomi pertanian sebenarnya dapat dimulai.

Perdebatan soal tipe petani dan pertanian Indonesia sangat menarik untuk dijelaskan ataupun diperbandingkan dengan tipologi kawasan yang lain. Misalnya, Booke menjelaskan bahwa dualisme ekonomi (tradisional dan Modern) berlaku umum di Asia. Ternyata di India dan Vietnam memiliki kondisi yang berbeda yakni petani sudah terbiasa menanam tanaman komersiil serta berhubungan langsung dengan perdagangan internasional. Sementara itu, kita juga dapat menjelaskan mengapa di Jawa tengah, Jawa Timur, dan Bali muncul banyak bangunan candi yang mengah. Antony Reid menjelaskan bahwa surplus waktu (jeda musim tanam dan musim panen) dan surplus kekayaan dari masyarakat pedalaman yang agraris (petani) dapat teraktualisasikan untuk membangun dan merawat tempat ibadah. Hal ini berbeda dengan masyarakat pesisir yang seluruh waktunya habis untuk berlayar, mencari ikan dan berdagang.

Pertanyaan yang cukup menarik misalnya, apakah petani Indonesia subsisten karena tekanan politik feudal? Ataukah segi-segi pengetahuan lokal yang menuntun tradisi di mana surplus pertanian tidak dikenal sehingga hal yang pokok adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga petani dan terjaganya ekologi lokal.

Tetapi yang terlalu jelas adalah era feudal (pra kolonial) menjelaskan adanya diferensiasi penguasaan tanah yang berimplikasi pada menyebarnya unit usaha pertanian rumah tangga kecil. Usaha usaha tani seperti ini sering disebut family farm yang mempunyai ciri-ciri khas berbeda dari pengertian farm atau pertanian komersiil seperti di Amerika Serikat, Australia, atau negara-negara Eropa Barat. Tujuan utama dari pertanian seperti ini adalah pendapatan keluarga yang terbesar, sedangkan pertanian komersiil bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. (Mubyarto, 1989: 18)

 komentar

Referensi Pustaka

Burger, D.H., Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I. Djakarta: Pradnja Paramita, 1962.
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian (edisi III). Jakarta: LP3ES, 1989.
Reid, Anthony., Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 (Tanah di Bawah Angin). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
Sediono M.P. Tjondronegoro dkk. 1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – PT. Gramedia.

aa.guzh@gmail.com'

About agus budi purwanto