Sejarah Bantul 1945 – 1958

bantul

1. 1945 – 1955

Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam sebagai kerajaan merdeka mengambil keputusan yang sangat penting, yaitu bergabung dan meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia. Keputusan itu sangat dihargai oleh para pemimpin RI, sehingga Yogyakarta diberi status sebagai Daerah Istimewa. Bahkan pada tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta dipilih menjadi ibukota RI, ketika keamanan Jakarta sudah tidak lagi dapat dikontrol karena kekacauan yang dilakukan pasukan NICA dengan membonceng Sekutu.

Bantul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang cukup penting selama Revolusi Kemerdekaan. Seperti pada masa sebelum 1945, pada masa revolusi kemerdekaan, kedudukan Bantul juga menjadi salah satu penyangga utama eksistensi Republik Indonesia., terutama saat-saat menghadapi krisis. Peran sebagai penyangga itu terlihat sangat menonjol ketika ibukota RI Yogyakarta diserbu pasukan Belanda (NICA) pada 19 Desember 1948. Berbagai kesatuan tentara, baik tituler maupun laskar, mengungsi dan bermarkas di wilayah Bantul. Bahkan tidak sedikit penduduk sipil yang bekerja di kota Yogyakarta ikut mengungsi. Masyarakat melakukan dukungan sukarela dengan menyediakan tempat bagi istirahat mereka dan mendirikan dapur-dapur umum.

Sebagai daerah penyangga, Bantul tidak hanya berperan sebagai tempat mengungsi dan markas tentara, tetapi seringkali juga menjadi area pertempuran antara pasukan gerilya Indonesia dengan pasukan Belanda. Untuk menghindari kembali berkuasanya Belanda di Indonesia, pasukan gerilya mengambil strategi bumi hangus. Berbagai bangunan yang mungkin untuk dijadikan markas pasukan Belanda dibakar dan dihancurkan. Seluruh onderneming dan bangunan penting di Bantul menjadi luluh lantak, termasuk kantor Bupati Bantul. Strategi bumi hangus itu cukup efektif, karena mampu mempersempit ruang gerak musuh dan Bantul menjadi populer sarang ekstremis yang sangat membahayakan bagi kedudukan pasukan Belanda.

Setelah mengalami berbagai kekalahan, terutama dalam bidang diplomasi, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada akhir tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar. Pengakuan itu menjadi tonggak sejarah yang menandai mulainya babak baru bagi Indonesia, yaitu konsolidasi. Berbagai kekacauan yang ditimbulkan oleh nafsu Belanda untuk kembali menguasai dan menjajah Indonesia, sedikit demi sedikit dipulihkan. Salah satu kekacauan itu adalah pemecahbelahan Belanda melalui pembentukan Republik Indonesia Serikat. Satu persatu negara bagian menyatakan kembali bergabung dengan Republik Indonesia, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan DPR dan Senat RIS menetapkan berakhirnya Republik Indonesia Serikat dan menandatangani piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia secara resmi terbentuk kembali sebagai Negara Kesatuan RI. Cepatnya proses pemulihan menjadi NKRI itu tidak dapat dilepaskan dari peran besar Sultan Hamengkubuwana IX yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Seiring dengan proses konsolidasi di tingkat pusat, Kabupaten Bantul pun melakukan pemulihan dan penataan peri kehidupan masyarakat. Masa ini berlangsung 15 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1965. Oleh karena pentingnya posisi Kabupaten Bantul, terutama di lingkup Kasultanan Yogyakarta, maka untuk jabatan bupati selalu dipilihkan tokoh yang sungguh-sungguh teruji kenegarawanannya. Bupati atau dikenal juga sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bantul pada periode pemulihan dan penataan ini adalah sebagai berikut:

  1. K.R.T. Tirtodiningrat 1947 – 1951
  2. K.R.T. Purwaningrat 1951 – 1955
  3. K.R.T. Brataningrat 1955 – 1958
  4. K.R.T. Wiraningrat 1958
  5. K.R.T. Setyosudarmo 1958 – 1960
  6. K.R.T. Sosrodiningrat 1960 – 1969

Hampir seluruh Bupati pada periode ini berhasil memberikan tonggak-tonggak yang sangat bernilai bagi masyarakat Bantul pada umumnya. Sebagai contoh, dalam masa pemerintahan KRT Purwaningrat, salah satu kebijakan yang pengaruhnya dirasakan sampai sekarang adalah perubahan nama Kecamatan Panggang menjadi Bambang Lipuro, seperti termuat dalam Lembaran Daerah No. 8 tertanggal 1 Agustus 1955 dan diumumkan secara luas pada tanggal 15 September 1955 di bawah ini:

Bantul1

Perubahan nama itu, selain karena alasan praktis terdapat kesamaan nama dengan kecamatan lain, sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, secara sosial juga sangat penting. Nama lama, yaitu Panggang adalah nama sebuah kampung kecil di wilayah itu. Di pihak lain, nama baru, yaitu Bambang Lipuro, memberikan identitas yang lebih dapat diterima bersama oleh masyarakat. Selain itu, Lipuro merupakan tempat bersejarah yang sampai sekarang masih dihormati oleh masyarakat luas di Yogyakarta, karena dipercaya sebagai tempat bertapa Panembahan Senapati, pendiri Kerajaan Mataram Kotagede.

Selain perubahan nama kecamatan Bambanglipuro, pada masa pemerintahan KRT Purwaningrat juga berhasil diselesaikan pembangunan jembatan di atas Sungai Oya yang dikenal luas sampai sekarang sebagai Jembatan Siluk. Jembatan itu membuka wilayah Imogiri bagian timur yang terisolasi, dan menghubungkannya dengan Parangtritis dan Gunungkidul.

2. Masa Pemerintahan K.R.T. Brataningrat

Tanpa bermaksud mengurangi penghormatan terhadap peran besar yang dilakukan bupati-bupati sebelumnya, salah satu tonggak penting tahap pemulihan dan penataan pemerintahan Bantul dilakukan dengan sangat baik oleh Kanjeng Raden Tumenggung Brataningrat yang menjadi Bupati Bantul sejak akhir tahun 1955 sampai dengan tahun 1958. Di kalangan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, KRT Brataningrat dikenal sebagai pemimpin yang berpengalaman dan banyak memberi kemajuan pada wilayah yang dimana beliau bertugas. Sebelum menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bantul, beliau adalah bupati Gunungkidul yang dipandang relatif berhasil. Salah satu keberhasilan beliau selama di Gunungkidul adalah dalam bidang kesehatan, yaitu mengusahakan penambahan jumlah tenaga bidan yang pada waktu itu sangat langka.

Ketika menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Bantul, masyarakat Indonesia sedang dalam suasana demam politik, karena belum lama berselang melaksanakan Pemilu tahap 1 (tanggal 29 Setember 1955, untuk memilih anggota DPR) dan Pemilihan Umum tahap ke dua (tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante). Demam politik itu di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan Kabupaten Bantul pada khususnya membutuhkan energi yang tidak sedikit untuk mengelolanya, karena perbedaan dan konflik kepentingan antara daerah dan partai peserta pemilu nasional tahun 1955. Di satu pihak, komunikasi yang telah terjalin baik antara DPRD hasil pemilihan daerah tahun 1951, Dewan Pimpinan Daerah dan Serikat Sekerja Pamong Praja (SSPP) harus berakhir karena habis masa jabatannya. Di pihak lain, pemilihan daerah belum dapat dilaksanakan karena sedang disibukkan oleh pemilihan nasional (Pemilu). Apalagi pemerintah pusat menolak permohonan perpanjangan masa bakti DPRD sampai diselenggarakan pemilihan daerah.

Situasi pelik itu harus dihadapi oleh KRT Brataningrat yang masih baru menjabat sebagai bupati Bantul. Beliau harus beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para tokoh partai politik untuk mendiskusikan berbagai perkembangan mutakhir yang terjadi. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan melelahkan antara pemerintah daerah dan pusat, akhirnya disepakati untuk dibentuk DPRD Peralihan. Terkait dengan itu, KRT Brataningrat sebagai bupati/KDH Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa untuk keanggotaan DPRD Peralihan Kabupaten Bantul jumlahnya disepakati 21 orang dan diisi oleh perwakilan 8 partai peserta pemilu 1955 (Kedaulatan Rakyat 30 Agustus 1956).

Untuk mengisi keanggotaan DPRD yang tetap, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1957 tentang penetapan waktu pemungutan suara, pada tanggal 7 Nopember 1957 dilaksanakan pemilihan anggota DPRD Swatantra Tingkat II Kabupaten Bantul. Dari penghitungan yang telah dilakukan, diperoleh komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Bantul sebagai berikut:

NOPARTAIJUMLAH SUARAJUMLAH KURSINAMA CALON TERPILIHALAMAT CALON TERPILIH
3Masjumi39.85361. Reksohartojo alias MartijoBantul
2.  Mahmud TI. H.Bantul
3. Zuhdi SjakuryWonokromo Gondowulung
4. ProdjokastowoPerumahan Rakjat Djebugan
5. Zachrowi SoejoetiBantul Timur A/9
6. Prawironetro DjalalGilanghardjo Pandak
10NU (Nahdatul Ulama)40.25861. Sja’roni Moch WadjidiTuri Sidomuljo Bambanglipura
2. Ki AbdurrochmanKauman Widjiredjo Pandak
3. Mashudi H.MWonokromo Gondowulung
4. A. BuseiriDjedjeran Wonokromo Gondowulung
5. Moh SjifakWonokromo Gondowulung
6. S Abdullah AliKetandan Patalan Djetis
11PKI (Partai Komunis Indonesia)51.84181.SidartoNgentihardjo Kasihan
2. SukemiPatalan Djetis
3. Suhadi Krandohan Sewon
4.Warnoatmadja Tumidjan RagilPlumbungan Bambanglipura
5. R SunardiSonopakis Kasihan
6. Saparsih WirdjopramonoMelikan Bantul
7.BudijahKadipiro Kasihan
8.DanarahardjoGrogol Kretek
12PNI 39.85961. SetijosudonoGedangan Pundong
(Partai Nasional Indonesia)2. WidojomartonoSedaju Sanden
3. Warnodihadjo al P H SoeratBumen Kotagede JK
4. DartosiswojoBantulkarang Bantul
5. NgabingunProketen Srandakan
6.R P BambangsugiantoPandejan Imogiri JK
14Partai Katholik6.84611. Mc. SumoatmadjaKaligondang Bambanglipura
15Grinda (Gerakan Rakjat Indonesia)29.6141. DulngalimSingosaren Imogiri JK
2. SastrodirdjoGirilojo Imogiri
3. DjomuljoNguncar Imogiri
4.SiswodihadjoGeguning Kretek
26PIR (Persatuan Indonesia Raja)13.92321. MartomihardjoWijoro Kidul Baturetno Kotagede
2. Pradjadimurja R AjDjebugan Perumahan Rakjat Bantul
Gendari
31PRN (Partai Rakjat Nasional)399711. Djojodimuljo al Bangmalang Sewon
Tjukup
33Persatuan Pegawai Polisi RI315811. Darmosuwito WagimanBantul
JUMLAH35

Dari hasil pemilihan di atas, paling tidak ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama adalah dominasi Masjumi yang terjadi pada pemilihan daerah 1951, tidak dapat dipertahankan pada tahun 1957. Hal itu terutama karena perpecahan yang melahirkan partai baru, yaitu Nahdatul Ulama (NU). Kedua adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi pemenang, dengan perolehan kursi terbanyak, yaitu 8. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Bantul, tetapi di hampir semua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan di Kotamadya (dahulu Kotapraja) Yogyakarta, PKI menang mutlak dengan perolehan 11 kursi, sedang Masjumi hanya 4 kursi dan NU 1 kursi.

Permasalahan pelik lain yang dihadapi oleh KRT Brataningrat selama menjadi bupati Bantul adalah problem daerah enclave Surakarta, yaitu wilayah yang secara politik menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, tetapi secara geografis berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah enclave itu antara lain:

  1. Imogiri
  2. Karangtalun
  3. Karangtengah
  4. Kebonagung
  5. Giriredjo
  6. Dlingo
  7. Mangunan
  8. Muntuk
  9. Temuwuh
  10. Djatimuljo
  11. Terong
  12. Segorojoso
  13. Bawuran
  14. Wonolelo
  15. Singosaren
  16. Djagalan

Setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang dengan berbagai pihak yang terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, akhirnya dicapai kesepakatan seperti tertuang dalam Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 tentang tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen. Ketika kondisi darurat sudah berakhir, kesepakatan tentang daerah enclave itu diperkuat dengan Undang-Undang No 14 tahun 1958 tertanggal Tanggal 20 Maret 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 sebagai Undang-Undang.

Setelah posisi secara politik kuat, karena memperoleh dukungan dalam bentuk Undang-Undang, pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penataan kewilayahan untuk daerah-daerah bekas enclave. Konsep penataan kewilayahan tersebut kemudian diajukan ke pemerintah provinsi, sehingga akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 1958 tertanggal 6 November 1958 tentang Perubahan Batas Dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung Dan Kotagede Dalam Kabupaten Bantul. Bentuk kewilayahan untuk bekas daerah enclave adalah sebagai berikut:

1. KAPANEWON (sekarang Kecamatan) IMOGIRI meliputi daerah-daerah Kelurahan :

1. Selopamioro

2. Srihardjo

3. Wukirsari

4. Imogiri

5. Karangtalun

6. Karangtengah

7. Kebonagung

8. Giriredjo

dengan beribu kota di Imogiri

2. KAPANEWON (sekarang Kecamatan) DLINGO meliputi daerah-daerah Kelurahan :

1. Dlingo

2. Mangunan

3. Muntuk

4. Temuwuh

5. Djatimuljo

6. Terong

dengan beribu kota di Dlingo

3. KAPANEWON (sekarang Kecamatan) PLERET meliputi daerah-daerah Kelurahan :

1. Wonokromo

2. Pleret

3. Segorojoso

4. Bawuran

5. Wonolelo

dengan beribu kota di Pleret

4. KAPANEWON (sekarang Kecamatan) BANGUNTAPAN meliputi daerah-daerah Kelurahan :

1. Tamanan

2. Wirokerten

3. Djambidan

4. Potorono

5. Baturetno

6. Banguntapan

7. Singosaren

8. Djagalan

dengan beribu kota di Baturetno

Selain penataan pemerintahan, prestasi yang menojol selama masa kepemimpinan KRT Brataningrat sebagai bupati di Kabupaten Bantul adalah di bidang kesehatan. Pada tanggal 22 Januari 1958, Nyonya Brataningrat membuka gerbang Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru (BP4) sebagai tanda dimulainya secara resmi layanan pengobatan bagi penderita penyakit paru-paru di Bantul. Pembukaan BP4 itu merupakan langkah penting bagi pengembangan kesehatan masyarakat, terutama dalam rangka memberantas penyakit paru-paru yang banyak diderita oleh masyarakat.

Pada awalnya Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru (BP4) Bantul yang terletak di Palbapang direncanakan dengan gedung yang besar dan peralatan lebih canggih dari balai sejenis yang terdapat di Wonosari maupun Wates. Akan tetapi pembangunan gedung besar tidak dapat direalisasi, karena terbatasnya lahan yang mampu disediakan oleh pemerintah kabupaten. Meskipun demikian, dari aspek peralatan yang tersedia, dapat dikatakan bahwa BP4 Bantul adalah yang tercanggih saat itu.

Pada pertengahan tahun 1958, KRT Brataningrat secara mendadak harus melepaskan jabatannya sebagai bupati/Kepala Daerah Kabupaten Bantul. Peristiwa itu terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tertanggal 17 Januari 1957. Pada pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa sebelum Undang-undang tersebut dalam Pasal 23 ayat (1) ada, untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan bagi jabatan tersebut menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) sampai dengan 7. Terkait dengan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, pada pasal 74 ditegaskan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sesudah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru termaksud dalam ayat (2), harus sudah diadakan pemilihan dari: (a) Kepala Daerah; (b) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (c) Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah, sebagai yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Menanggapi tekanan pemerintah pusat dan partai politik peserta pemilu daerah, pada tanggal 3 Juli 1958 Dewan Pemerintah Daerah (DPD) bersama Panitia Otonomi DPRD mengambil keputusan No. 141/1958 yang isinya antara lain menarik 1) K.R.T. Brataningrat, bupati pamong praja, kepala daerah Bantul, 2) K.R.T Prawiraningrat, bupati pamong praja kepala daerah Sleman, dan 3) K.R.T Suryaningrat, bupati pamong praja kepala daerah Kulon Progo ke Jawatan Pemerintahan Umum DIY. Untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari Kabupaten Bantul, selama bupati definitif belum dipilih dan dilantik, ditunjuk KRT Wiraningrat sebagai bupati anom.

Keputusan DPD Istimewa Yogyakarta menimbulkan gejolak ketika ketiga bupati pamong praja menyatakan menolaknya. Para bupati yang didukung oleh Serikat Sekerja Kementrian Dalam Negeri (SSKDN) memandang keputusan DPD menyalahi prosedur yang berlaku seperti tertuang dalam UU No. 1/1957. Pada pasal 63 ayat 1 dijelaskan:

Bila untuk menjalankan sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut undang-undang ini, harus ditunggu pengesahan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I bagi lain-lain Daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, maka keputusan itu dapat dijalankan apabila Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut, dalam tiga bulan terhitung mulai hari keputusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil ketetapan.

Dari pasal 63 itu, para bupati dan SSKDN memandang bahwa keputusan DPD dapat berlaku hanya dengan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena keputusan DPD Istimewa Yogyakarta tanpa pengesahan Menteri Dalam Negeri, maka KRT Brataningrat dan kawan-kawan menolaknya. Ketiga bupati pamong praja kemudian mengirim telegram kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta penjelasan tentang kasus yang menimpa mereka. Dalam surat balasan tertanggal 16 Juli 1958, Menteri Dalam Negeri menyatakan untuk menunda dulu keputusan DPD tentang penarikan ketiga bupati pamong praja.

Konflik antara DPD dan DPRD DIY di satu pihak dengan ketiga bupati dan SSKDN di lain pihak semakin melebar dan memanas. Pelebaran masalah paling tidak menyangkut dua hal. Pertama tentang bupati anom. Kedudukan para pengganti sebagai bupati anom dipandang tidak menyelesaikan masalah, karena menjadikan posisi bupati pamong praja tetap kosong. Akan tetapi, apabila kedudukan mereka adalah bupati, maka akan timbul masalah yang lebih pelik, karena para pengganti masih menjabat sebagai bupati aktif di kabupaten lain. Sebagai contoh adalah KRT Wiraningrat yang menjabat sebagai bupati pamong praja di Gunungkidul. Problem kedua adalah istilah penarikan yang digunakan dalam keputusan DPD tanggal 3 Juli 1958. Istilah itu dipandang akan menimbulkan kekosongan pemerintahan di tiga kabupaten. Menanggapi hal itu, Masjumi DIY mengusulkan untuk menggantinya dengan kata “memutasikan” (Kedaulatan Rakyat, 2 Agustus 1958).

Saling silang wacana berkembang semakin memanas ketika SSKDN mengancam akan melakukan aksi mogok. Apabila hal itu terjadi, hampir dipastikan pemerintahan di Yogyakarta akan mengalami kelumpuhan, karena anggota SSKDN adalah para lurah, camat dan bupati. Oleh karena tidak ada titik temu diantara kedua belah yang terlibat konflik, maka kemudian diputuskan untuk menggunakan arbritase, yaitu Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pamong praja DIY, pada tanggal 18 September 1958 Kementrian Dalam Negeri kemudian mengutus tiga pejabatnya, yaitu Enny Karim (Residen d/p Kemendagri), Sukijat (Kepala Urusan Kepegawaian Kemendagri) dan N. Aisjiah (Bagian Otonomi dan Desentralisasi Kemendagri). Setelah berdiskusi dengan SSKDN dan DPD serta DPRD, akhirnya pada tanggal 23 September 1958 diambil keputusan bahwa Kementrian Dalam Negeri mengabulkan semua usulan SSKDN, yaitu:

  1. Pemindahan 3 orang Bupati Pamong Praja ke Jawatan Pemerintahan Umum telah ditetapkan dengan surat keputusan DIY tanggal 16 September 1958. Terkait dengan pemindahan tersebut dan lowongan jabatan yang terjadi sebagai akibatnya, jumlah pangkat Bupati pamong praja harus tetap/ tidak diubah sampai ada ketentuan lebih lanjut. Pengisian lowongan jabatan bupati pamong praja diserahkan kepada DPD DIY.
  2. Tentang pengangkatan Bupati Anom menjadi Bupati Pamong Praja telah diselesaikan melalui Surat Keputusan DPD DIY tertanggal 6 Agustus 1958.
  3. Tentang diperbantukannya pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta ke daerah swatantra bawahan telah diselesaikan melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1958 yang telah dikirim ke Kemendagri pada tanggal 17 September 1958 dan menunggu pengesahan.

Dengan diterimanya semua usulan SSKDN berarti konflik antara tiga bupati dengan DPD Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan berakhir dengan hasil utama bahwa ketiganya tetap dipindahkan ke Jawatan Pemerintahan Umum. Akan tetapi bersamaan dengan itu, yaitu tepat pada tanggal 23 September 1958 KRT Wiraningrat, yang oleh DPD ditunjuk menggantikan KRT Brataningrat sebagai bupati pamong praja di Kabupaten Bantul, meninggal dunia. Oleh karena itu, KRT Wiraningrat menjadi bupati Bantul yang belum pernah berkantor di Kabupaten Bantul.

Wiraningrat

About Sastro Sukamiskin