Kehidupan Sutan Sjahrir

Oleh Bernarda Prihartanti

Pendidikan

Sutan Sjahrir berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang dan disegani di Koto Gedang, Sumatera Barat. Kakek dan ayahnya merupakan jaksa yang bekerja bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam tubuh Sutan Sjahrir juga mengalir darah bangsawan Mandailing Natal, Ibunya merupakan keturunan langsung dari Tuanku Besar Sintan dari Natal (Mrazek, 1996: 4-5). Jadi sejak kecil Sjahrir telah menikmati kemapanan ekonomi dan kehidupan keluarga yang modern.

Sutan Sjahrir memperoleh pendidikan modern dan bergengsi, ia melewati pendidikan dasarnya di ELS (Europeesche Lagere School), kemudian melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dan AMS (Algemeene Middelbare School) di Bandung (Mrazek, 1996: 37). Pada umumnya sekolah ini didirikan bagi anak-anak keturunan Belanda dan Timur Asing, akan tetapi juga diperbolehkan bagi anak-anak pribumi yang berasal dari keluarga bangsawan dan pegawai-pegawai tinggi pemerintah Hindia Belanda. Sjahrir dapat menikmati pendidikan di sekolah-sekolah tersebut karena ia berasal dari keluarga yang mampu dan terpandang.

Pendidikan Barat yang diperoleh Sjahrir tidak hanya diperoleh di Hindia, setamat AMS ia melanjutkan studi ke Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di negeri Belanda, Sjahrir menjalani kehidupan yang berbeda dengan di Hindia. Kehidupan di negeri Belanda memperkenalkan Sjahrir pada kehidupan yang bebas. Ia tertarik pada sosialisme, terlibat dalam Perkumpulan Mahasiswa Sosial Demokrat Amsterdam, dan banyak membaca buku-buku mengenai sosialisme. Selain itu, ia juga melibatkan diri dalam gerakan Sarekat Buruh dan bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transport Internasional (Mrazek, 1996: 92).

Pergerakan

Selain melibatkan diri dalam perkumpulan mahasiswa sosialis, Sjahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Dalam PI kegiatan politik Sjahrir segera diperhitungkan. Ketika PI dikuasai oleh orang-orang berideologi komunis, ia tetap setia bersama Hatta untuk menentang hal tersebut.
Kegiatan politik Sjahrir semakin menonjol ketika ia bersama Hatta mendirikan sebuah partai baru, yakni PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia). Dalam Kongres I di Bandung pada bulan Juni 1932 Sjahrir terpilih sebagai ketua Pimpinan Umum PNI-Baru (Syahbudin, 1987: 22-23). Pimpinan Sjahrir ditandai oleh pengarahan konsolidasi ke dalam untuk menumbuhkan kematangan politik dan jiwa kritis. Tidak lama setelah itu, Hatta kembali ke Hindia dan kepemimpinan PNI-Baru diserahkan kepadanya. Sjahrir bermaksud kembali ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Namun belum sempat ia meninggalkan Hindia, para pemimpin PNI-Baru ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan-kegiatan PNI-Baru dianggap berbahaya karena melakukan propaganda melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah Daulat Rakjat (Hatta, 1978: 319).

Sjahrir juga ditangkap dan dipenjarakan di Cipinang selama beberapa bulan. Pada tanggal 16 November 1934, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengasingkan Sjahrir bersama pimpinan PNI-Baru lainnya ke Boven Digoel. Sjahrir menjalani masa pembuangan selama setahun di Boven Digoel, kemudian dipindahkan ke Banda Neira sampai pecahnya Perang Pasifik, dan pada Februari 1942 dipindahkan ke Sukabumi (Salam, 1990: 20). Selama berada di pengasingan, Sjahrir terus mengikuti perkembangan dunia luar melalui surat-surat kabar yang diterbitkan di Jawa dan di negeri Belanda. Waktunya ia habiskan dengan membaca dan belajar mengenai ekonomi, politik, serta budaya.

Ketika Hindia-Belanda dikuasai oleh Jepang, Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, sementara itu Sjahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Sjahrir memiliki keyakinan bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang dan meyakinkan kaum pergerakan untuk menyiapkan diri merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sjahrir selama zaman pendudukan Jepang merupakan kegiatan beresiko tinggi. Apabila ketahuan dipastikan akan memperoleh hukuman yang berat oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Dengan kekalahan Jepang, Sjahrir melihat ada kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ia segera menghubungi Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita tersebut, namun kedua pemimpin ini merespon negatif. Sikap Soekarno dan Hatta mengecewakan Sjahrir, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang. Pendirian dan sikap yang ditunjukkan Sjahrir pada zaman pendudukan Jepang ini, secara tidak langsung memberikan efek politis praktis. Kehadirannya dalam pemerintahan nanti akan mampu melepaskan Indonesia dari tuduhan Belanda dan Sekutu sebagai negara buatan Jepang, karena ia bebas dari cap kolaborator seperti yang dituduhkan pada Soekarno-Hatta.

Awal Kemerdekaan

Sjahrir PSI

Pemerintah Republik Indonesia awal memiliki banyak kelemahan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terutama bagi pemuda. Buruknya hubungan pemerintah pusat dan daerah, kedatangan Sekutu, peleburan badan-badan peperangan, pengumpulan kembali orang Jepang, penyesuaian tugas pegawai, buruknya sarana transportasi, dan kemunduran ekonomi menjadi penghalang pemerintah untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Pengambil-alihan kantor-kantor dan perusahaan di daerah-daerah tidak dapat dikontrol oleh pemerintah pusat, begitu pula dalam hal penyediaan dan pengawasan penggunaan uang. Ketidakpuasan ini menimbulkan ide untuk mengganti Kabinet Soekarno-Hatta dengan kabinet baru yang lebih tegas dan berani. (Moedjanto, 1988: 141-142).

Kelemahan pemerintah pusat ke dalam tidak diimbangi dengan kekuatan ke luar. Kabinet presidensial dinilai oleh Sekutu sebagai kabinet berbau fasis, karena para menterinya pernah bekerjasama dengan Jepang (Algadri, 1991: 92). Kondisi ini membuat Sekutu sulit untuk mengakui Republik Indonesia karena dianggap sebagai negara buatan Jepang dan berada di bawah kendali Jepang.

Untuk menyelamatkan Republik dari cap negara buatan Jepang dan segera memperoleh pengakuan internasional, dicari tokoh pemimpin yang antifasis. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan desakan-desakan yang menginginkan agar Pemerintah RI lebih mencerminkan semangat kemerdekaan dan demokrasi. Di antara orang-orang Indonesia banyak yang anti Jepang. Kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang hampir-hampir menguras habis simpati bangsa Indonesia. Salah satu tokoh anti Jepang adalah Sutan Sjahrir, tokoh antifasis yang terkenal dengan jaringan bawah tanahnya pada masa pendudukan Jepang.

Sjahrir dapat menghilangkan ketidakpuasan pemuda, ia dianggap sebagai orang yang tepat untuk mengatasi masalah dalam masa revolusi. Ia mempunyai hubungan yang baik dengan politisi tua, dan dikenal sebagai nasionalis intelektual dan ex Digulis. Di kalangan pemuda, peranannya selama pendudukan Jepang sangat dihargai, dan umurnya yang baru 36 tahun lebih dekat dengan pemuda (Moedjanto, 1988: 142).

Ketua KNIP

Lima hari setelah kemerdekaan Indonesia, Komite Nasional Indonesia terbentuk. Kelompok pemuda mendorong agar Sjahrir menjadi Ketua Komite, namun ia menolak dengan alasan masih menanti sejauh mana Komite mencerminkan kehendak rakyat. Pada kenyataannya lembaga-lembaga negara RI belum berfungsi dengan baik, begitu pula dengan KNI. Lembaga tersebut masih baru dan para pejuang lebih banyak menunggu instruksi daripada mempunyai inisiatif sendiri (Djoeir, 1997: 93-94).

Pada tanggal 7 Oktober 1945, 40 anggota KNIP menandatangani petisi yang berisi tuntutan agar Komite Nasional menjadi badan legislatif, bukan pembantu presiden. Selain itu, menteri kabinet harus bertanggungjawab kepada dewan, bukan kepada presiden. Selanjutnya, para pemuda mendesak agar Sjahrir bersedia menjadi ketua Komite. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Komite Nasional mengadakan rapat dan Sjahrir diangkat sebagai ketua (Sjahrir, 1990: 280).

Naiknya Sjahrir sebagai ketua KNIP segera membawa angin segar ke dalam KNI dan Pemerintah (eksekutif) yang lebih mencerminkan aspirasi rakyat. Langkah-langkah yang diambil Sjahrir sebagai Ketua KNIP ialah sebagai berikut: Pertama, mengubah KNIP menjadi badan legislatif. Sidang KNIP pada tanggal 16 Oktober membuahkan hasil dengan disetujuinya usul Sjahrir, kemudian dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X. Isi pokok dari maklumat tersebut ialah (Soebadio, 1987: 63):

  1. Sebelum MPR-DPR terbentuk, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara.

  2. Berhubung dengan keadaan yang sedang genting, banyak anggota KNIP diperlukan di daerah-daerah, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja (BP).

Perubahan status KNIP dapat memperkokoh kedudukan RI dalam menghadapi pihak asing yang menganut paham demokrasi, karena RI dapat dicap sebagai negara fasis buatan Jepang apabila kekuasaan Presiden terlalu besar.

Usaha kedua yang dilakukan Sjahrir ialah mendirikan partai-partai politik. Dengan perubahan status KNIP, maka RI menjadi sebuah negara yang mengikuti pola parlemen Eropa Barat. Konsekuensinya, suara rakyat harus disalurkan melalui organisasi politik. Sebagai dasar hukum digunakan Aturan Tambahan ayat 1 UUD 1945, yang menetapkan bahwa: “Dalam enam bulan sesudah akhir peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.” (Moedjanto, 1988: 143). Artinya bahwa 6 bulan sesudah perang selesai di Indonesia harus diselenggarakan suatu pemilihan untuk anggota MPR-DPR. Sjahrir menjelaskan bahwa pemilihan itu akan bersifat demokratis, dan oleh karena itu keikutsertaan partai-partai politik merupakan hal yang utama.

Sjahrir berhasil memperoleh persetujuan BPKNIP untuk mengeluarkan Maklumat Pendirian Partai-partai (Raliby, 1953: 529). Maklumat ini disetujui oleh Soekarno-Hatta, dan pada tanggal 3 November 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta mengesahkannya. Pendirian partai-partai politik dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, suatu bentuk negara yang dikehendaki oleh dunia internasional, terutama oleh Sekutu. Dengan demikian, kesan bahwa Indonesia merupakan negara fasis buatan Jepang dapat dihilangkan.

Usaha Sjahrir yang ketiga ialah menulis buku Perjuangan Kita. Buku ini merupakan sebuah diagnosa yang dirumuskan secara jernih tentang persoalan yang dihadapi Indonesia pada waktu itu dan merupakan program untuk menghadapi Belanda. Munculnya Perjuangan Kita memberi pengaruh terhadap pandangan Belanda dan Sekutu bahwa pemimpin Indonesia tidak semuanya pernah bekerjasama dengan Jepang.

Artikel terkait    Perdana Menteri Sutan Syahrir

 

 

 

Daftar Pustaka

Agung, I.A.A.G. (1995). Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama-Sebelas Maret University Press.

Algadri, Hamid. (1991). Suka Duka Masa Revolusi. Jakarta: UI Press.

Anderson, Ben. (1988). Revoloesi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Anwar, Rosihan .(Ed). (1980). Mengenang Sjahrir. Jakarta: PT Gramedia.

Departemen Penerangan. (1970). Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia 1945-1970. Jakarta: Penerbit Pradnja Paramita.

Hatta, Mohammad. (1978). Memoir, Jakarta: Tintamas.

Kahin, G. McTurnan. (1995). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Yogyakarta: UNS Press-Pustaka Sinar Harapan.

Legge, J.D. (1993). Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Sjahrir. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Loebis, Aboe. B. (1992). Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Saksi. Jakarta: UI Press.

Malik, Adam. (1978). Mengabdi Republik Jilid II: Angkatan 45. Jakarta: Gunung Agung.

Mandaralam, Syahbudin. (1987). Apa dan Siapa Sutan Syahrir. Jakarta: PT. Rosda Jayaputra.

Moedjanto, G. (1988). Indonesia Abad ke-20 (I) Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati. Jogjakarta: Kanisius.

Moehamad, Djoeir. (1997). Memoar Seorang Sosialis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mrazek, Rudolf. (1996). Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nasution, A.H. (1977). Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III: Diplomasi sambil Bertempur. Bandung: DISJARAH-AD & Angkasa.

Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi RI. (2004). Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1945-1950. Jakarta: Departemen Luar Negeri.

Poesponegoro, M. D. & Notosusanto, Nugroho. (1993). Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka.

Raliby, Osman. (1953). Documenta Historica Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.

Ricklefts, M.C. (2001). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.

Salam, Solichin. (1990). Wajah Seorang Diplomat. Jakarta: CISR.

Sastrosatomo, Soebadio. (1987). Perjuangan Revolusi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sjahrir, Sutan. (1990). Renungan dan Perjuangan. Jakarta: Djambatan.

Suwarno, Basuki. (1999). Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950. Jakarta: PT. Setyo Acness.

Tempo Edisi Khusus. 100 tahun Sjahrir (Edisi 9-15 Maret 2009).

Tobing, K.M.L. (1986). Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati. Jakarta: Gunung Agung.

Zara, M. Yuanda. (2009). Peristiwa 3 Juli 1946. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).

 

Sumber: Historia Vitae Vol. 24, No. 1, April 2010

sastrosukamiskin@yahoo.com'

About Mbah Sastro