Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia

A.A. Padi

Pengantar

Sampai saat ini, kebanyakan orang masih mempunyai perasaan, bahwa apa yang dinamakan “gerakan mahasiswa” adalah sesuatu yang serupa atau sama dengan aksi-aksi mahasiswa tahun 1966. Perasaan ini berkembang menjadi : yang kurang serupa, berlainan bentuk, berlawanan arah dan berbeda tujuan , tidak sebanding ukuran dan jumlah pesertanya dengan aksi-aksi mahasiswa tahun 1966, dan sebagainya lagi, apalagi bukan gerakan mahasiswa. Berbagai sebutan yang dilekatkan pada aksi mahasiswa (dan pelajar) tahun 1966 serta berbagai semboyan yang dipakai masa itu, ditransformir menjadi apa yang ditanggapi sebagai ciri-ciri gerakan mahasiswa Indonesia.

Demikianlah maka sebuah gerakan mahasiswa haruslah merupakan suatu aksi massa. Didahului oleh rapat umum yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa; demonstrasi mahasiswa yang membawakan suara hati nurani rakyat; didukung oleh seluruh masyarakat mahasiswa dalam jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Harus dikoordinir secara resmi, melalui saluran organisasi mahasiswa, sedapat mungkin yang mencerminkan mufakat bulat antara seluruh organisasi mahasiswa ekstra dan intra-universitas. Bebas dari vested interest. Tidak mempunyai tujuan politik dan tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Harus berdasarkan keadilan dan kebenaran, sesuai dan demi perjuangan Orde Baru. Berlandaskan semangat partnership ABRI-Rakyat. Di dalam rangka mempertahankan dan membina Pancasila, dan sama sekali bukanlah yang dapat menguntungkan gerilya politik komunis, atau New Left, atau berbau orde lama. Dan yang terakhir haruslah konstitusional (Marsilam Simanjuntak, dalam LP3ES , 1985: 166).

Apabila kutipan di atas diterima secara aklamasi, maka gerakan mahasiswa pasti akan tergambarkan penuh serba hangar-bingar, serba penuh gebyar, serta pasti ramai. Apa yang diungkapkan Marsilam Simanjuntak itu tidak sepenuhnya salah. Tentu saja dengan catatan, asal gerakan mahasiswa itu merupakan usaha atau kegiatan lapangan sosial (politik dan sebagainya), seperti pemakaian pada “Gerakan Kaum Buruh” atau “Gerakan Pemberantasan Buta Huruf”, dan sebagainya (Poerwodarminta, 1982: 316-317). Tak boleh dilupakan juga, upaya itu pasti terarah, terorganisir dan memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian sebuah gerakan mahasiswa memang tidak harus penuh gebyar, tidak harus serba besar. Yang kecil pun boleh (jumlah anggotanya tidak banyak). Hal ini pun memang kemudian diakui sendiri oleh Marsilam Simanjuntak. Betapapun kecilnya-seperti yang telah dilakukan dalam gerakan-gerakan mahasiswa seperti MM (Mahasiswa Menggugat), KAK (Komite Anti Korupsi), Golput, dan lain-lain – tetapi karena ini dilakukan oleh mahasiswa, lapisan pemuda dan intelektual, maka ia akan selalu diperhitungkan penguasa. Tanpa harus dicari definisinya lebih dulu (Marsilam Simanjuntak, dalam LP3ES, 1975: 173).

Gerakan mahasiswa bisa terjadi di dalam kampus atau bisa di luar kampus. Hanya saja memang tidak perlu semua mahasiswa terlibat. Pada umumnya, para aktivis mahasiswalah yang bergerak. Aktifis di sini diartikan sebagai pemuda (mahasiswa) yang selain studi juga giat di dalam kelompok-kelompok diskusi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi-organisasi ekstra dan intra universitas serta kepemudaan (Prisma, Juni 1987: 4). Namun demikian telaah terhadap gerakan mahasiswa ini terlebih difokuskan kepada gerakan mahasiswa yang ada di luar kampus, yang pada umumnya bergerak dalam lapangan sosial dan politik. Mahasiswa di samping mempunyai tugas belajar, juga mengemban fungsi lain, sebagai unsur dari kehidupan masyarakat yang dinamik dan sedang menuju kehidupan modern, mahasiswa merupakan golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang sama seperti golongan lainnya (Arbi Sanit, dalam Philip G.Altbach, 1988: IX-X). Barangkali dengan alasan ini mahasiswa merasa terpanggil untuk rela menyisihkan sebagian kecil (atau besar) dari waktu studinya guna memperhatikan persoalan-persoalan yang ada di luar kampusnya. Bobot keterpanggilannya menjadi lebih besar apabila persoalan itu berskala nasional.

Hakekat dari gerakan politik mahasiswa pada umumnya adalah perubahan. Ia tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan (Philip G.Albatch, 1988: XIII). Di dalam artikel pengantarnya, Albatch menekankan dua fungsi gerakan mahasiswa sebagai proses perubahan, yaitu menumbuhkan perubahan sosial dan politik. Di dalam masyarakat industri, peranan sosialnya lebih menonjol, sedangkan di masyarakat yang sedang berkembang peranan politiknya lebih dominan.

Gerakan Mahasiswa Masa Penjajahan

Untuk Indonesia, peran sosial dan politik mahasiswa sudah lama menjadi tradisi. Sampai kemerdekaan, tercatat tiga periode besar yang melibatkan pemuda dan mahasiswa. Angkatan 08, yang menggerakkan Kebangkitan Nasional. Kelompok angkatan ini dipelopori oleh “mahasiswa” STOVIA seperti Wahidin dan Sutomo. Angkatan 28, yang melahirkan Sumpah Pemuda, banyak dipelopori oleh mahasiswa yang belajar di negeri Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia, seperti Hatta dkk. Sedangkan Angkatan 45 yang melahirkan Revolusi Kemerdekaan, kelihatan lebih bervariasi. Di lapisan atas, peran mahasiswa memang masih dominan (seperti Asrama Menteng 31), namun pada lapisan bawah, peran pemuda lain (selain mahasiswa) tak kalah menariknya. Bahkan B. Anderson (1972), melihat Revolusi 45 sebagai Revolusi Pemuda. Setelah ketiga angkatan tersebut, Taufik Abdullah (1972: 4) masih menambah dengan satu angkatan lagi, yakni Angkatan 66, yang sering disebut angkatan yang mengoreksi (atau meluruskan) cita-cita bangsa.

Masih soal angkatan, Onghokham menambah dengan satu lagi, yakni Angkatan 57, untuk menyebut pemuda jaman Demokrasi Terpimpin, yang dilingkungi oleh Konsepsi Presiden Soekarno dan meluasnya organisasi-organisasi mahasiswa partai dan pemuda-pemuda partai (Onghokham, dalam LP3ES, 1985: 112). Bedanya dengan Angkatan 66, Angkatan 57 boleh dikatakan berorientasi kepada pemerintah jaman itu, sedangkan Angkatan 66 dari permulaan melepaskan diri darinya (Onghokham, 1985: 124). Agak dilepaskan dari konteks angkatan, sampai keluarnya NKK, gerakan mahasiswa masih ditambah lagi dengan Gerakan 1974 (Malari) dan Gerakan 1977/1978 (Fahry Ali, 1985: 8). Setelah NKK, nama gerakan mahasiswa tidak jelas betul. Ada yang menyebut Gerakan 80-an, atau 90-an.

Sebelum Indonesia merdeka, dapat dicatat bahwa jumlah mahasiswa pribumi yang mendapatkan pendidikan yang diciptakan Belanda, merupakan kelompok terkecil. Terutama jika jumlah itu dibandingkan dengan mahasiswa Eropa dan Cina. Belanda sendiri tidak menciptakan institusi pendidikan sebelum tahun 1920. Tercatat, institusi pendidikan tinggi pertama didirikan di Bandung pada tahun 1919. Lembaga pendidikan itu mengkhususkan diri pada bidang teknik. Karenanya dinamakan Sekolah Tinggi Teknik. Lembaga Pendidikan Tinggi yang disponsori oleh kalangan bisnis Belanda itu hanya memiliki 28 mahasiswa ketika itu. Dua di antara mereka adalah mahasiswa Indonesia (Fahry Ali, 1985: 5). Hingga Perang Dunia II terjadi, mahasiswa Indonesia masih merupakan kelompok minoritas di negaranya. Mayoritas mahasiswa masih didominasi mahasiswa Eropa dan Cina. Begitu pula dari karangan pengajar dan instruktur, secara keseluruhan adalah intelektual Belanda (Harsya Bahtiar, seperti dikutip Fahry Ali, 1985: 6).

Kendati jumlah mereka tidak banyak, para mahasiswa Indonesia mengembangkan dirinya dalam berbagai organisasi dan kelompok diskusi. Mereka melkukan kritik-kritik tajam terhadap pemerintah kolonial, baik yang disuarakan melalui forum-forum resmi maupun mass-media. Penindasan terhadap rakyat setempat (pribumi) yang dilakukan Belanda, kelompok elite setempat yang menghalangi perubahan menuju kemajuan dan mencoba menggerakkan masyarakat luas untuk merencanakan sebuah masyarakat merdeka- Indonesia, merupakan tema-tema yang disukai kelompok mahasiswa ketika itu. Tugas demikian, tidak saja diemban oleh mereka yang mengenyam pendidikan tinggi di tanah air, tetapi juga dilakukan oleh mereka yang belajar di luar negeri, khususnya di negeri Belanda sendiri. Pada awal tahun 1920-an, mahasiswa Indonesia yang belajar di negara Belanda menghimpun diri dalam suatu organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Mohammad Hatta, dalam pertemuan Liga Anti Kolonialisme dan Imperialisme di Brussels, 1927 menyerang Belanda (Fahry Ali, 1985: 8). Apa yang menjadi ciri utama mahasiswa sebelum Indonesia merdeka adalah bahwa mereka hanya mempunyai satu dimensi, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Gerakan Mahasiswa Era Merdeka

Jika mahasiswa Indonesia angkatan pra-kemerdekaan menunjukan minat politik yang besar, karena dihadapkan pada kondisi kolonialisme dan berkembangnya semangat “noblesse oblige”, suatu privelesse yang disandang mahasiswa untuk memperjuangkan perbaikan nasib rakyat (Burhan D. Magenda, dalam LP3ES, 1985: 130; perhatikan juga Fahry Ali, 1985: 9 dan 12), maka mahasiswa post-kemerdekaan menunjukkan sedikit perhatian terhadap persoalan-persoalan politik (Fahry Ali, 1985: 12). Kegiatan mahasiswa ketika itu, di luar dari kegiatan pendidikan, lebih banyak difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif, seperti olah raga dan kesenian, dan lain sebagainya. Kelompok minoritas mahasiswa yang menaruh perhatian pada persoalan-persoalan politik cenderung berusaha untuk mendapatkan beasiswa dan belajar di Barat (Fahry Ali, 1985: 12).

Gerak 1945

Kondisi politik pada masa Demokrasi Parlementer yang oligarkis itu tidak memberikan kesempatan politik kepada beberapa pihak. Termasuk yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, selain mahasiswa adalah ABRI (Fahry Ali, 1985: 14). Catatan penting dalam kurun waktu ini, adalah munculnya berbagai organisasi mahasiswa yang bersifat berafiliasi ke partai politik tertentu. Misalnya HMI (Masyumi), PMII (NU), Sarekat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PSII), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PERTI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, GMKI (Kristen), PMKRI (Katholik), GMNI (PNI) dan CGMI (Fahry Ali, 1985: 14-15).

Perkembangan mahasiswa pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Hanya saja situasi politik pada masa ini memang cukup menarik. Fenomena yang menonjol adalah mulai tampilnya ke depan peranan ABRI, terutama Angkatan Darat, telah terbentuk suatu kondisi kepemimpinan yang kohesif, yang merupakan kekuatan politik yang kuat. Di samping itu, Soekarno belum berhasil mengatasi pertentangan-pertentangan ideologis yang menajam saat itu. Dalam kondisi demikian meletuslah kup yang direncanakan PKI untuk mengambil alih kekuasaan. Dan peristiwa inilah yang menjadi tonggak munculnya gerakan mahasiswa yang dipelopori Angkatan 66.

Mengenai Angkatan 66 itu sendiri, banyak hal sudah ditulis. Barangkali diantara pembaca ada yang sejaman, sehingga ceriteranya sudah masuk ke balung-sunsum. Atau bagi mahasiswa sekarang, yang waktu itu masih kecil atau belum lahir sekalipun, lantaran heroiknya peristiwa itu, maka kisah Angkatan 66 pun tak begitu asing. Tetapi baiklah guna melengkapi deskripsi di atas akan dipaparkan secara singkat tentang Angkatan 66. Gerakan mahasiswa tahun 1966 dimotori oleh KAMI. KAMI bersama berbagai kesatuan aksi yang lain mengadakan gerakan aksi turun ke jalan-jalan (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan berbagai kota besar lainnya) menuntut keadilan dan kebenaran. Sasaran awal yang dominan adalah pembubaran PKI dan perubahan sistem politik, yang mencapai puncaknya dengan keluarnya TRITURA dan SUPERSEMAR. Untuk selanjutnya, kisah heroik Angkatan 66 silahkan membaca penuturan Yozar Anwar (1980).

Bahwa pada tahun 1966 mahasiswa mengadakan gerakan turun ke jalan, itu tak ada yang menolak. Namun kalau dikatakan mahasiswa (waktu itu) menempati peran yang pokok (utama), ada yang meragukan (Parakitri Tahi Simbolon, dalam Prisma no.12, 1977: 48-56; atau dalam LP3ES, 1985: 149-163. Baca juga komentar Arief Budiman dan T.B. Simatupang, seperti dikutip Sulastomo, 1989: 81-82). Yang dipersoalkan sebetulnya adalah, siapakah yang lebih berperan saat itu, ABRI atau Mahasiswa? Apakah mahasiswa ditunggangi ABRI? Menanggapi “polemik” itu, jalan tengah memang ditempuh. Abdul Gafur misalnya menulis demikian:

”….. Bahwa dalam perjuangan itu peranan mahasiswa sebagai pressure group yang meyakinkan sebagai suatu fakta sejarah memang benar, tetapi juga tidak benar kalau ada anggapan seolah-olah melulu mahasiswa yang berjuang. Mahasiswa tanpa dukungan ABRI dan seluruh rakyat tidak akan berhasil dalam waktu singkat mematangkan situasi dan mempercepat tangan Bung Karno untuk menandatangani naskah Surat Perintah 11 Maret dengan hati yang enggan tetapi tetap ditongkrongi oleh tiga perwira tinggi ABRI: Amir Mahmud, Basuki Rahmad dan M. Yusuf. Perpaduan antara moral force dan arm force harus dilihat dari kaitan TRITURA sebagai stategi perjuangan generasi muda dan Supersemar sebagai satu kemenangan strategi pertama perjuangan Orde Baru yang hendak digalang melalui proses konstitusionil. Jadi salahlah tuduhan orang bahwa perjuangan mahasiswa ditunggangi ABRI ……..” (LP3ES, 1985: 175-176. Komentar senada, baca juga tanggapan Sulastomo terhadap komentar Arief Budiman, dalam Sulastomo, 1989: 86).

Demikianlah peran Angkatan 66 yang masih sering dipersoalkan, namun tak pelak lagi Angkatan 66 memang masih menjadi panutan mahasiswa. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih gencarnya suara yang menentang NKK/BKK, dan merindukan kembali kejayaan DEMA (baca Prisma, Juni 1987).

Gerakan Mahasiswa Era Orde Baru

Sekarang, bagaimana nasib gerakan mahasiswa pasca 66? Dengan ditandai mulai tenggangnya hubungan mahasiswa-ABRI dan mahasiswa-pemerintah Orde Baru. Mulai tahun 1970-an, sasaran kritik mahasiswa tidak lagi ditunjukkan kepada sasaran korektif, melainkan lebih menuju pada strategi pembangunan Indonesia. Di mata mahasiswa, pembangunan Indonesia dengan strategi industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan disparitas pendapatan antara kaya dan miskin, antara kota dan desa dan antara sector modern dan tradisional. Protes mahasiswa ini meningkat pada tahun 1973, ketika ketua IGGI (J.P. Pronk) berkunjung ke Indonesia, dan sasaran bergeser pula ke soal-soal politik, mempersoalkan posisi “Aspri Presiden Suharto”, kekayaan pejabat, Pertamina dan masalah korupsi. Puncak dari gerakan mahasiswa periode ini adalah Peristiwa Malari, tanggal 15 Januari 1974. Sebagai akibatnya, Dewan Mahasiswa dibekukan, dan sejumlah tokoh mahasiswa ditangkap. Untuk sementara gerakan mahasiswa menjadi redup. Meskipun demikian, gerakan mahasiswa kali ini bukannya tanpa hasil. Presiden Suharto akhirnya mengambil tindakan korektif, ,membubarkan Aspri Presiden dan menggeser beberapa pejabat (Fahry Ali, 1985: 23-26).

Walaupun mahasiswa terpukul dengan dibekukannya DEMA, namun toh gerakan mahasiswa bukannya lumpuh sama sekali. Menghangatnya situasi politik nasional sekitar Pemilu 1977, kembali mahasiswa terpanggil ke depan walau tidak segegap gempita sebelumnya. Sifat politik tampak sangat menonjol. Sebab, apa yang mereka tuntut tidak lagi hanya soal strategi pembangunan, atau pelaksanaan demokrasi dalam bidang politik dan keadilan sosial ekonomi, melainkan menuntut pengunduran diri Presiden Suharto dari jabatannya dan tidak lagi mencalonkan diri untuk pemilihan Presiden periode selanjutnya (Fahry Ali, 1985: 27). Karena tidak memiliki interest pribadi dan keduniawian, maka Arief Budiman menyebutnya sebagai “resi” (Prisma, No.11, 1976; lihat juga Fahry Ali, 1985: 26 dan 28).

Gerakan 1977

Gerakan Mahasiswa 1977

 

Sebagai akibat dari ulah mahasiswa kali ini, maka tentara memasuki dan menduduki kampus, dan menangkap sejumlah tokoh mahasiswa. Untuk menghapuskan bangkitnya kembali gerakan-gerakan politik mahasiswa, maka dikeluarkanlah NKK pada tahun 1978 (Untuk NKK, baca Daoed Joesoef dalam Dekdikbud, 1982-83: 5-13). Lewat peraturan ini, mahasiswa hampir tidak bisa bergerak sama sekali (Fahry Ali, 1985: 29; juga komentar mahasiswa dalam Prisma, Juni 1987).

Betulkah demikian? Tidak adakah gerakan mahasiswa era NKK? Bila ada, ke mana sasarannya? Apakah mereka ini masih konsisten seperti pendahulu-pendahulunya? Apakah mereka berhasil membawa perubahan-perubahan yang berarti? Tulisan berikut akan mencoba menelusuri gerakan mahasiswa era NKK, kemudian akan diadakan analisis ringan, dengan mencoba membandingkan dengan gerakan-gerakan sebalumnya, tanpa melupakan mengkaitkan dengan perkembangan situasi politik yang mengiringi perkembangan gerakan mahasiswa pada jamannya.

 

Sumber: Historia Vitae Vol. 21, No. 1, April 2007

sastrosukamiskin@yahoo.com'

About Mbah Sastro