Demokrasi

demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Pilar dari demokrasi dikenal dengan trias politika yaitu terdapat tiga kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif, yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang independen dan kedudukannya sejajar satu sama lain. Dalam sistem kerjanya, ketiga lembaga negara ini akan selalu saling mengawasi dan saling mengontrol untuk menjaga checks and balances.

Salah satu teori dominan tentang demokrasi yang jamak diterima dalam wacana demokrasi adalah teori yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Menurut Dahl, karakteristik inti dari demokrasi memuat tiga hal. Pertama, adanya persaingan yang sehat untuk meraih posisi-posisi dalam pemerintahan; kedua, partisipasi warga negara dalam memilih para pemimpin politik dan; ketiga, terselenggaranya kebebasan sipil dan politik, termasuk terjaminnya hak-hak asasi manusia (Martinussen, 1997: 195). Tentang persaingan yang sehat, Dahl menjelaskan sebagai berikut:

The other method of social control is continuous political competition among individuals, parties, or both. Elections and political competition do not make for government by majorities in any very significant way, but they vastly increase the size, number, and variety of minorities whose preferences must be taken into account by leaders in making policy choices (Dahl: 132).

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa kompetisi, baik antar individu, partai maupun keduanya, dipandang oleh Robert Dahl sebagai sarana untuk kontrol sosial. Kompetisi menjadikan kemungkinan terjadinya pemerintahan oleh mayoritas dapat dicegah. Sebaliknya, para pemimpin nasional harus memperhitungkan berbagai kepentingan minoritas.

Permasalahan partisipasi warga negara dalam memilih para pemimpin politik, penjelasan Dahl akan dibahas lebih lanjut pada sub bab partisipasi. Adapun tentang kebebasan sipil dan politik, penjelasan Dahl diberikan dengan mengulas sistem demokrasi yang dinamainya sebagai demokrasi populis.

I assume that the “key prerequisites to political equality and popular sovereignty” are the right to vote, freedom of speech, freedom of assembly. and freedom of the press. In its entire history, on seventy-seven occasions the Supreme Court bas held acts of Congress unconstitutional. Of these, only twelve can be properly characterized as involving non-economic civil liberties. Of these twelve, six involved the efforts of the Congress to protect and extend the rights of Negroes. In all six cases the Supreme Court vetoed this attempt to convey to the freed slaves approximately the same formal rights as are enjoyed by white cit izens. Of the twelve cases, only four- all dealing with the rights of Negroes-may reasonably be interpreted as involving one or more of the key prerequisites referred to above. In the only four cases in the entire history of the Court where legislation dealing with the key prerequisites has been held unconstitutional, then, the decisions prevented Congress, not from destroying basic rights, but from extending them. Thus, there is not a single case in the history of this nation where the Supreme Court has struck down national legislation designed to curtail, rather than to expand, the key prerequisites to popular equality and popular sovereignty” (Dahl: 59).

Pada kutipan di atas, Dahl dengan berangkat dari asumsi bahwa prasyarat kunci kesederajatan politik dan kedaulatan rakyat adalah kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Dengan modal itu, Dahl mendalami sejarah hukum USA dan menemukan 77 kasus keputusan MA yang dikategorikan oleh Konggres sebagai tidak konstitusional. Dua belas diantaranya mengenai kebebasan sipil non ekonomi, seperti hak-hak dasar kaum negro. Dari kajiannya Dahl sampai pada kesimpulan bahwa perundang-undangan yang lahir lebih banyak untuk membatasi pengembangan kesederajatan politik dan kedaulatan rakyat.

Karakteristik yang dikemukakan Dahl tersebut, kiranya dapat digunakan untuk melihat perjalanan demokrasi di Indonesia yang dewasa ini sedang dalam proses mencari formasi terbaiknya. Pada masa orde baru, demokrasi dijalankan dengan berbagai langkah anti demokrasi, atau paling tidak menyimpang dari semangat demokrasi. Persaingan sehat antar partai politik sebagai roh demokrasi menjadi sesuatu yang mustahil terjadi, ketika harus berhadapan dengan pengutamaan stabilitas keamanan dari perspektif militer yang dijadikan mantra sakti sang penguasa. Pada era reformasi, demokrasi Indonesia telah mengalami lompatan besar dengan terselenggarakannya persaingan bebas antar kekuatan politik dalam masyarakat, tanpa bermaksud mengabaikan realitas terjadinya kecurangan, manipulasi, kekerasan ataupun bentuk perilaku yang kontradiktif dengan semangat demokrasi sebagai sisi gelap (Mann, 2005).

Permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara, terutama negara-negara non Barat, adalah prosentase sisi gelap dan sisi terang demokrasi. Kajian teoritis tentang sisi gelap demokrasi, salah satunya adalah pemikiran Sorenson yang menengarai bahwa sistem demokrasi telah berkembang dengan sangat beragam dan bahkan beberapa diantaranya justru menyimpang dari esensi:

The spread of democracy since the end of the cold war has multiplied the variety of more or less democratic systems. This in turn has stimulated a veritable cottage industry of concepts—attempts to produce labels and categories that indicate political systems that have some, but frequently not all and often merely a few, democratic qualities. In other words, the three categories devised by Freedom House (free, partly free, not free) are considered insufficient for describing the current variation in political systems that are more or less democratic. The new concepts are especially directed at countries with some, but far from all, of the characteristics of a political democracy; hence the terms: elite-dominated, frozen, restricted, illiberal, pseudo, hybrid, or electoral democracies… (Sorensen, 2008: 22)

Dari konsep-konsep baru yang dimunculkan oleh Sorensen pada kutipan di atas, salah satu yang menarik adalah demokrasi beku (frozen democracy). Demokrasi beku adalah penamaan terhadap proses demokrasi yang mengalami pembusukan karena ketidakmampuan pemerintah yang berkuasa melakukan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mendasar, terutama yang menyangkut kepentingan dan perbaikan nasib masyarakat. Markoff (2002) menyusun empat kriteria tentang demokrasi beku, yaitu (1) kondisi perekonomian tidak mengalami kemajuan signifikan; (2) kegagalan dalam membangun masyarakat sipil; (3) konsolidasi sosial politik yang tak pernah berhasil; dan (4) penyelesaian tragedi sosial, politik, dan hukum dari masa lalu yang tidak pernah tuntas.

Indikator pertama, kondisi perekonomian tidak kunjung membaik. Demokrasi yang kita pilih sebagai suatu sistem pemerintahan masih sibuk berkutat pada wilayah politik. Ruang publik dipenuhi oleh problem menata pemilihan umum yang ideal, penataan hubungan antar lembaga negara, politik hukum dan bagaimana membenahi peran partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Padahal demokrasi juga harus menyelesaikan soal-soal ekonomi. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memprihatinkan. Angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS untuktahun 2010 menyatakan angka kemiskinan sebesar 31,02 juta orang (dengan garis kemiskinan Rp.7000/hari) dan data jumlah penduduk hampir miskin (near poor) sebesar 29,38 juta orang. Padahal,kalau kita adopsi garis kemiskinan US$ 2 per hari, seperti Vietnam dan negara Asia Tenggara lain, tingkat kemiskinan kita bisa meledak jadi 42% dari total populasi. Sedangkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2010 mencapai 7,14 persen. Sementara itu, laporan Pembangunan Manusia 2010 yang dikeluarkan UNDP menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 108 dari 169 negara yang tercatat. IPM merupakan indeks komposit yang mencakup kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi (pendapatan). Di lingkup ASEAN, Indonesia hanya berada di peringkat 6 dari 10 negara. Peringkat ini masih lebih rendah daripada Singapura (27), Brunei Darussalam (37), Malaysia (57), Thailand (92), dan Filipina (97).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2010 mencapai US$3.004,9. Padahal menurut Wakil Presiden Boediono, sejumlah studi menunjukkan tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu keberlanjutan demokrasi. Berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara dengan penghasilan per kapita 1.500 dollar AS (dihitung berdasarkan purchasing power parity/PPP dollar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya delapan tahun. Pada tingkat penghasilan per kapita 1.500-3.000 dollar AS, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas 6.000 dollar AS daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1 : 500. Jika melihat pendapatan per kapita kita yang masih berada pada level US$2.349,6 pada tahun 2009 dan US$3.004,9 pada 2010, maka negara kita masih jauh dari batas aman.

Indikator kedua, mandeknya pembentukan masyarakat sipil. Pasca reformasi, pembentukan masyarakat sipil kembali bergeliat. Faultier (2001) dikutip Dzuriyatun Toyibah menjelaskan bahwa sejak reformasi 1998 tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil . Meski demikian, masih terdapat segmen tertentu dari masyarakat sipil yang berwatak eksklusif dan membatasi partisipasi warga negara lainnya. Kebebasan justru digunakan sebagai sebuah cara untuk membatasi partisipasi negara lain. Sebagai contoh, fatwa-fatwa MUI, penyerbuan massa terhadap para pengikut ajaran-ajaran tertentu, kampanye-kampanye penegakan syariat Islam, menunjukkan trend pembangkangan kepada negara mengatasnamakan tafsir tunggal kebenaran tertentu. Masyarakat sipil tumbuh, tetapi tidak disertai ketertiban dan keadaban. Tindakan anarkis dalam menyuarakan aspirasi sampai pengambilalihan tugas Negara dalam menjaga ketertiban umum mewarnai konsolidasi demokrasi kita.

Agar pemerintahan berjalan efektif, sebuah rezim harus memiliki jangkauan pada masyarakat sipil. Bagi Zinecker (2007), tidak ada pemerintahan yang efektif jika dalam masyarakat sipilnya masih terdapat aktor-aktor yang bisa memveto kekerasan. Dalam rezim non-otoritarian, tindak kekerasan terbesar muncul dari aktor-aktor non-negara yang berada di dalam masyarakat sipil. Keadaban sebuah rezim politik dengan demikian bertumpu pada keadaban masyarakat sipil. Demokrasi yang berlangsung pada level negara tidak selalu berjalan seiring dengan demokrasi pada tingkat masyarakat sipil.

Indikator ketiga, konsolidasi sosial politik yang tak pernah mencapai soliditas. Sistem pemerintahan presidensil dengan multipartai menciptakan iklim demokrasi yang tersandera kepentingan masing-masing partai. Akibatnya kondisi sosial politik menjadi ramai oleh hiruk pikuk. uan Linz dan Arturo Velenzuela (1994) berpendapat, sistem presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai (presidensial-multipartai) cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan parlemen serta menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Pandangan ini diperkuat Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart (1997) bahwa presidensial-multipartai akan melahirkan presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan terbelah (divided government), kondisi di mana presiden sangat sulit mendapatkan dukungan politik di parlemen. Kegaduhan ini membuat agenda demokratisasi menjadi semakin sumbang. Selain itu, perilaku elit juga turut memperburuk keadaan. Banyaknya kasus pelanggaran hukum, buruknya moral dan kuatnya nalar pragmatisme tidak memberikan degradasi kepada agenda demokratisasi. Gajah-gajah bertarung, pelanduk mati terinjak-injak.

Indikator keempat, penyelesaian sosial politik hukum masa lalu yang tak kunjung tuntas. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) terdapat kasus-kasus yang sama sekali belum tersentuh proses hukum seperti pembantaian missal 1965, penembakan misterius, kasus timor timur, Aceh, Papua, Dukun Santet, Marsinah and Bulukumba. Sementara kasus yang macet di Kejagung seperti Kasus Talangsari, Mei 1998, Semanggi I dan II dan Penembakan mahasiswa Trisakti.

Empat indikator tanda-tanda bekunya demokrasi tampak dalam perjalanan bangsa pasca reformasi. Kompleksitas persoalan yang melilit, membuat demokrasi tersandera dan belum mampu menjawab masalah-masalah bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memikirkan bagaimana cara memperkuat “otot” demokrasi. Larry Diamond mengatakan, bahwa esensi konsolidasi demokrasi adalah terbentuknya suatu perilaku dan sikap, baik di tingkat elit maupun massa, yang mencakup dan bertolak dari metode dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, agar demokrasi terkonsolidasi, Diamond mengatakan di mana para elit, organisasi dan massa, semuanya harus percaya, bahwa sistem politik (demokrasi) yang mereka miliki, layak dipatuhi dan dipertahankan, baik dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku. Diamond juga mengatakan, bahwa konsolidasi demokrasi mencakup tiga agenda besar, yaitu (1) kinerja politik dan ekonomi rejim pemerintah demokratis; (2) institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum); dan (3) restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya civil society yang otonom di pihak lain.

komentar

SUMBER

Dahl, Robert, A., 2006, A Preface to Democratic Theory. Chicago: The University of Chicago Press dapat dilihat pada http://freescienceengineering.library.elibgen.org/view.php?id=492505

Mann, Michael, 2005, The Dark Side of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press dapat dilihat pada http://freescienceengineering.library.elibgen.org/view.php?id=537069

Markoff, John, 2002, Wave of Democracy: social movement and political change. California: Pine Forge Press.

Martinussen, John, 1997, Society, state, and market: A guide to competing theories of development. London: Zed Book.

Mill, John Stuart, 1975, Representative Government. Oxford: Oxford University Press.

Ringer, Fritz. (1997). Weber’s Methodology. Cambridge: Harvard University Press.
Sahrasad, Herdi, 2009, Century Gate: Refleksi Ekonomi-Politik Skandal Bank Century. Jakarta: Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK).

Schumpeter, Joseph A., 1976, Capitalism, Socialism, Democracy. London: George Allen & Unwin. http://en.bookfi.org/book/2237290

Surya, Adi, 2013, 15 Tahun Reformasi dan Bekunya Demokrasi dimuat pada http://gmni-sumedang.blogspot.com/2013/05/15-tahun-reformasi-dan-bekunya-demokrasi.html

About Sastro Sukamiskin