Istana Nusantara Dalam Indonesia Modern

Oleh P.J. Suwarno

istana nus

Pendahuluan

Ketika Majapahit runtuh maka muncullah kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di seluruh Nusantara. Mereka melanjutkan budaya dan tradisi setempat yang dimilikinya, di antaranya memiliki akar yang dalam masuk jauh ke masa silam, seperti misalnya Kutai Kertanegara. Sesudah keruntuhan Majapahit yang berusaha dan berhasil mengembangkan pengaruh dan wilayahnya sampai ke seluruh pulau Jawa yaitu Mataram, Sultan yang berhasil itu ialah Sultan Agung, namun tidak berhasil menaklukkan Belanda yang sudah bercokol di Batavia (Graaf, 1986: 149-169).

Sesudah pemerintahan Sultan Agung, Mataram lemah dan akhirnya jatuh dalam kekuasaan VOC pada tahun 1749, yang kemudian disusul perpecahan menjadi Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran dan akhirnya pada tahun 1813 Kasultanan dipecah menjadi Kasultanan dan Paku Alaman. Kekuasaan VOC itu disambung dengan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dengan selingan kekuasaan Inggris, kemudian jatuh ke tangan Belanda lagi. Dengan politik divide et impera-nya Belanda berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara yang semula merdeka. Dengan demikian kekuasaan politik raja-raja Nusantara diambil oleh Belanda, tetapi sebagai pemangku budaya dan adat istiadat mereka masih diberi kesempatan (Suwarno, 1993: 30).

Pada waktu Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia tetap tidak memberikan kekuasaan politik kepada raja-raja Nusantara itu, kecuali Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta yang sejak zaman Jepang sudah mempersiapkan diri untuk merdeka di dalam negara Republik Indonesia yang merdeka dan sekarang keduanya menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (Suwarno, 1994: 105-188). Namun sebagai pemangku budaya dan tradisi setempat mereka masih dihormati oleh pemerintah Indonesia. Wilayahnya diambil oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan wilayah pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945, misalnya wilayah kerajaan Bima dijadikan Daerah Tingkat II Bima pada tahun 1958 (Siti Maryam Rachmat Salahuddin, 1997: 16), Kutai Kertanegara dijadikan Daerah Tingkat II pada tahun 1960 (Abd. Rachim, 1997: 19-20) dan Kerajaan Karangasem menjadi Daerah Tingkat II Karangasem (Anak Agung Gde Putra Agung, 1997: 16).

Kecuali Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman yang ditingkatkan menjadi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan UU No. 3 Tahun 1950 (Suwarno, 1994: 285), kerajaan-kerajaan lain dilepaskan oleh pemerintah Indonesia sebagai komunitas budaya yang hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat dan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat diberi sekedar subsidi seperti lembaga-lembaga lain yang nir laba. Namun sebagai budaya yang mempunyai akar tradisi yang dalam dan kuno, maka tidak akan mudah luntur dan hilang, lebih-lebih kalau pemangkunya terpelajar dan kaya.

Sekarang bangsa Indonesia memasuki era globalisasi terutama pasaran bebas. Ada yang meramalkan negara kebangsaan akan kehilangan batas-batasnya terutama dalam bidang ekonomi yang dapat melunturkan nasionalisme dan pada gilirannya nanti merapuhkan persatuan (kebangsaan). Maka agar globalisasi itu tidak melindas persatuan Indonesia (bangsa Indonesia), perlu negara Indonesia mengembangkan kekhasan yang sudah tersedia di Nusantara ini, yaitu kerajaan-kerajaan Nusantara.

Sekarang masalahnya, bagaimana mentransformasikan kekhasan kerajaan-kerajaan itu menjadi kekhasan bangsa Indonesia? Dalam hal ini Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman mempunyai pengalaman yang sangat berharga. Maka dari itu pembahasan ini akan diarahkan untuk mencari unsur-unsur dan budaya yang sekiranya dapat memperkaya dan mengembangkan keindonesiaan dalam zaman modern ini. Di samping itu juga memperhatikan unsur-unsur budaya dan tradisi yang terlalu khas, sehingga tak mungkin ditransformasikan menjadi penguat keindonesiaan. Dalam hal ini perlu kiranya pencermatan yang lebih teliti, apakah unsur yang terlalu khas itu bertentangan dengan norma-norma yang kini hidup di dalam masyarakat dan negara Indonesia. Kalau unsur budaya dan tradisi itu tidak sesuai dengan norma-norma yang sekarang berlaku di dalam masyarakat dan negara Indonesia, sebaiknya ditinggalkan, tetapi kalau sesuai dibiarkan lestari di dalam masyarakat setempat.

Dengan metoda tersebut maka budaya dan tradisi Nusantara akan mampu memberi sumbangan yang memperkaya identitas kebangsaan Indonesia. Mungkin saja sumbangan itu bukan saja memperkaya identitas kebangsaan Indonesia, tetapi juga merupakan basis pertahanan perekonomian nasional, asal dapat dikembangkan secara adaptif dengan perkembangan dunia modern.

Transformasi Budaya dan Tradisi

Seperti telah diuraikan di atas, kerajaan-kerajaan Nusantara yang sekarang bertahan merupakan pemangku budaya dan tradisi setempat. Oleh karena kekuasaan politik yang dulu dimilikinya sekarang sudah dihapuskan, maka pengaruhnya terhadap masyarakat sangat tergantung pada budaya dan tradisi yang dimilikinya. Tentu saja terutama pemangku budaya dan tradisi utama yaitu raja beserta keluarganya, yang mendiami kompleks istana yang cukup luas.

Untuk mentransformasikan budaya dan tradisi secara sadar sebaiknya dimulai dari pihak pemangku budaya dan tradisi beserta keluarganya. Dalam tulisan ini disebut transformasi secara sadar, sebab mungkin saja sampai sekarang transformasi itu sudah dan sedang dilakukan oleh masyarakat setempat secara tidak direncanakan dan disadari, sehingga hanya budaya yang menguntungkan dan atau yang memberi kesenangan yang dilestarikan dan ditransformasikan.

Namun kalau kerajaan-kerajaan Nusantara itu memang diberi peranan untuk memperkaya identitas kebangsaan Indonesia dalam era globalisasi ini, maka perlu secara sadar diadakan transformasi budaya dan tradisi yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan itu. Seperti telah diuraikan di atas, maka pertama-tama yang harus dilakukan ialah mengadakan inventarisasi, kemudian klasifikasi, baru pemilihan unsur-unsur yang sekiranya dapat dikembangkan menjadi budaya Indonesia modern tanpa menimbulkan konflik dengan unsur budaya dan tradisi kerajaan yang lain yang juga sedang ditransformasikan.

Mungkin contoh yang agak kongkret dapat diambil dari Kasultanan Yogyakarta. Di Kasultanan Yogyakarta kawuladalem (rakyat) dan abdidalem (pegawai) mempunyai kesetiaan tinggi terhadap negari dalem (Kasultanan Yogyakarta). Mengetahui hal itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan kepada mereka bahwa negari dalem itu sekarang sudah masuk ke dalam negara RI, maka kesetiaan tertinggi terhadap negari dalem itu sekarang harus ditransformasikan menjadi kesetiaan pada Negara RI. Itulah antara lain sebabnya Yogyakarta menjadi benteng nasionalisme yang menjadi kiblat para nasionalis di seluruh Indonesia sejak zaman perang kemerdekaan (Suwarno, 1994: 201-263).

Mungkin transformasi yang cukup berarti sampai sekarang yaitu pembentukan RK dan RT. Ketika Jepang kalah, maka Asazyookai dan Tonarigumi yang dibentuk Jepang di Yogyakarta tidak dihapus dan diubah namanya menjadi RK dan RT dan dibina oleh Sultan Hamengku Buwono IX menjadi kekuatan sosial masyarakat yang swadaya dan mandiri. Lembaga inilah yang nanti menyatukan rakyat dalam memperjuangkan nasibnya dan bahkan dalam menghadapi penindasan dari pemerintah pendudukan Belanda yang menguasai ibu kota RI pada waktu itu. RK dan RT ini terus hidup sampai sesudah perang kemerdekaan, bahkan ketika Pemda Bandung mengadakan studi banding ke Yogyakarta, mengetahui RK dan RT itu mengambil alihnya. Kemudian DKI juga mengadakan studi banding ke Bandung, ketika mengetahui efektifitas RK dan RT itu DKI Jakarta mengambilalihnya, tetapi orang Jakarta tidak suka kata Rukun Kampung, sebab asosiasinya dengan kampungan yang konotasinya tidak baik, maka Jakarta mengubahnya menjadi Rukun Warga. Pada tahun 1983 Mendagri menginstruksikan untuk seluruh Indonesia termasuk Yogyakarta agar di bawah dusun/lingkungan dibentuk RW dan RT. Anehnya RK yang menjadi cikal bakalnya harus dibubarkan mengikuti instruksi Mendagri tersebut dan diganti menjadi RW yang luas wilayahnya tidak sama (Suwarno, 1995: 1-3).

Maka dari itu inisiatif transformasi itu harus datang dari para pemangku kerajaan itu yang mengetahui secara persis mana budaya dan tradisi yang sekiranya dapat ditransformasikan, kemudian pihak luar dapat membantu untuk mempertajam dan mengembangkan obyektivitasnya. Sebenarnya makalah-makalah yang ditulis oleh para pemangku kerajaan yang diseminarkan di Yogyakarta pada tanggal 4-5 Nopember 1997 sudah merupakan awal dari transformasi itu. Sebaiknya agar peranan untuk memperkaya jati diri kebangsaan Indonesia itu terwujud, maka perlu ditindaklanjuti secara serius dan berkesinambungan.

Untuk memandang secara selintas saja mengenai budaya dan tradisi kerajaan-kerajaan yang telah diseminarkan tersebut, mungkin dapat dimulai dari Kutai Kertanegara.

Karaton Kutai Kertanegara

Mengingat Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia tentu banyak hal yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk menjangkarkan Indonesia modern ke dalam jati diri keindonesiaan yang sesungguhnya. Hal ini akan dipermudah dengan adanya perhatian Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai terhadap pelestarian tradisi Erau yang rupanya sudah mulai ditransformasikan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang (Abd. Rachim gelar Ario Projo, 1997: 19-26).

Namun demikian perlu diingat bahwa transformasi itu harus dilakukan oleh beberapa pihak terutama pihak pemangku adat, pihak pemerintah daerah, pihak rakyat yang sebenarnya menjadi pendukung adat dan yang terakhir jangan dilupakan mengikutsertakan pakar, sebab pengetahuan mereka dapat memberi cakrawala yang lebih luas, sehingga transformasi itu tidak berat sebelah.

Seperti telah dicontohkan oleh A.R. Ario Projo dalam menempatkan budaya Erau dalam visi strategis yang dirumuskan: a. Semakin membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (kharisma yang diadati Raja); b. Koordinasi, konsolidasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas masing-masing; c. Mendorong motivasi untuk meningkatkan partisipasi dan pengabdian (pemberian gelar); dan d. Menggalakkan kebersamaan dan semangat mencapai kesejahteraan serta kemakmuran negeri (Nyamper) (Abd Rachim gelar Ario Projo, 1997: 21).

Butir a dan c condong untuk meningkatkan kewibawaan pemerintah. Butir b menekankan pada kewajiban pemerintah. Dalam hal ini evaluasi penyelenggaraan pemerintahan harus diartikan evaluasi oleh rakyat, sehingga penyimpangan dapat disadari bersama secara dini dan kemudian dapat dibenahi bersama sesuai dengan butir d. Maka dari itu kebersamaan dalam butir d itu harus dimaknai kebersamaan antara pemerintah dan rakyat, bukan hanya kebersamaan seluruh rakyat saja. Dengan demikian perumusan visi di atas dapat dipertegas lagi, sehingga pemberdayaan rakyat dapat dibaca secara tersurat tidak hanya tersirat.

Jadi dengan berpedoman pada visi yang telah dirumuskan itu budaya dan tradisi yang sudah tua dan mendalam dapat dipilih mana yang masih dapat direvitalisasi untuk kepentingan masyarakat Indonesia modern dan mana yang sudah tidak dapat lagi direvitalisasi, karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sampai optimal dan untuk yang kedua porsinya diperkecil, sehingga akhirnya tinggal yang paling pokok untuk sekedar mengenangnya.

Akhirnya perlu dicatat bahwa penetapan Aji Pangeran Adipati Praboe Soerja Adiningrat sebagai pemangku adat Kutai Kartanegara yang direstui Gubernur Kalimantan Timur merupakan moment penting untuk membuat perencanaan yang komprehensif dalam mentransformasikan budaya dan tradisi Kutai dalam arti luas dalam rangka memperkaya nuansa jati diri kebangsaan Indonesia yang sekarang berkembang di tengah bangsa-bangsa dunia.

Puri Agung Karangasem di Bali

Di sana terdapat budaya penghormatan yang mendalam terhadap sesama dan alam yang tercermin dalam alam pikiran makrokosmos dan mikrokosmos. Apakah alam pikiran ini tidak dapat ditransformasikan menjadi salah satu landasan pembentukan mental sadar lingkungan yang kini sedang menjadi isu glonal (Anak Agung Gde Putra Agung, 1997: 3).

Untuk menyampaikan kekayaan budaya baik yang sudah ditransformasi maupun yang belum di kalangan masyarakat yang lebih luas apakah tidak perlu dipikirkan suatu cara untuk mengembangkan hubungan Puri dengan desa-desa kuno dan Klian Pemaksan Pura ke desa-desa lain? (Anak Agung Gde Putra Agung, 1997: 16). Bagaimana peranan warga Puri yang sudah mendapat pendidikan modern dan menduduki bermacam-macam profesi dalam menstranformasi budaya dan tradisi Bali. Apakah mereka lebih membalikan Indonesia atau mengindonesiakan Bali. Mungkin mereka ini dapat dijadikan modal immaterial untuk mentransformasikan budaya dan tradisi Bali memperkaya identitas bangsa Indonesia.

Baluwerti Kasepuhan Karaton Cirebon

Mengenai Baluwerti Karaton Kasepuhan Cirebon, kiranya perhatian diarahkan pada upacara tradisional Garebeg Sawal dan Mulud yang masih mampu mengundang partisipasi rakyat (Maulana Pakuningrat, 1997: 5). Apakah tidak mungkin solidaritas ini ditransformasikan ke solidaritas sosial lebih luas, meskipun intinya dasar keagamaan? Lagi pula perlu kiranya dipikirkan bagaimana seni tari, musik tradisional dan sastra keraton itu kecuali dilestarikan juga dapat dijadikan sumber inspirasi bagi seni Indonesia modern?

Kerajaan Maluku Utara

Mengenai kerajaan Maluku Utara khususnya Ternate, mungkin dapat dipertanyakan mengenai filsafat You Se Ngofangare yang artinya Al Awwal. Al Awwal itu ”asal”. Jika sesuatu itu diadakan oleh Al Awwal, maka tidak bisa tidak seluruh alam pasti berasal dari Al Awwal yaitu Jou Se Ngofangare. Dalam stadium ini sudah terjadi dialog awal antara Engkau dan Aku, sehingga terjadilah ma’rifah (Mudaffar Syah, 1997 : 9 ). Apakah filsafat ini tidak dapat dikembangkan sebagai sarana untuk membumikan Islam di Indonesia? Pertanyaan ini muncul karena Islam merupakan unsur penting dalam pembentukan kebangsaan Indonesia. Usaha membumikan Islam di Indonesia dalam perjalanan sejarah selalu dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia, hal ini tampak di Sumatera Barat dan di Jawa.

Istana Kesultanan Bima

Sejak zaman Hindia Belanda sebenarnya Kesultanan Bima sudah terkenal. Ketika orang mengklasifikasikan bentuk sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara yang oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan swapraja, maka muncullah tiga tipe pemerintahan swapraja Nusantara. Pertama tipa Jawa-Bali; kedua, tipe Melayu dan ketiga tipe Bugis Makasar (Suwarno, 1993:32).

Ketiga tipe itu sebenarnya sudah ditransformasikan oleh Prof Supomo sebagai teori negara persatuan yang ideanya berupa Pancasila, sedangkan strukturnya dibangun berdasarkan UUD 1945. Namun yang berhasil mentransformasi tipe Jawa-Bali dalam bentuk yang kongkret sebagai bagian dari negara kebangsaan yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman yang sekarang dikenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (Suwarno, 1994).

Tipe Melayu yang belum ditransformasi tampak pada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Struktur pemerintahannya seperti yang diuraikan oleh O.K. Nizami Jamil berbentuk Monarkhi Konstitusional. Sultan sebagai kepala pemerintahan didampingi oleh Dewan Menteri (Dewan Kerajaan) yang berwenang memilih dan mengangkat Sultan. Dewan ini bersama Sultan membuat Undang-undang dan peraturan. Pemerintahan daerah diserahkan kepada para hakim. Hakim Kerapatan Tinggi yang dikepalai oleh Sultan, kemudian Hakim Polisi dan di bawahnya terdapat Hakim Syariah dan yang terakhir Hakim Kepala Suku Hinduk (Nizami Jamil, 1997: 13-14).

Tipe Bugis Makasar yang dijadikan contoh yaitu struktur pemerintahan Bima yang digambarkan sebagai berikut: Kekuasaan tertinggi dipegang oleh sebuah dewan kerajaan yang disebut Hadat. Hadat terdiri atas seorang ketua dan 24 anggota. Ketua Hadat itu disebut Raja Bicara atau Ruma Bicara. 24 anggota itu terdiri atas 6 orang Toreli, 6 orang Jeneli dan 12 orang Bumi. Raja Bicara adalah pegawai tertinggi di dalam kerajaan dan mempunyai kedudukan sebagai menteri pertama, sedangkan Jeneli berkedudukan sebagai menteri kedua. Toreli dan Jeneli dipilih oleh kepala-kepala kampung dan dengan demikian mereka wakil rakyat. Bumi mempunyai kedudukan sebagai menteri biasa. Di samping 12 Bumi yang menjadi anggota Hadat masih ada seorang Bumi Renda yang memegang kekuasaan kepolisian dan kejaksaan, dan pada waktu perang dia menjadi panglima perang yang mengatur siasat perang.

Kecuali itu masih ada Bumi Prisi Mbojo Bumi Prisi Bolo, dan Bumi Prisi Kae. Mereka mempunyai tugas mengadakan hubungan dengan dunia luar atas nama kerajaan. Segala urusan penting kerajaan Bima dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hadat dan Hadat sewaktu-waktu dapat memberhentikan Sultan dan mengangkat Sultan yang baru. Penguasa bawahan yang menjalankan pemerintahan daerah ialah gelarang kepala, yang dipilih oleh gelarang dan gelarang dipilih oleh rakyat (Usep Ranawidjaja, 1955: 83-84). Kalau tipe Melayu mengilhami musyawarah dan mufakat, maka tipe Bugis Makasar ini mengilhami dewan perwakilan rakyat. Bagaimana kenyataan yang sebenarnya kiranya perlu penegasan dari Ibu H. Siti Maryam Rachmat Salahuddin sebagai orang dalam.

Penutup

Dari uraian tersebut tampak bahwa budaya dan tradisi kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki unsur-unsur keindonesiaan yang sangat kaya nuansa. Mulai dari pemikiran filosofis, bermacam-macam seni, pranata sosial dan pranata susila, ketatanegaraan dan politik pemerintahan sampai ke teknologi membuat makanan. Kalau semuanya dapat dideskripsi dan dianalisis tentu akan dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang masih relevan untuk dikembangkan menjadi budaya Indonesia modern sehingga memperkaya kebangsaan Indonesia dan yang sudah tidak relevan. Oleh karena kerajaan Nusantara itu jumlahnya banyak, maka haruslah sering diadakan kongres untuk mengidentifikasi budaya-budaya yang masih relevan dengan Indonesia modern yang sifatnya saling melengkapi, tidak tolak menolak. Unsur budaya yang mempunyai sifat saling melengkapi itu dikembangkan menjadi unsur kebangsaan Indonesia yang integratif, sedangkan unsur yang mempunyai sifat tolak menolak diperlemah, sebab akan menimbulkan perpecahan.

Demikianlah kiranya salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memberi peranan kepada budaya dan tradisi kerajaan Nusantara dalam pengembangan bangsa Indonesia modern. Harapan kami seminar kerajaan Nusantara ini merupakan awal dari suatu kerja besar untuk menjangkarkan Bangsa Indonesia dalam jati diri keindonesiaan dalam menyongsong hempasan gelombang globalisasi yang gejalanya kini sudah muncul di mana-mana.

Daftar Pustaka

Abd. Rachim, gelar A.R. Ario Projo,

1997: Keraton Kutai Kartanegara, (Makalah Seminar Kebudayaan Keraton Nusantara dalam Rangka Akhir Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan 1987-1998, Yogyakarta, 4-5 Nopember 1997).

Anak Agung Gde Putra Agung,

1997: Peranan Puri Agung Karangasem dalam Pelestarian Budaya Bangsa, (Makalah Seminar Kebudayaan…..).

Maulana Pakuningrat,

1997: Baluwarti Keraton Kasepuhan Cirebon, (Makalah Seminar Budaya…..).

Mudaffar Syah,

1997: Filosofi Maluku Utara, (Makalah Seminar Budaya…..).

Nizami Jamil,

1997: Istana Asseraiyah Hasyimiah Kerajaan Siak Sri Indrapura, (Makalah Seminar Kebudayaan…..).

Siti Maryam Rachmat Salahuddin,

1997: Sumbangan dan Peran Istana Kesultanan Bima dalam Pengembangan Jati Diri Budaya Bangsa, (Makalah Seminar Budaya…..).

Suwarno, P.J.,

1993: Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Kanisius, Yogyakarta.

______________,

1994: Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, Sebuah Tinjauan Historis, Kanisius, Yogyakarta.

______________,

1995: Dari Azazyookai dan Tonarigumi ke Rukun Kampung dan Rukun Tetangga di Yogyakarta (1942-1989), Sebuah Tinjauan Historis, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Sumber: Historia Vitae SERI XXIII, MEI 1998

About Sastro Sukamiskin